PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID  – Rombongan Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan anak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumsel.

Salah satu agenda kunker adalah memastikan program Presiden Prabowo, mulai dari Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial, berjalan sesuai jalurnya.

BACA JUGA:Komisi II DPR RI Dorong Percepatan Digitalisasi Pemda di Sumsel

BACA JUGA:DLH OKI dapat Bantuan Lima Motor Sampah Dana Aspirasi Anggota DPR RI

Kunjungan ke Pemprov Sumsel pada Kamis (3/10) dipimpin oleh Ansori Siregar. Ia menegaskan, Komisi VIII ingin melihat langsung sinkronisasi program pusat dan daerah, termasuk pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan sertifikasi halal/ekosistem halal, rombongan juga akan mengunjungi sejumlah mitra kerja, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kanwil Kemenag Sumsel, serta Panti Sosial Sentra Budi Perkasa yang menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.

“Program ini harus dipastikan berjalan. Sekolah Rakyat merupakan program presiden agar tidak ada anak bangsa yang putus sekolah.

Sementara bantuan untuk masyarakat miskin jangan sampai justru memiskinkan mereka,” kata Ansori saat meninjau Panti Sosial Sentra Budi Perkasa di Jalan Sosial Km-5 Palembang.

Ansori menambahkan, pihaknya juga menampung sejumlah persoalan yang dihadapi Pemprov Sumsel, terutama terkait anggaran. “Ini akan terus kami dorong dan tindak lanjuti melalui kementerian terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdaprov Sumsel Dr. H. Edward Candra, SH, MH, yang mendampingi rombongan menyebut, Pemprov Sumsel telah menjalankan berbagai program sesuai bidang Komisi VIII, seperti penurunan angka kemiskinan, bantuan sosial, hingga penanggulangan bencana.

“Pada Maret 2025, angka penduduk miskin tercatat 10,15 persen atau turun 0,36 persen dibanding September sebelumnya. Dari 919 ribu orang, kini menjadi 890 ribu orang,” papar Edward.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov Sumsel berkoordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait. Termasuk dalam program bansos, tercatat PKH untuk 251.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 424.770 KK, bantuan iuran PBI untuk 3,597 juta jiwa, serta bantuan ekonomi produktif untuk 1.500 KK.

Terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPPA Sumsel mencatat ada 406 kasus dengan 436 korban, terdiri dari 309 anak dan 242 perempuan.

Dari jumlah itu, 146 kasus ditangani langsung oleh DPPPA. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan hukum, penguatan psikologis, pemberdayaan perempuan, hingga penyediaan hotline pengaduan dan koordinasi lintas sektor.