Dia menyebut rakor dengan pihak Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkuhan Hidup, ESDM, hingga Pertamina. “Kami sudah berkoordinasi bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Kan bukan tahun ini saja, sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan," ujar Wawan.
Praktisi Hukum Edi Hardum, menyebut penegakan hukum di sektor tambang menjadi momok yang tak kunjung dapat diselesaikan. Sebab menurutnya, banyak oknum yang terlibat dari berbagai instansi, dari daerah hingga tingkat pusat.
"Oleh karena itu, saya minta Kapolri untuk bila perlu bentuk tim khusus untuk menyelidiki penambangan ilegal di Sumsel,” cetusnya.
BACA JUGA:32,6 Persen Penduduk Musi Banyuasin Pemain Minyak Ilegal, Jadi Sumber Penghidupan Masyarakat
BACA JUGA:Empat Tempat Penyulingan Minyak Ilegal di Keluang Muba Terbakar, Ini Lokasinya
Tidak saja menindak oknum-oknum, diharapkan jaringan penadah yang mengolah minyak mentah menjadi minyak oplosan menyerupai produk Pertamina, juga ditindak.
“Karena ulahnya, minyak ilegal dari Sumsel menyebar ke kota besar di Indonesia, seperti Jambi, Lampung hingga Banten,” bebernya. (net/air)