SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, sudah masuk tahapan masa tenang. Waktu pemungutan suara di TPS, Rabu 27 November 2024, tinggal 2 hari lagi. Di saat-saat krusial ini, pilihan pemilih masih bisa ’digoyang’ iming-iming uang ataupun sembako.
Money politics atau politik uang, merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu. Menciderai demokrasi, menodai fairness proses politik. Jadi persoalan serius penyelenggaraan pemilu, dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan calon pemimpin yang berkualitas.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr Ade Indra Chaniago MSi, menegaskan bahwa politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi. Tapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas.
"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," tegasnya.
Menurut Ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. "Hanya sekitar 10 persen pemilih di Indonesia yang rasional. Sisanya masih didominasi oleh pemilih tradisional. Jika masyarakat cerdas, praktik money politics akan sulit berkembang," katanya.
BACA JUGA:Logistik Pilkada di OKU Timur Mulai Dikirim, Pengawalan Ketat oleh Polisi dan TNI
BACA JUGA:Disdukcapil Tetap Buka Layanan saat Pilkada, Pada Sabtu, Minggu, dan Hari Coblosan
Aktivis anti-korupsi, Rahmat Sandi Iqbal, menyoroti dampak buruk politik uang yang menghasilkan pemimpin bermental korup. "Pemimpin yang lahir dari praktik ini (politik uang) hanya akan fokus memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mereka sudah berpikir untuk mengembalikan modal besar yang digunakan selama kampanye," tegasnya.
Rahmat yang merupakan Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. "Sayangnya, pendidikan politik saat ini sangat minim. Tanpa itu, masyarakat mudah terjebak dalam rayuan politik uang," cetusnya.
Ketua Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) Sumsel, KH Mal'an Abdullah, berharap pilkada serentak 2024 ini sebagai kematangan demokrasi. Karena itu menjadi mutlak bagi semua pihak, harus memelihara semua prosesnya secara damai.
Perbedaan harus bisa ditempatkan, sebagai dinamika yang hidup dalam iklim demokrasi. Masyarakat juga sudah paham, mana calon pemimpin yang layak dipilih. Sehingga seharusnya tidak terpengaruh politik uang. “Secara umum untuk menuju pilkada damai, kualitas sangat menentukan,” ucapnya.
BACA JUGA:Pertarungan Ketat Paslon Pilkada OKI, Muchendi vs Dja'far, Siapa yang Terkuat?
BACA JUGA:Pangdam II/Sriwijaya, Pilkada Serentak 2024 Harus Berjalan Aman, Damai, Lancar, dan Sukses
Tokoh agama di Sumsel, Drs H Umar Said, mengaku sedih sekarang ini nasihat ulama dikalahkan oleh siraman amplop. “Siapapun, pemberi dan penerima uang dalam politik uang akan masuk neraka tanpa dihisab lagi,” ujarnya mengingatkan.