PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Penyelesaian persoalan aset Asrama Haji antara TNI Angkatan Udara (Lanud SMH Palembang) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dipastikan benar-benar selesai tahun 2025 mendatang.
Komitmen itu diungkap TNI AU dan Pemprov Sumsel saat kehadiran Panglima Komando Operasi Udara 1, Marsda TNI Mohammad Nurdin yang meninjau langsung Asrama Haji, Sabtu (23/11).
BACA JUGA:Kembangbiakan Rusa Tutul di MAB Lanud SMH
BACA JUGA:Ingatkan Jangan KDRT, Motivator Aqua Dwipayana Motivasi Warga Lanud SMH Palembang
Marsda TNI, Mohammad Nurdin mengatakan kunjungan ini untuk mengetahui secara ril dan menuntaskan permasalahan yang selama ini belum mendapat solusi soal aset Asrama Haji.
"Alhamdulillah sekarang sudah ada solusi konkret. Ini menunjukkan komitmen baik antara Pemprov Sumsel dan TNI AU untuk mengoptimalkan keberadaan aset ini dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat," sampainya.
Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi menjelaskan kehadiran panglima dalam konteks menyelesaikan persoalan lama aset Asrama Haji yang dulunya menjadi bagian dari TNI AU, kemudian diserahkan ke Pemprov.
Pemprov Sumsel juga menyerahkan aset berupa 39 unit rumah ke Lanud SMH Palembang. "Untuk penyerahan aset dari Pemprov ke Lanud nanti kita lakukan renovasi dulu sesuai standar. Akan kita selesaikan tahun 2025," katanya.
Setelah persoalan aset ini benar-benar clear, pihaknya dapat melakukan pengembangan aset Asrama Haji ke depan.
"Pengelolaan aset ini melalui BUMD Pemprov Sumsel, PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang. Setelah penyelesaian aset benar-benar selesai akan kita evaluasi untuk rencana pengembangan ke depan," ujarnya.
Dirut PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Sholahuddin menambahkan sebagai pengelola pihaknya tentu senang persoalan aset ini bisa selesai.
BACA JUGA:Jemaah Haji Indonesia 1446 H Dijadwalkan Masuk Asrama pada 1 Mei 2025, Penerbangan Mulai 2 Mei
Karena ini menjadi permasalahan yang dihadapi pengelola setiap tahun, seperti pengembangan kios, itu terhambat karena ada kepemilikan dari Lanud.
Kemudian beberapa tahun lalu ada rencana pengembangan hotel syariah juga terhambat.