Sementara itu, Budiman, anggota DPRD dari Fraksi PAN, menyatakan bahwa dinamika dalam pembentukan AKD sudah terjadi sejak awal, khususnya sejak pembahasan tanggal 21 Oktober.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD OKI melakukan diskusi, tetapi tidak mencapai mufakat.
"Fraksi PKB dan PDIP mengabaikan aturan dengan mengirimkan seluruh anggotanya ke dalam satu komisi. Ini tidak sesuai dengan tata tertib yang mengatur pembagian peran secara merata dalam AKD," tegas Budiman.
Akibatnya, Fraksi PKB dan PDIP memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna, bersama dengan Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD I.
Sikap Ketua DPRD OKI ini dianggap mendukung tindakan yang tidak sesuai aturan, yang menjadi dasar pengajuan mosi tidak percaya. Menurut Budiman, Ketua DPRD harus mengutamakan kepentingan lembaga dan publik, bukan hanya kelompok tertentu.
"Dengan ikut walk out, Ketua DPRD OKI hanya menunjukkan kepentingannya pada kelompok tertentu, bukan pada lembaga atau masyarakat luas," jelasnya.
Dengan penetapan yang telah dilakukan, AKD DPRD OKI untuk periode ini tetap disahkan tanpa keterlibatan Fraksi PKB dan PDIP.
Anggota DPRD berharap Fraksi PKB dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Selain itu, mereka mengusulkan agar Ketua DPRD OKI yang saat ini menjabat dapat digantikan oleh kader PKB lain yang mampu memprioritaskan kepentingan umum.