Petugas KPPS akan bertugas selama 1 bulan. Setiap TPS terdiri 1 Ketua KPPS dan 6 anggota KPPS. Lazimnya dibantu 2 petugas Linmas. “Ketua KPPS akan menerima honor Rp900.000, anggota Rp850.000, dan linmas Rp650.000,” jelasnya.
Bila dikalkulasi dengan jumlah 565 TPS yang ada di Kabupaten OKU, maka dibutuhkan anggaran untuk menggaji Ketua KPPS total Rp508.500.000, gaji anggota KPPS Rp 2.881.500.000, dan linmas Rp851.500.000. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 4.241.500.000.
KPU Muara Enim, pada pilkada 2024 nanti setidaknya akan merekrut 6.678 orang KPPS. Untuk bertugas di 954 TPS tersebar di Kabupaten Muara Enim. “Masa pendaftarannya 17-28 september 2024, tempatnya di PPS Desa atau Kelurahan," ujar Ketua KPU Muara Enim Rohani SH, melalui Koordinator Divisi Perencanaan, Informasi dan Data, Fadlin M Amien SH.
Di Kabupaten Muara Enim , total ada 954 TPS. Terdiri 952 TPS Reguler, dan 2 TPS Khusus yakni di Lapas Muara Enim. "Total 6.678 KPPS yang akan disebar di 22 Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim ini. Kalau dihitung, honor KPPS selama 1 bulan itu Rp5.724.000.000, " terangnya.
Selain petugas KPSS, KPU Muara Enim juga akan merekut petugas ketertiban TPS atau linmas. Masing masing TPS 2 orang linmas, artinya ada 1.908 personil yang dibutuhkan. “Dengan honorarium limnas Rp650.000 per orang, jadi keseluruhan anggarannya Rp1.240.200.000,” tambahnya.
Ketua KPU OKI Muhammad Irsan, melalui Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM Dedi Irama, menyebut KPU OKI membutuhkan sebanyak 8.743 KPPS. “Nantinya akan ditempatkan di 1.249 TPS, tersebar di 327 desa/kelurahan di 18 kecamatan. Setiap TPS 7 petugas KPPS,” katanya.
BACA JUGA:Berduka Lagi, Seorang KPPS Tanjung Menang Meninggal, Sempat Dirawat di RSUD Kayuagung
BACA JUGA:Linmas Pembacok Ketua KPPS Mengaku 2 Kali Kesal, Ini Pemicunya
Selama masa kerjanya 1 bulan, anggota KPPS akan bertugas untuk mempersiapkan, melaksanakan sampai pemungutan dan perhitungan surat suara di TPS masing-masing. “Honor Ketua KPPS Rp900 ribu, dan Rp850 ribu untuk anggota,” jelasnya.
Menurutnya, pembentukan harus memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Syarat umumnya, berusia 17-55 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS setempat.
Pelamar sedang tidak menjadi anggota partai politik, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau dalam waktu 5 tahun terakhir tidak lagi menjadi anggota partai. “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih," urainya.
Selanjutnya, calon pendaftar wajib mencantumkan surat kesehatan yaitu jasmani, rohani dan bebas dari narkotika. "Bagi surat keterangan kesehatan rohani dan bebas narkotika tidak harus ke rumah sakit. Bisa dalam bentuk surat pernyataan," paparnya. Pendaftarannya di PPS setempat.
Terpisah, KPU Empat Lawang menyiapkan 3.717 anggota KPPS untuk Pilkada 2024 mendatang. Ketua KPU Empat Lawang Eskan Budiman, mengatakan jumlah itu menurun cukup signifikan jika dibandingkan pemilu 2024 lalu yang melibatkan 7.168 anggota KPPS.
"Jumlah anggota KPPS pilkada kali ini berkurang sekitar 3.451 orang, dibandingkan KPPS pemilu lalu," ujar Eskan. Sebanyak 3.717 anggota KPPS yang direkrut, akan disebarke 531 TPS yang tersebar di empat Lawang.
Eskan mengatakan, terdiri 530 TPS reguler dan 1 TPS khusus yang berada di Lapas Kelas II B Empat Lawang. “Jumlah TPS pilkada ini juga banyak bekurang. Pada pemilu lalu terdapat 1.024 TPS, namun di Pilkada ini menjadi 531 TPS saja. Atau berkurang sebanyak 493 TPS,” urainya.
Setiap TPS, akan melayani maksimal 600 pemilih. “Jika ada TPS yang jumlah pemilihnya melebihi angka tersebut, maka akan dibentuk TPS tambahan," jelas Eskan. Pengurangan jumlah TPS ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada. “Namun tetap memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara aman dan tertib,” tegasnya.