PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH, bertekad memastikan pilkada serentak 27 November 2024 di Provinsi Sumsel, berjalan aman, damai, dan lancar. Selain menggelar Operasi Mantap Praja Musi 2024, pihaknya selalu memonitoring dinamika yang terjadi di lapangan. 

Bawaslu yang menempatkan Provinsi Sumsel di peringkat 4 nasional Indeks Kerawanan Pilkada (IKP), bukanlah sepenuhnya menjadi ancaman. Termasuk Provinsi Sumsel berada di posisi 8 nasional, Indeks Potensi Kerawanan (IPK) Pilkada 2024 dari hasil pemetaan Mabes Polri.

Menurut Andi Rian, pemetaan itu justru menjadi parameter. “Itu menjadi tools untuk mengawasi pilkada. Alat bagi Polda Sumsel untuk mengukur bagaimana kami untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada,” ucap lulusan Akpol 1991 tersebut.

“Saya akan maksimal mengelola situasi ini. Mudah-mudahan Sumsel tidak seperti apa yang digambarkan dalam pemetaan. Indeks Kerawanan Pilkada, maupun Indeks Potensi Kerawanan Pilkada tadi. Insya Allah,” tambah Andi, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Selatan.

Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH-foto: ist-

BACA JUGA:RDPS Unggul Jelang Pilkada 27 November, Survei PUTIN Tunjukkan Elektabilitas 52,70 Persen

BACA JUGA:KPU Prabumulih Sukses Gelar Debat Kedua Pilkada 2024, Targetkan Partisipasi Pemilih Hingga 85 Persen

Sebagai orang baru di Sumsel, Andi Rian bergerak cepat. Melakukan berkoordinasi berbagai pihak. Seperti dengan Pj Gubernur Sumsel, Pangdam II/Sriwijaya, Kajati Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Ketua KPU Sumsel, Ketua Bawaslu Sumsel, Danrem 044/Gapo, dan lainnya.

Beberapa daerah di Sumsel sudah dipetakan sebagai daerah rawan, di antaranya Musi Rawas Utara (Muratara), Lahat, PALI, Musi Banyuasin, dan lainnya. “Harus dipahami, bahwa pilkada lebih kencang dari pemilihan presiden (pilres). Karena pemilih dan yang dipilih saling kenal,” ujarnya.

Dalam satu rumah, bisa berbeda pilihannya. Andi Rian juga sudah berbicara dengan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel. Agar menghilangkan diksi menang-kalah. Gunakan  saja terpilih dan tidak terpilih. ”Namanya pemilihan kepala daerah, bukan pertandingan kepala daerah. Tidak ada menang-kalah, yang ada terpilih dan tidak terpilih,” katanya.

Polda Sumsel juga menerapkan sejumlah strategi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Salah satunya cooling system. Para kapolresnya diminta melakukan pendataan terhadap warga miskin di arenya, yang akan menjadi sasaran kegiatan sosial.

BACA JUGA:Awas, Pasca Pilkada Rawan Gratifikasi

BACA JUGA:Pastikan Pilkada Tertib dan Lancar, Pj Wali Kota Apresiasi Kesiapan PPK dan PPS

“Saya ingin kegiatan ini benar-benar menyentuh, khususnya yang betul-betul berstatus miskin. Dengan cooling system, dapat mencegah potensi konflik dan gangguan keamanan yang dapat timbul selama pesta demokrasi berlangsung,” ulas Andi Rian.