“Tapi mungkin mereka tidak tahan lagi, jadi tetap mau demo biar suara mereka didengar,” katanya, kemarin. Aksi damai itu merupakan upaya warga yang berkecimpul danan illegal drilling dan turunannya di Muba untuk mendapatkan legalitas dari kegiatan mereka.Kata Apriyadi, pihaknya sudah mengupayakan itu sejak lama. “Kami sudah menyiapkan konsep dan tata kelolanya. Kita sudah berkoordinasi dengan pemprov, kepolisian bahkan kementerian ESDM yang punya kewenangan," tutur dia. Namun, proses mendapatkan legalitas itu butuh waktu lama. Inilah yang membuat masyarakat tidak sabar. "Sudah kita bicarakan dengan para penambang. Mereka sebetulnya mau, istilahnya diganti ongkos angkut, yang penting usaha mereka bisa legal dan tidak diusik," tambah Apriyadi. BACA JUGA : Simak, Cara Download Video Instagram Tanpa Aplikasi Paling Mudah BACA JUGA : Sumber Hidup 200 Ribu Warga
Selama ini, penambangan illegal selain merusak lingkungan dan berbahaya karena kerap terjadi kebakaran, juga tidak memberikan pemasukan untuk APBN dan APBD. "Coba kalau tambang-tambang minyak itu dilegalkan, minyaknya masuk lifting, tentu akan menambah pemasukan dana bagi hasil. Berimbas kepada meningkatnya pendapatan daerah," bebernya.Dari kajian salah satu perguruan tinggi, ada sekitar 200 ribu warga Muba yang terlibat dalam aktivitas illegal drilling dan illegal mining minyak ini. Artinya, sepertiga penduduk kabupaten itu. “Tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian daerah secara keseluruhan," ungkapnya. Berdasarkan data terakhir yang dimiliki Pemkab Muba, ada 7.721 sumur minyak ilega; yang dikelola masyarakat. Sebarannya mulai dari Kecamatan Babat Toman, Sanga Desa, Batanghari Leko, Bayung Lencir, Plakat Tinggi, Lawang Wetan dan sejumlah tempat lainnya.
Kategori :