PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemprov Sumsel mewaspadai sepuluh komoditi penyumbang inflasi pada bulan Juni ini. Untuk itu 17 kabupaten/kota di Sumsel harus menjaga kesepuluh komoditi tersebut supaya tetap terkendali harganya. Sekda Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono mengimbau kepala daerah di 17 kabupaten/kota Sumsel bisa mengatasi 10 komoditas penyumbang inflasi.
"Pada bulan Mei 2024 Sumsel mengalami inflasi sebesar 0,06 persen (mtm), menurun dibandingkan bulan April 2024 sebesar 0,43 persen. Untuk inflasi tahunan pun turun menjadi 2,98 persen (yoy) dari inflasi bulan sebelumnya 3,12 persen (yoy). Angka tersebut saat ini disumbang 10 komoditas yang tetap harus kita jaga bersama,” tutur Sekda.
Adapun kesepuluh komoditas penyumbang tersebut, yaitu beras, bawang merah, daging ayam ras, tarif air PDAM, emas perhiasan, bawang putih, tomat, sigaret kretek mesin (SKM), cabai merah, dan gula pasir.
"Kita berharap semua komoditas penyumbang inflasi dapat kita tekan dengan segala usaha dan upaya yang kita kerjakan. Antara lain high level meeting, kita terus ikuti rapat baik tingkat pusat maupun daerah, serta terus melakukan pemantauan harga di pasar dan ketersediaan stoknya," sebut Sekda.*
BACA JUGA:10 Komoditas Sumbang Inflasi di Sumsel, Catat Apa Saja
BACA JUGA: Indonesia Fokuskan Penguatan Pengendalian Inflasi Melalui Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky P Gozali mengatakan saat ini pun terjadi peningkatan harga. Beberapa komoditas perlu dicermati kenaikan harga dan pasokannya, meliputi bawang putih, aneka cabai, gula pasir, minyak goreng, beras, dan bawang merah. Sedangkn komoditas non volatile food yang menjadi perhatian seperti tarif angkutan udara, cukai rokok, dan harga emas.
Dijelaskan, ada beberapa rekomendasi upaya dalam menjaga laju inflasi Sumsel, meliputi 4K yaitu ketersediaan pasokan seperti terus menggalakkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, kelancaran distribusi yaitu dengan memastikan kelancaran lalu lintas logistik bahan pokok penting, termasuk di antaranya melakukan implementasi KAD antar-provinsi.
Kemudian, keterjangkauan harga dengan memantau harga secara rutin di pasar serta melaksanakan operasi pasar murah dan komunikasi efektif dengan menyampaikan informasi ketersediaan stok komoditas pokok dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat.
Dia menekankan setiap daerah dapat melakukan pengendalian kenaikan harga komoditas yang mengalami kenaikan dengan mengintensifkan langkah konkret pengendalian inflasi. "Seperti gerakan menanam dan kerja sama antar daerah (KAD) guna menambah ketersediaan pasokan di masing-masing wilayah,” pungkasnya. (*)