PRABUMULIH, SUMATERAEKSPRES.ID - Pasca viralnya kasus oknum bidan ZN (49) yang juga menjabat sebagai Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih yang berakibat pada pencopotan jabatan Lurah nya. Pj Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Lurah yang ada di kota nanas.
"Saya sudah briefing seluruh Lurah dan akan kita lakukan evaluasi," tegas Elman, dibincangi belum lama ini.
Lebih lanjut, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Pemkot Prabumulih itu menjelaskan, Lurah adalah ujung tombak pelayanan pemerintah ke masyarakat.
"Lurah mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, bagaimana kebersihannya disana, bagaimana penyakitnya disana, bagaimana kesehatannya disitu dan bagaimana perpanjangan tangan pelayanan dari Pemerintah Kota," bebernya.
BACA JUGA:Melanggar UU ASN, Bidan ZN Viral Dugaan Malapraktik Dicopot dari Jabatan Lurah Sindur
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Soroti Kasus Malpraktik Oknum Bidan ZN, Minta ASN Fokus pada Pekerjaan
Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kinerja dan tupoksi Lurah di wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu, saya mau tahu, mulai detik ini hari ini, tunjukkan kinerja saudara dalam satu bulan. Saya tidak mau (ada apa-apa, red). Siapa lagi yang mau bekerja kalau tidak kita-kita," jelasnya.
Kalau sanggup, maka harus tanggung jawab dengan jabatan yang diamanahkan kepada nya. Tak sekadar itu saja, pria asli kota nanas itu menegaskan kalau dia tidak perlu mengawasi (kinerja Lurah, red) melainkan akan masuk secara langsung. "Karena kalau mengawasi artinya dari jauh," bebernya.
Banyaknya Lurah yang berlatar belakang kesehatan, apakah semuanya akan dievaluasi? Elman menegaskan akan melihat nanti. Yang jelas, semuanya akan dievaluasi.
BACA JUGA:Heboh! Bidan Rangkap Lurah di Prabumulih Diduga Melakukan Malapraktik, Korban Meninggal Dunia
"Kita lihat kinerjanya ini. Makanya itu tadi, kesederhanaannya bagaimana, kita tunjukkan kewibawaannya Lurah itu bukan dari pakaiannya tapi dari kinerjanya, pelayanannya kepada masyarakat, moral, etika, sopan santun dan lainnya," tegasnya.
Dengan demikian, setiap Kelurahan harus ada dokumen lengkap termasuk warga nya, KK, KTP nya dan bantuan yang telah diberikan ada berapa.
"Dan sekarang saya mau lihat semua dokumen itu," tukasnya.