PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur ke-81 dan 82, kemarin siang (25/3/2024), ada hal cukup menarik tercetus.
Beberapa anggota DPRD menyampaikan keluhan warga yang harus segera mendapatkan atensi Pemprov Sumsel, salah satunya disampaikan anggota DPRD asal Fraksi PKS, H Askweni.
BACA JUGA:Loker Unik! CPI Group Buka Kesempatan Jadi Pawang Buaya di Palembang, Berminat? Ini Syaratnya
BACA JUGA:Viral Buaya Timbul di Sungai Musi
Menurutnya, di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang khususnya kabupaten OKI, warga mendapat ancaman buaya. Setidaknya ada kurang lebih 3 ribu petambak berada di daerah tersebut, dimana umumnya kolam tambak tempat mereka mencari nafkah dipenuhi ratusan ekor buaya liar.
Bahkan hingga kemarin tercatat ada 8 korban keganasan buaya liar. Malah salah satu warga hilang dan terlihat masih berada di mulut buaya.
"Mereka hidup dikelilingi sungai. Ditambak dihuni ratusan buaya. Kita mau koordinasi kemana. Mau diapakan buaya itu, satu sisi buaya dilindungi, sisi lain rakyat juga harus dilindungi karena mobilitas mereka di sungai," ujar Askweni.
Hal lain ia sampaikan hingga Maret 2024 bantuan untuk sekolah berupa PSB belum ada pencairan sama sekali. "Kita mohon ini menjadi atensi," ujarnya.
Terpisah anggota DPRD asal frakai Golkar David Aljufri dan Lia Anggraini (Demokrat) meminta perbaikan jalan di kabupaten tempat mereka.
"Seperti jalan Simpang Meo, kalau ada perbaikan satu bulan rusak kembali. Selain itu rumput sepanjang jalan provinsi juga sudah tinggi," kata dia.
Begitu pula Iwan Hermawan mengadukan masalah pendidikan, dimana SMAN 1 Muaradua dan SMAN 1 Muara Sindang Kepala sekolahnya jarang ada di tempat.
Menanggapi itu, PJ Gubernur Agus Fatoni mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KSDA dan dinas terkait untuk menindaklanjuti penanganannya.
Sedangkan untuk kepala sekolah yang jarang masuk akan dicek. Perbaikan jalan pun akan menjadi perhatian.
"Kalau ada anggaran ada percepatan pembangunan. Kalau belum ada kita alokasikan. Sarana untuk pelayanan masyarakat bisa pergeseran anggaran. Nanti kita turunkan tim," janjinya. Sementara terkait PSB akan segera cair.
Sementara, pada rapat paripurna LXXXI (81) DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) tahun anggaran 2023 serta pembentukan pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi.