SUMATERAEKSPRES.ID - Penyelengaraan Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi pemilu yang penuh dengan harapan dan kekhawatiran.
Harapan, karena pemilu ini akan menentukan arah pembangunan dan demokrasi di negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia.
Kekhawatiran, karena pemilu ini juga diwarnai oleh sejumlah insiden yang mengancam integritas dan kredibilitas proses pemilihan.
Salah satu insiden yang menarik perhatian publik adalah dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) yang berisi informasi pribadi lebih dari 200 juta pemilih.
BACA JUGA:Caleg Harus Tahu! Masa Tenang Pemilu, Larangan Kampanye, dan Imbauan Menertibkan APK
BACA JUGA:Viral di Medsos, Begini Cara Asyik Saat Pencoblosan Pemilu 2024, Jangan Golput Ya!
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam siaran persnya beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa mereka telah mendeteksi 207 dugaan kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023,
Dan sebagian besar berasal dari sektor administrasi pemerintahan, BSSN juga menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan hasil investigasi awal dugaan kebocoran DPT kepada Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemilik situs.
Kebocoran data pemilih ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pemilu, seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, manipulasi suara, atau bahkan ancaman keamanan bagi para pemilih.
Oleh karena itu, BSSN, Polri, dan KPU harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.
BACA JUGA:Saksi Peserta Pemilu, Jangan Cuma Duduk! Ini Tugas dan Tanggung Jawab yang Harus Anda Ketahui
Diantaranya, mengidentifikasi sumber kebocoran, menghapus data yang bocor, menginformasikan kepada publik, dan meningkatkan perlindungan data.
Selain kebocoran data, pemilu 2024 juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti potensi kecurangan pemilu, penyebaran disinformasi, intimidasi dan kekerasan politik, serta pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, berbagai pihak harus berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu, seperti penyelenggara pemilu, partai politik, calon, pemilih, media, pengawas pemilu, dan masyarakat sipil.