PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah menyatakan seorang Presiden tidak dilarang memihak atau berkampanye pada Pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Meski Jokowi belum menentukan arah sikap politiknya, pada pilpres nanti. “Saya kira soal Presiden sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju.
Silakan saja itu urusannya publik saja,” ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai menggelar rapat terbatas di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (25/1), saat ditanya awak media.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga tidak salah mengatakan hal tersebut. Karena aturan tidak melarangnya. “Tapi kalau saya, sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak,” ucapnya.
BACA JUGA:Ban Mobil Presiden Jokowi Diduga Bocor, Spesifikasi Ban Jadi Perbincangan
BACA JUGA:Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Asalkan....
Dia juga tidak akan menyampaikan pilihannya itu ke publik. “Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti pada waktu 14 Februari 2024, dan tidak boleh ada yang tahu.
Saya menyebutnya amrun saksiyun kalbiyun, itu urusan hati dan personal,” tuturnya. Meski berbeda sikap, Ma’ruf tidak ingin disebut berbeda dengan Presiden Jokowi.
Tidak ada permasalahan dengan perbedaan itu, termasuk jika Jokowi memilih untuk berpihak dan berkampanye nantinya.
“Saya kira enggak ada masalah ya. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden,” pesannya. Ma’ruf juga meminta, agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye.
Dia tak ingin nantinya ada bahaya terhadap anak-anak. “Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari, dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut itu,” ulasnya.
BACA JUGA:Waduh Lupa Bawa Kartu, Wakil Presiden Inter Dilarang Masuk
BACA JUGA:Dorongan DPC PKB OKU Timur untuk Cak Imin sebagai Calon Wakil Presiden Mengiringi Prabowo
Anak-anak belum mengerti apa-apa. Jika terjadi apa-apa dan berbahaya, anak-anak bisa trauma. “Jadi sebaiknya (anak-anak) jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1), Presiden Jokowi menyatakan kalau presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab setiap orang mempunyai hak politik dan demokrasi.