SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID- Perang status di media sosial (medsos) terjadi antara peserta yang lulus PPPK dan yang dinyatakan tidak lulus. Yang gagal sejak awal sudah menolak hasil yang diumumkan.
Sedangkan yang lulus, mencoba mempertahankan status kelulusan mereka. Sebelumnya, laman berbagai medsos lokal dipenuhi komentar yang ditujukan terhadap Bupati, BKPSDM dan Dinas Pendidikan Muratara serta MenPANRB.
Isinya, keluhan, kritikan dan protes dari para peserta seleksi PPPK guru yang merasa dizalimi.
Namun kemarin, cuitan itu ditimpali status peserta yang lulus seleksi. Dengan ucapan semangat positif dan bersyukur karena lulus seleksi. Hal ini membuat para guru honorer yang tidak lulus seleksi makin meradang.
Indah, seorang peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru di Muratara mengatakan, ada sejumlah kejangaglan dari proses penilaian. “Peserta dengan nilai tinggi dari hasil seleksi CAT, dinyatakan tidak lulus. Sedangkan yang nilai kecil justru lulus,” bebernya.
Kemudian, para guru honorer yang sudah mengabdikan diri belasan tahun tidak menjadi prioritas. Sedangkan honorer tahun pengabdian baru dinyatakan lulus seleksi. Rumor adanya pungutan dana untuk syarat kelulusan dan isu KKN pun menyeruak.
BACA JUGA:SELAMAT! 1.807 Peserta Lolos Seleksi PPPK Palembang, Pj Walikota Ratu Dewa Sampaikan Ini
Dia juga mengungkapkan, dari 17 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel, cuma di Kabupaten Muratara saja yang syarat kelulusan yang menimbulkan kegaduhan.
Indah mengatakan, perjuangan mereka memprotes hasil seleksi yang janggal itu dikeruhkan dengan kemunculan status para peserta yang lulus.
“Tapi kalau lihat status yang mereka unggah di medsos, rata-rata hampir sama kalimatnya Copy paste. Seperti sengaja dimobilisasi,” ungkapnya.
Indah menuturkan, awalnya mereka hendak membentuk aliansi untuk mempertanyakan transparan hasil penilaian seleksi PPPK tersebut. Kemudian meminta agar penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dengan bobot 30 persen dihapuskan.
Dengan begitu, penilaian hasil seleksi tidak berubah atau berpengaruh terhadap hasil seleksi CAT. Namun karena tidak ada kesepakatan diantara peserta yang tidak lulus maka aliansi itu gagal terbentuk. Pihaknya mengaku, akan meminta bantuan ke Komisi I DPRD Kabupaten
Muratara dan melayangkan protes hasil seleksi itu secara resmi. “Tuntutan kami cuma tiga murnikan nilai berdasarkan CAT dan hapus penilaian SKTT. Jika tidak bisa, berilah penilaian yang sama terhadap peserta di Muratara,” tandasnya. Sementara itu, Bupati Muratara H Devi
Suhartoni mengungkapkan, dia banyak mendapat pesan masuk terkait masalah PPPK yang bertanya, berprasangka buruk dan keluhan lainnya.