SUMATERAEKSPRES.ID - KENAIKAN UMP Sumsel tahun 2024 yang hanya sebesar Rp52.696 dinilai terlalu minim dan tak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat saat ini.
Pengamat Ekonomi Sumsel, Prof Sulbahri Madjir mengakui jika kenaikan Rp52.696 itu tak sebanding dengan tingginya kebutuhan dan inflasi harga bahan pokok atau barang.
“Naiknya cuma 1,5 persen, sementara inflasi rata-rata per tahun 2-3 persen,” ujarnya. Sehingga tentu saja dibandingkan kebutuhan yang ada tidak sesuai.
Tapi Prof Sulbahri tak menampik perhitungan baru yang ditetapkan pemerintah tentu mempertimbangkan berbagai sektor sehingga hasil didapat kenaikannya hanya Rp52.696.
BACA JUGA:Kemenaker Akui Belum Terima Laporan, Soal Upah Minimum 2024
BACA JUGA:Klaim 5 Juta Buruh Akan Mogok Massal, Segini Besaran Upah Minimum 2024 yang Dituntut
“Saya kira pemerintah melihat 2 sisi, tak hanya kepentingan pekerja juga kondisi perusahaan yang ada saat ini,” ujarnya.
Memang ini menjadi dilematis, ketika pekerja menginginkan kenaikan yang tinggi, tapi perusahaan, dengan kondisi ekonomi saat ini kurang menguntungkan justru berharap sebaliknya.
Kebutuhan pekerja mungkin meningkat, tapi di sisi lain tak semua perusahaan mengalami peningkatan atau pertumbuhan.
Sehingga pemerintah mencoba menjembatani dan mencari jalan tengah sambil memperhatikan kondisi riil di lapangan.
BACA JUGA:Yes. Kemnaker Beri Sinyal Upah Minimum Naik. Tapi Hanya Segini
BACA JUGA:Tolak 3 Variabel Penghitungan Upah 2024, Kelompok Buruh Sebut Rancu. Apa Saja 3 Variabel Baru Itu
“Jangan sampai ketika UMP naik terlalu tinggi justru memberatkan perusahaan. Pemerintah khawatir ketika beban UMP bertambah, justru perusahaan akhirnya tak mampu bayar,” bebernya.
Dampaknya tentu saja bisa memicu PHK (pemutusan hubungan kerja) para karyawan. “Saya kira pekerja juga bisa tahu bagaimana kondisi perusahaannya, laba rugi, biaya operasional yang terus naik, dan sebagainya."
"Mungkin ketika melihat kondisi perusahaannya kurang bagus, mereka bisa menerima. Kecuali perusahaannya bagus, tapi justru UMP tidak naik,” bebernya. Ini riskan menimbulkan penolakan UMP.