Reses Dapil VI, HM Giri Ramanda N Kiemas.SE. MM., Serap Semua Aspirasi Salurkan ke Kabupaten-Provinsi Agar Cepat Ditangani
Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahap III berlangsung mulai 15 hingga 22 Oktober 2023, berlangsung lancer.
Dalam kunjungannya secara pribadi, wakil ketua DPRD Provinsi Sumsel yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas, mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah dapil VI meliputi, Kabupaten Muaraenim, kabupaten Pali dan Kota Prabumulih.
Giri -sapaannya- mengatakan reses yang dia lakukan selain bersilatuhami serta berdialog langsung dengan camat dan perangkatnya, kades dan perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu pengajian, karang taruna yang ada diwilayah dapil VI.
Adapun kecamatan yang dia kunjungi enam kecamatan. Antara lain, kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida hingga Kecamatan Belida Darat.
Beragam aspirasi dari konstituen hingga pemerintahan. Di kecamatan Gelumbang, Giri menyerap aspirasi warga yakni meminta pemerintah dapat menjaga kualitas jalan penghubung provinsi.
Mulai dari daerah Gelumbang hingga ke perbatasan kabupaten Ogan Ilir. “Kata warga, diwilayah itu terdapat jembatan yang kondisinya memprihatinkan.
Dijalan tersebut ada beberapa ruas jalan menjadi langganan banjir, jadi mereka minta dibangunkan gorong-gorong di kiri dan kanan jalan,” ujar Giri.
Kondisi yang sama terdapat di jalan provinsi dari kecamatan Lembak hingga perbatasan Modong kabupaten Pali.
“Banyak jalan yang rusak dan butuh perbaikan. Dibeberapa titik juga menjadi langganan banjir, karena gorong gorong tidak berfungsi maksimal,” ujarnya.
Dalam kunjungannya dengan warga kecamatan Lembak, menurut Giri, aspirasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan pemeratan bantuan peralatan memasak kerupuk/kemplang.
“Mereka meminta pemerintah tidak hanya membantu satu desa saja. Tetapi desa lain juga harus dibantu,” ujar Giri.
Secara keseluruhan dari aspirasi masyarakat pada sejumlah kecamatan adanya soal larangan membuka lahan dengan cara membakar.
“Mereka meminta pemerintah memberikan solusi, agar bisa membuka lahan tanpa membakar,” kata dia.
Dalam setiap pertemuan, sambung Giri, warga selalu menagih janji gubernur sebelumnya dengan memberikan satu alat berat untuk satu kecamatan, untuk mengatasi larangan pembakaran lahan.