PRABUMULIH - Sampai saat ini, baru 70 persen aset Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bersertifikat. ‘’Kendala yang kita hadapi, selain karena anggaran yang terbatas juga masih ada aset yang "tumpang-tindih" ujar Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prabumulih, Wawan Gunawan.
Pihaknya tak menampik, untuk aset tanah khususnya, kerap kali memanfaatkan program sertifikat gratis dari pemerintah pusat. ‘’Hanya saja, hambatan aset apalagi tanah belum sertifikat karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan," sebutnya.Dia mencontohkan, seperti gedung DPRD Kota Prabumulih, bangunan kantor Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, bangunan SD Negeri 1 dan sebagainya. "BPN juga tidak berani menerbitkan sertifikat dan beberapa aset itu masih gantung sampai saat ini," sesalnya. Hanya saja, lanjutnya, kejadian seperti itu tak hanya terjadi di Prabumulih saja melainkan kejadian itu secara Nasional dan hampir ditemukan di setiap daerah. Pihaknya pun sudah sering melakukan konsultasi ke tingkat pusat dan lainnya namun belum ada solusi. "Kita berharap supaya pihak PT KAI memberikan aset tersebut sebagai hibah ke Pemkot Prabumulih," tukasnya. (chy)
Kategori :