PALEMBANG - Sedang heboh, 9 juta hektare lahan sawit belum bayar atau menunggak pajak. Informasi itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel, Alex Sugiarto, meyakini perusahaan anggota GAPKI Sumsel taat dan sulit untuk menghindari pembayaran pajak.“Pengawasan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak juga begitu ketat,” ujarnya, kemarin.Bukti pembayaran pajak merupakan salah satu syarat bagi para pengusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Dengan begitu, dia berkeyaninan tak ada pengusaha perkebunan sawit yang menunggak pajak. Data Dinas Perkebunan Sumsel, total lahan perkebunan kelapa sawit di Bumi Sriwijaya seluas 1.233.259 hektare. Dengan komposisi perkebunannegara dan swasta 711.012, plasma 312.0317 hektare, dan pola swadaya 209.876 hektare. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Madya Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumsel, Rudi Arpian menjelaskan data yang diungkap itu merupakan hasil audit Menko Marinves. BACA JUGA : Perbanyak Minum, Cegah Dehidrasi
“Kita sendiri belum mendapat informasinya,” tuturnya. Saat ini, kata dia, luas areal kelapa sawit di Provinsi Sumsel sebanyak 1,23 juta hektare dengan produksi 3,4 juta ton per hektare per tahun.Sebelumnya, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mengejar para pengusaha pemilik 9 juta hektare lahan sawit yang mengemplang pajak. Total ada 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang sudah bayar pajak. “Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare,” bebernya.
Kategori :