Warga Tolak Pengukuran Ulang Tanah di Jl. Pertahanan, Juru Ukur ATR/BPN Palembang Gagal Laksanakan Tugas

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 09 Jan 2025 - 14:52

Pengukuran ulang tanah di Jl. Pertahanan Palembang batal setelah ditolak warga yang mengklaim kepemilikan sah. Sengketa tanah ini semakin memanas. Foto:Kemas A Rivai/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Rencana pengukuran ulang tanah yang masih sengketa di Jl. Pertahanan, Lorong Perjuangan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU)-2, Kota Palembang, terpaksa dibatalkan.

Upaya ini dilakukan oleh petugas juru ukur dari Kantor ATR/BPN Kota Palembang pada Kamis (9/1/2025) pagi, namun mendapat penolakan keras dari warga setempat.

Sejumlah warga yang mengklaim memiliki tanah tersebut menghalangi petugas dengan memortalkan jalan masuk ke lokasi yang rencananya akan diukur.

Warga, yang membeli tanah dari Tjik Maimunah, telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) serta Surat Pengakuan Hak (SPH) sejak tahun 2015, dan menolak upaya pengukuran ulang yang dilaksanakan atas permintaan penyidik Unit 2 Harda Ditreskrimum Polda Sumsel, yang sedang menyelidiki kasus dugaan pemalsuan surat.

Proses pengukuran yang seharusnya berjalan di bawah pengawasan ketat pihak berwajib, dengan ratusan personel Polrestabes Palembang yang dipimpin oleh Kabag Ops Polrestabes Palembang, AKBP Arief Wibowo, tetap tidak dapat dilanjutkan karena situasi yang semakin memanas.

Kuasa hukum Tjik Maimunah, Adv. Hj. Titis Rachmawati, SH, MH, mengungkapkan rasa frustrasi warga yang sudah lama resah dengan masalah ini.

"Warga di sini sudah lelah menghadapi permasalahan yang tak kunjung selesai. Klien kami membeli tanah ini dengan akta notaris yang sah sejak lama," ujar Titis, didampingi oleh Adv. Bayu Prasetya, SH, MH.

Titis juga menambahkan bahwa dirinya sebelumnya telah mengingatkan penyidik Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel bahwa jika pengukuran ini tetap dipaksakan, warga akan melakukan penolakan.

warga tolak pengukuran ulang tanah di jl. pertahanan, juru ukur atr/bpn palembang gagal laksanakan tugas                            sumateraekspres.id – rencana pengukuran ulang tanah yang masih sengketa di jl. pertahanan, lorong perjuangan, kelurahan 16 ulu, kecamatan seberang ulu (su)-2, kota palembang, terpaksa dibatalkan.
upaya ini dilakukan oleh petugas juru ukur dari kantor atr/bpn kota palembang pada kamis (9/1/2025) pagi, namun mendapat penolakan keras dari warga setempat.
sejumlah warga yang mengklaim memiliki tanah tersebut menghalangi petugas dengan memortalkan jalan masuk ke lokasi yang rencananya akan diukur.
baca juga:hut oku timur ke-21 akan dimeriahkan artis ibu kota, konser di martapura
baca juga:supriyanto ajak masyarakat oki bersatu untuk membangun daerah
warga, yang membeli tanah dari tjik maimunah, telah memegang sertifikat hak milik (shm) serta surat pengakuan hak (sph) sejak tahun 2015, dan menolak upaya pengukuran ulang yang dilaksanakan atas permintaan penyidik unit 2 harda ditreskrimum polda sumsel, yang sedang menyelidiki kasus dugaan pemalsuan surat.
proses pengukuran yang seharusnya berjalan di bawah pengawasan ketat pihak berwajib, dengan ratusan personel polrestabes palembang yang dipimpin oleh kabag ops polrestabes palembang, akbp arief wibowo, tetap tidak dapat dilanjutkan karena situasi yang semakin memanas.
baca juga:devi-yudi resmi pimpin muratara 2025–2030: fokus pada ekonomi dan infrastruktur pro-rakyat
baca juga:bmkg prediksi hujan petir dan angin kencang di sumsel, 7 daerah waspada jumat 10 januari 2025
kuasa hukum tjik maimunah, adv. hj. titis rachmawati, sh, mh, mengungkapkan rasa frustrasi warga yang sudah lama resah dengan masalah ini.
"warga di sini sudah lelah menghadapi permasalahan yang tak kunjung selesai. klien kami membeli tanah ini dengan akta notaris yang sah sejak lama," ujar titis, didampingi oleh adv. bayu prasetya, sh, mh.
titis juga menambahkan bahwa dirinya sebelumnya telah mengingatkan penyidik subdit ii harda ditreskrimum polda sumsel bahwa jika pengukuran ini tetap dipaksakan, warga akan melakukan penolakan.
baca juga:kpu tetapkan muchendi-supriyanto sebagai bupati dan wakil bupati oki 2025-2030 dengan perolehan suara tinggi
baca juga:kpud lubuklinggau tetapkan rachmad hidayat dan rustam efendi sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih
"klaim yang diajukan oleh ratna juwita dan kawan-kawan sangat tidak berdasar. tanah yang mereka klaim juga tidak jelas asal-usulnya," ujarnya.
sementara itu, ratna juwita tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah pemilik sah tanah tersebut.
"saya memiliki bukti kepemilikan yang sah sejak 1957, sedangkan warga hanya memiliki sph dari tahun 2015," tegas ratna, menanggapi klaim warga yang sudah mengajukan tuntutan perdata dan mem-ptun-kan sertifikatnya hingga kasasi, namun selalu ditolak.
baca juga:pandangan ulama tentang bitcoin: halal atau haram sebagai investasi dalam perspektif islam?
baca juga:kasus korupsi dana desa: mantan kades digiring ke tahanan, tutupi wajah pakai buku
karena situasi semakin tidak kondusif, petugas pengukuran dari kantor atr/bpn kota palembang, boma, memutuskan untuk menunda pengukuran dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan warga.
dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pengukuran tidak dapat dilaksanakan atas beberapa alasan, dan proses tersebut akhirnya dibatalkan.
baca juga:nikmati sensasi kopi lokal premium harga terjangkau dari nofu coffee di lima titik palembang
baca juga:sah! kpud muba resmi tetapkan toha-rohman sebagai bupati dan wakil bupati terpilih 2025-2030
petugas kepolisian pun menarik mundur pasukan setelah situasi kembali terkendali. meskipun demikian, sengketa tanah ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada penyelesaian hukum yang jelas.