Diskusi Akademik: Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum dalam RUU KUHAP Jadi Sorotan Pakar

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Kamis , 27 Feb 2025 - 15:57

Universitas Tamansiswa Palembang menggelar FGD membahas tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam RUU KUHAP demi keadilan. Foto: novis/sumateraekspres.id--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID– Universitas Tamansiswa Palembang mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Kewenangan yang Ideal Penegak Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Hotel Beston, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, pada Kamis, 27 Februari 2025.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Tamansiswa Palembang.

Prof. Iza dalam pemaparannya menyampaikan materi berjudul Kritik Kewenangan Penegak Hukum dalam RUU KUHAP.

Ia menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam draf undang-undang tersebut yang dapat menimbulkan lima dampak utama, yaitu:

• Ketidakadilan

• Ketidakpastian hukum

• Konflik kepentingan

• Ketidakakuratan dalam proses penyidikan

• Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Selain itu, Prof. Iza menyoroti Pasal 111 Ayat 2 RUU KUHAP yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan permohonan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Universitas Tamansiswa Palembang menggelar FGD membahas tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam RUU KUHAP demi keadilan. Foto: novis/sumateraekspres.id--

Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah kepolisian dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

diskusi akademik: tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam ruu kuhap jadi sorotan pakar                            palembang, sumateraekspres.id– universitas tamansiswa palembang mengadakan focus group discussion (fgd) bertema kewenangan yang ideal penegak hukum dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana di hotel beston, jalan jenderal sudirman, palembang, pada kamis, 27 februari 2025.
diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu prof. dr. iza rumesten rs, s.h., m.hum., guru besar fakultas hukum universitas sriwijaya, serta dr. azwar agus, s.h., m.hum., rektor universitas tamansiswa palembang.
prof. iza dalam pemaparannya menyampaikan materi berjudul kritik kewenangan penegak hukum dalam ruu kuhap.
ia menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam draf undang-undang tersebut yang dapat menimbulkan lima dampak utama, yaitu:
baca juga:alumni fakultas hukum universitas tamansiswa palembang sukses meniti beragam karir
baca juga:yudisium fakultas ekonomi universitas taman siswa momentum bersejarah 67 mahasiswa
• ketidakadilan
• ketidakpastian hukum
• konflik kepentingan
• ketidakakuratan dalam proses penyidikan
• pelanggaran hak asasi manusia (ham)
selain itu, prof. iza menyoroti pasal 111 ayat 2 ruu kuhap yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan permohonan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.
universitas tamansiswa palembang menggelar fgd membahas tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam ruu kuhap demi keadilan. foto: novis/sumateraekspres.id--
menurutnya, hal tersebut merupakan ranah kepolisian dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
“jaksa dan polisi adalah bagian dari rantai penegakan hukum yang harus bekerja secara kolaboratif, bukan saling menilai atau mengintervensi,” tegasnya.
baca juga:revisi kuhap soal dominus litis kejaksaan, berpotensi ganggu keseimbangan penegak hukum
baca juga:tak boleh sembarangan penggeledahan rumah ! ini menurut kuhap
sebagai solusi, prof. iza mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan, antara lain:
• mengembalikan fungsi setiap lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
• memastikan koordinasi dan sinkronisasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
• menjamin bahwa setiap institusi penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai batasan kewenangannya.
• membangun sinergi dalam pelaksanaan fungsi antar-lembaga penegak hukum.
baca juga:um palembang gelar seminar reformasi hukum acara pidana menuju keadilan yang berkeadilan 
baca juga:terancam hukuman mati, alasannya pelaku begal sadis sopir taksol bikin miris, ternyata karena hal ini 
sementara itu, dr. azwar agus menyampaikan materi berjudul membedah sistem peradilan pidana dalam ruu kuhap.
ia menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dalam rancangan undang-undang ini mencakup seluruh aspek prosedur penyelesaian perkara, mulai dari:
• pelaporan dan pengaduan
• penyelidikan dan penyidikan
• penuntutan
• pemeriksaan di persidangan
• putusan hingga eksekusi hukuman
dr. azwar juga membahas model criminal justice system dalam ruu kuhap, alur peradilan pidana, serta sinkronisasi kewenangan penyidik, jaksa, pengadilan, dan advokat.
universitas tamansiswa palembang menggelar fgd membahas tumpang tindih kewenangan penegak hukum dalam ruu kuhap demi keadilan. foto: novis/sumateraekspres.id--
“fgd ini bukan untuk menentukan siapa yang lebih berwenang, tetapi bagaimana menempatkan kewenangan secara proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
baca juga:tiga pelaku pembunuhan 'mayat cor' divonis hukuman mati
baca juga:polrestabes tangkap pelaku begal di sukabangun, pelaku terancam hukuman mati
diskusi ini dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk kepolisian, kejaksaan, advokat, praktisi hukum, dan mahasiswa.
salah satu peserta, dr. bahrul ilmi yakub, seorang praktisi hukum, berharap bahwa fgd ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berkontribusi terhadap perbaikan ruu kuhap.
“kita ingin aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
dengan adanya fgd ini, diharapkan lahirnya ruu kuhap yang lebih jelas dalam mengatur kewenangan penegak hukum serta memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.