Satgas PASTI Berantas Pinjol Ilegal, 995 Nomor Debt Collector Dibekukan

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Minggu , 06 Oct 2024 - 17:50

Satgas PASTI Berantas Pinjol Ilegal, 995 Nomor Debt Collector Dibekukan-Foto: Dall E-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Dalam upaya menegakkan ketentuan pelindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan berbagai sanksi tegas sepanjang tahun 2024.

Berikut ini beberapa langkah signifikan yang telah diambil OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Satgas PASTI, dalam periode Januari hingga 23 September 2024, telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal serta 241 penawaran investasi ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi.

Aktivitas ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat secara finansial.

Satgas PASTI juga telah menerima laporan terkait 228 rekening bank atau virtual account yang terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.

Sebagai tindak lanjut, Satgas mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK, yang kemudian memerintahkan bank terkait untuk memblokir rekening-rekening tersebut.

Tak hanya itu, Satgas PASTI juga berhasil mengidentifikasi 995 nomor kontak pihak penagih (debt collector) yang terlibat dalam penagihan terkait pinjaman online ilegal.

Laporan menyebutkan bahwa penagih ini telah melakukan ancaman, intimidasi, dan tindakan yang bertentangan dengan aturan.

OJK kemudian mengajukan pemblokiran nomor kontak tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sanksi terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Sepanjang periode 1 Januari hingga 23 September 2024, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang melanggar aturan pelindungan konsumen.

satgas pasti berantas pinjol ilegal, 995 nomor debt collector dibekukan                            jakarta, sumateraekspres.id - dalam upaya menegakkan ketentuan pelindungan konsumen, otoritas jasa keuangan (ojk) telah menerapkan berbagai sanksi tegas sepanjang tahun 2024.
berikut ini beberapa langkah signifikan yang telah diambil ojk melalui satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pasti) dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan (pujk).
satgas pasti, dalam periode januari hingga 23 september 2024, telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal serta 241 penawaran investasi ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi.
aktivitas ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat secara finansial.
baca juga:waspada! ojk hentikan 2.500 pinjol ilegal hingga september, 995 nomor debt collector ilegal resmi diblokir
baca juga:pertumbuhan fintech dan bnpl melejit, ojk pantau risiko kredit
satgas pasti juga telah menerima laporan terkait 228 rekening bank atau virtual account yang terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.
sebagai tindak lanjut, satgas mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di ojk, yang kemudian memerintahkan bank terkait untuk memblokir rekening-rekening tersebut.
tak hanya itu, satgas pasti juga berhasil mengidentifikasi 995 nomor kontak pihak penagih (debt collector) yang terlibat dalam penagihan terkait pinjaman online ilegal.
laporan menyebutkan bahwa penagih ini telah melakukan ancaman, intimidasi, dan tindakan yang bertentangan dengan aturan.
baca juga:ojk jamin stabilitas keuangan nasional kuat di tengah tekanan global
baca juga:ojk beri sanksi pembatasan kegiatan usaha asuransi kepada 2 asuransi, jiwasraya dan berdikari insurance
ojk kemudian mengajukan pemblokiran nomor kontak tersebut kepada kementerian komunikasi dan informatika.
sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan (pujk)
sepanjang periode 1 januari hingga 23 september 2024, ojk telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada para pelaku usaha jasa keuangan (pujk) yang melanggar aturan pelindungan konsumen.
sanksi tersebut meliputi:
211 surat peringatan tertulis kepada 155 pujk.
4 surat perintah kepada 4 pujk.
47 surat sanksi denda kepada 47 pujk.
selain itu, sebanyak 168 pujk telah mengganti kerugian konsumen atas 971 pengaduan yang diajukan sepanjang tahun ini, dengan total kerugian mencapai rp112,7 miliar.
penegakan sanksi administratif
dalam upaya pengawasan terhadap perilaku pujk, ojk juga menjatuhkan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pojk 6/pojk.07/2022 tentang pelindungan konsumen.
hingga september 2024, ojk telah mengenakan sanksi administratif kepada 71 pujk, dengan rincian sebagai berikut:
55 pujk dikenai sanksi denda atas keterlambatan pelaporan.
16 pujk menerima peringatan tertulis.
lebih lanjut, ojk mengenakan sanksi administratif berupa denda total rp490 juta kepada 6 pujk yang terbukti melanggar ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk.
selain itu, 13 pujk dari sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (lpbbti) juga menerima peringatan tertulis atas pelanggaran yang serupa.
upaya pembinaan dan pencegahan
untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, ojk telah mengeluarkan perintah kepada pujk untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki aturan internal.
langkah ini diambil sebagai bagian dari pembinaan, agar pujk selalu mematuhi ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat.
langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh ojk ini menunjukkan komitmen dalam melindungi konsumen dan memberantas aktivitas keuangan ilegal.
melalui satgas pasti dan pengawasan terhadap pujk, ojk berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat.