Desak Bupati Jalankan Rekomendasi, Praktisi-Pengamat Hukum Sebut Harusnya Tak SP3

Reporter: Ibnu Holdun dan tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 31 Jan 2024 - 22:49

BERI PENJELASAN: Unsur Sentra Gakkumdu Sumsel, kemarin (31/1) berikan keterangan dan penjelasan terkait penanganan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades di Ogan Ilir yang dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polres OI karena tak cukup bukti.-foto : andika/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Selatan (Sumsel) angkat suara tentang penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan ketidaknetralan oknum kades di Ogan Ilir.

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan SPd menegaskan, semua keputusan yang diambil dalam penanganan perkara ini berdasarkan pembahasan tiga lembaga yang tergabung dalam sentra gakkumdu. Yakni Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

“Dari ketentuan pasal 486 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 dan Pasal 2 Peraturan Bawaslu No 3 Tahun 2023, dapat dipahami kalau seluruh proses penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan secara bersama oleh personal dari unsur Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan," jelasnya, kemarin (31/1) di Kantor Bawaslu Sumsel.

Kurniawan pun menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan yang disampaikan MH pada 18 Desember 2023. Pelapor melaporkan oknum kades Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir. Laporan tersebut diregister Bawaslu Ogan Ilir pada 21 Desember 2023. Lalu dilakukan klarifikasi, kajian dan pembahasan selama 14 hari kerja.

BACA JUGA:Fasilitas Bawaslu Tak Lengkap

Pada 15 Januari 2024, melalui rapat pleno Bawaslu Ogan Ilir menetapkan laporan tersebut terbukti mengandung tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum pada Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Selanjutnya, 16 Januari 2024 laporan tersebut diteruskan oleh Bawaslu ke Polres Ogan Ilir.

Setelah melakukan proses penyidikan yang dilakukan selama 14 hari, penyidik Polres Ogan Ilir memutuskan proses dihentikan karena tidak cukup bukti.

Sementara, anggota Bawaslu Sumsel Divisi Hukum dan Pelanggaran, Ahmad Naafi SH MKn menambahkan, sesuai Perbawaslu 3/2023 tentang Sentra Gakkumdu, Bawaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana oknum kades di Ogan Ilir ke penyidik polres.

Dia membantah pernyataan “Ini (keputusan) final dari kepolisian, bukan merupakan hasil kesepakatan Gakkumdu dan Bawaslu”. “Adapun hasil penyidikan, kata Naafi, merupakan kewenangan penyidik untuk meneruskan atau tidak.

Menurutnya, pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilu sesuai pasal 21 Perbawasilu 3/2023 adalah mengadakan pembahasan yang dilakukan paling lama 1x24 jam terhitung setelah temuan atau laporan diregistrasi oleh pengawas pemilu.

Selanjutnya, pembahasan dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan. Lalu, mencari dan mengumpulkan bukti awal dan menilai kecukupan bukti permulaan. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan. "Jadi sampai di sini peran Bawaslu bersama Gakkumdu hingga kasus ini dilimpahkan ke penyidikan," ungkapnya.

desak bupati jalankan rekomendasi, praktisi-pengamat hukum sebut harusnya tak sp3                             palembang, sumateraekspres.id - sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) sumatera selatan (sumsel) angkat suara tentang penghentian penyidikan (sp3) kasus dugaan ketidaknetralan oknum kades di ogan ilir.
ketua bawaslu sumsel, kurniawan spd menegaskan, semua keputusan yang diambil dalam penanganan perkara ini berdasarkan pembahasan tiga lembaga yang tergabung dalam sentra gakkumdu. yakni bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.
“dari ketentuan pasal 486 ayat 1 uu  no 7 tahun 2017 dan pasal 2 peraturan bawaslu no 3 tahun 2023,  dapat dipahami kalau seluruh proses penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan secara bersama oleh personal dari  unsur bawaslu, kepolisian dan kejaksaan," jelasnya, kemarin (31/1) di kantor bawaslu sumsel. 
kurniawan pun menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan yang disampaikan mh pada 18 desember 2023. pelapor melaporkan oknum kades tambang rambang kecamatan rambang kuang, ogan ilir. laporan tersebut diregister bawaslu ogan ilir pada 21 desember 2023. lalu dilakukan klarifikasi, kajian dan pembahasan selama 14 hari kerja.
baca juga:fasilitas bawaslu tak lengkap
baca juga:temukan 30.337 surat suara rusak, hasil pengawasan bawaslu se-sumsel
pada 15 januari 2024, melalui rapat pleno bawaslu ogan ilir menetapkan laporan tersebut terbukti mengandung tindak pidana pemilu sebagaimana tercantum pada pasal 490 uu nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu. selanjutnya, 16 januari 2024 laporan tersebut diteruskan oleh bawaslu ke polres ogan ilir. 
setelah melakukan proses penyidikan yang dilakukan selama 14 hari, penyidik polres ogan ilir memutuskan proses dihentikan karena tidak cukup bukti. 
sementara, anggota bawaslu sumsel divisi hukum dan pelanggaran, ahmad naafi sh mkn menambahkan, sesuai perbawaslu 3/2023 tentang sentra gakkumdu, bawaslu telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana oknum kades di ogan ilir ke penyidik polres.
dia membantah pernyataan “ini (keputusan) final dari kepolisian, bukan merupakan hasil kesepakatan gakkumdu dan bawaslu”.  “adapun hasil penyidikan, kata naafi, merupakan kewenangan penyidik untuk meneruskan atau tidak. 
menurutnya, pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilu sesuai pasal 21 perbawasilu 3/2023 adalah mengadakan pembahasan yang dilakukan paling lama 1x24 jam terhitung setelah temuan atau laporan diregistrasi oleh pengawas pemilu.
baca juga:viral pose 2 jari iriana jokowi, kpu-bawaslu kompak : ibu negara bukan pejabat negara
baca juga:tuntutan 4 tahun penjara, 3 mantan komisioner bawaslu oi diminta kembalikan uang negara yang dikorupsi 
selanjutnya, pembahasan dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan. lalu, mencari dan mengumpulkan bukti awal dan menilai kecukupan bukti permulaan. hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan. "jadi sampai di sini peran bawaslu bersama gakkumdu hingga kasus ini dilimpahkan ke penyidikan," ungkapnya. 
sesuai pasal 28 ketua bawaslu menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan penyidikan. selanjutnya penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan yang dipimpin oleh koordinator gakkumdu dari unsur polri. pembahasan dalam penyidikan ini dihadiri oleh pengawas pemilu, penyidik dan jaksa. hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan. 
dalam pembahasan ada beda pendapat antara bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. “menjadi kewenangan penyidik untuk meneruskan atau tidak sesuai hasil penyidikannya. keputusan dan kesimpulan penyidik harus bersama kita hormati,” tegas naafi. 
ketika proses di bawaslu ogan ilir, sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor dan pelapor. kemudian pendalaman  pasal-pasal yang dipidanakan dengan mengundang ahli  pidana dan ahli bahasa.
baca juga:klarifikasi berlangsung satu jam, kades mh datangi bawaslu
baca juga:perang tarif rahasia umum, bagindo: tinggal panwas-bawaslu, serius tidak?
karena memenuhi syarat formil dan materil, kasus ini dilimpahkan ke penyidikan.dalam proses ini, bawaslu ogan ilir  tidak hanya hanya melimpahkan kasus pidana pemilu ini ke polres oi. tapi juga berikan rekomendasi kepada bupati ogan ilir agar berikan sanksi kepada oknum kades.
sebab, dari hasil kajian bawaslu ogan ilir, ditemukan adanya pelanggaran administrasi oleh oknum kades itu. “ kita tunggu apakah rekomendasi dari bawaslu sudah dijalankan bupati ogan ilir atau belum, karena ini menyangkut netralitas  perangkat desa di ogan ilir ,” tukasnya.
praktisi hukum dr darmadi djufri sh mh menilai ending penanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas oknum kades ini aneh.  menurutnya, proses pidana pemilu ini sifatnya tim, oleh gakkumdu.
“kalau dari bawaslu oi dilimpahkan ke polres, artinya cukup indikasi pidana. dalam pembahasan bersama saat masih di bawaslu, sudah ada unsur kepolisian dan kejaksaan juga. terus sp3 di kepolisian, kan aneh. harusnya dari awal tidak usah dinaikkan ke penyidikan,” ucapnya, kemarin.
untuk unsur kerugian yang jadi alasan tak cukup bukti, darmadi menegaskan kasus ini perkara pidana pemilu. bukan pidana biasa. “karena pidana khusus, pidana pemilu, maka soal kerugiannya pun tidak bisa dinilai secara materiil. tapi ada kerugian secara politik. penyidik harus memahami itu,” tambahnya.
baca juga:suara paketan, 3 caleg rp450 ribu, bawaslu muba diminta usut tuntas dugaan oknum ppk-pps tak netral
baca juga:kampanye senyap, boleh atau tidak? ini penjelasan kpu dan bawaslu lahat
adanya laporan kasus ini bukti keseriusan masyarakat membantu pengawas pemilu agar netralitas asn terjaga. karena dugaan pelanggaran netralitas ini di masa kampanye, tentu belum ada angka dari perolehan suara atau pun bukti materiil lain.
di sinilah dituntut kejelian gakkumdu untuk melihat persoalan. “lagi pula kan sudah ada video, pelapor, dan saksi. harusnya itu sudah cukup untuk menjadi bukti,” tukasnya. terkait rekomendasi bawaslu, darmagi menegaskan bupati  harus segera memberikan sanksi kepada oknum kades tersebut.
“kasus ini jadi contoh bagi yang lain,” tegasnya. pengamat hukum sekaligus advokat nico thomas sh mengatakan, dengan tinggal menghitung hari, kalau pun sanksi administrasi diberikan, tak ada pengaruh besar. “tapi, kalau pun mau dijalankan, mungkin oknum kadesnya bisa dinonaktifkan sementara sampai pemilu selesai,” katanya.
ia mengatakan, harusnya bupati sebagai pimpinan dari kades bergerak cepat begitu kasus ini naik. “tidak perlu tunggu sampai sekarang. demi netralitas. tapi kini dengan di-sp3-kan, mungkin rekomendasi agar kades itu disanksi tidak akan ditindaklanjuti,” imbuh dia.
terlepas dari itu, nico menyoroti keluarnya putusan sp3 kasus ini. dia mengikuti perkembangan dugaan pelanggaran netralitas oknum kades ini. “apakah sp3 ini bisa diterima? karena dari bawaslu dilimpahkan ke polres, artinya alat bukti cukup kuat,” ucap dia.
nico juga menyoroti soal kerugian yang jadi pertimbangan untuk menghentikan penyidikan. “ini uu pemilu, pidana khusus. kalau baca bunyi pasal 490 itu, kerugian itu alternatif karena ada kata dan/atau. sepanjang perbuatan melanggarnya terbukti, dengan ada video, pelapor, saksi, maka ada atau tidak kerugian harusnya proses pidana bisa dilanjutkan,” tegasnya.
menurut nico, kalau penyidik mau minta bukti kerugian, tunggu selesai pencoblosan/pemilihan, jelas telat. “kalau sudah selesai, mau apa lagi,” cetusnya.
seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di tambang rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil iv oi. 
video dugaan ketidaknetralan oknum kedes tersebut di grup-grup whatsapp. dalam video terlihat, sang kepala desa  mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya simpang empat.  mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. 
pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
video berawal, kepala desa itu menjelaskan soal pengamanan lokasi formasi sumatera energi di wilayah desa tambang rambang, kecamatan rambang kuang, ogan ilir. daerah itu, memang sering kejadian maling “menggondol” pipa milik pertamina. 
kepala desa merasa bertanggung jawab dengan keamanan lokasi dan berjanji akan melindungi warganya yang bekerja di sana.  menariknya, pada menit-menit terakhir video itu, sang kepala desa minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat. dalam bahasa daerah, sang kades menyebut siap menanggung risiko atas langkah yang diambilnya untuk mendukung caleg tersebut. (iol/dik/)