Pejabat Kementerian BUMN Ramai-Ramai Pakai Electric Vehicle

KENDARAAN Listrik : Per 3 Januari 2024 seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN resmi menggunakan kendaraan listrik.-DOK KEMENTERIAN BUMN-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Para pejabat Kementerian BUMN mulai menggunakan mobil listrik atau Electric Vehicle (EV). Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pejabat yang menggunakan kendaraan listrik itu tingkatan eselon I dan II. Hal ini sebagai upaya strategis transisi energi yang digalakkan Pemerintah.

Menurutnya, kendaraan listrik yang digunakan pejabat di Kementerian BUMN seluruhnya rental atau sewa. Penggunaan EV akan diterapkan untuk kendaraan operasional di perusahaan pelat merah.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional," terang Erick Thohir, kemarin. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen.

BACA JUGA:Produsen Mobil Listrik Kian Ekspansif, Tahun 2024 Siapkan Produk Harga Terjangkau

BACA JUGA:Neta Luncurkan 2 Model Mobil Listrik, Mulai Tahun Depan, Bakal Terjadi Perang Harga

"Tadi pagi ada oleh-oleh untuk Eselon I dan II pakai mobil listrik. Ini kementerian pertama yang pakai mobil listrik kan, iya dong," paparnya lagi. Tapi sebenarnya menghemat BBM 60 persen. Tetap konteksnya menghemat.

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, kata Erick, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Dimana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Erick menyampaikan, hal ini juga bagian dari transformasi BUMN. Proses transformasi yang dilakukan tidak bisa secara parsial dan harus menyeluruh.

"Jadi ini kita coba semua, memang membentuk transformasi itu tidak hanya bisa oh di titik ini tetapi mau tidak mau harus semua menyeluruh, tinggal titik-titiknya diisi secara bertahap, tapi kalau bisa ada progresnya," pungkasnya. (fad/lia)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan