MUSI RAWAS, SUMATERAEKSPRES.ID -Warga RT 09, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu Cecar, kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumsel, protes terkait pembangunan drainase di permukiman mereka yang tidak selesai dan bermasalah. 

Senin (11/12) sekitar pukul 09.00 WIB, warga mendesak pengerjaan proyek dari APBD itu dituntaskan dan upah warga yang ikut bekerja segera di bayar.

Iwan salah satu warga yang ikut protes mengatakan, jika pengerjaan pembangunan Drainase menggunakan APBD dengan anggaran Rp188 juta sepanjang 216 meter namun yang dibangun hanya 202 meter dan bagian parit tidak dilantai.

"Warga protes dan tidak menerima hasil pembangunan ini, karena tidak selesai di kerjakan. Ada juga upah warga yang ikut kerja, sampai sekarang tidak dibayar," katanya.

BACA JUGA:Sidang Perdana Kasus Korupsi KONI Sumsel: Suparman Roman Mengaku Bersalah, Akhmad Thahir Bungkam

Masyarakat sekitar meminta agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yakni dinas Pekerjan Umum Perumahan dan Permukiman, segera turun melakukan pengecekan terkait program pembangunan daerah yang tidak selesai tersebut. 

Warga mendesak, agar bangunan itu segera di audit karena tidak sesuai dengan target perencanaan pembangunan.

"Karena kurang volume dan tidak rampung di kerjakan, belum lagi di tambah sangkutan upah warga yang bekerja tidak di bayar," timpalnya.

Sementara itu, aksi protes warga dibenarkan oleh ketua RT setempat, yakni Untung.

BACA JUGA:Praperadilan Firli Bahuri Minta Kapolda Metro Jaya Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan, Ini Lengkap 10 Petitumnya

Dia mengatakan banyak warga protes karena ada yang ikut kerja dalam pembangunan proyek drainase itu namun upahnya tidak dibayar.

"Di lihat dari bangunan juga, pengerjaan tidak rampung dan dikurangi volumenya. Warga protes ke saya dan minta di sampaikan ke Pemerintah Daerah," ungkapnya.

Pihaknya berharap, Dinas terkait segera turun tangan dan melakukan beragam perbaikan terhadap pengerjaan siring drainase tersebut.

"Jangan sampai sampai pembangunan yang menggunakan anggaran dari negara ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini juga menyangkut kepentingan masyarakat," tutupnya.