3 Tersangka Tolak Teken Surat Penetapan Penahanan

Reporter: |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Nov 2023 - 21:54

TAHAN : Penyidik Pidsus Kejati Sumsel tahan tiga oknum pegawai pajak yang jadi tersangka kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang, tadi malam (6/11).-foto : Budiman/sumeks-

Merasa Benar, Tak Terima Gratifikasi dan Salah Gunakan Wewenang

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, tiga oknum pegawai pajak yang jadi tersangka dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yakni RFG, NWP, dan RFH mendatangi Kejati Sumsel. Mereka menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, sejak pukul 10.30 WIB.

Setelah diperiksa, penyidik Pidsus Kejati Sumsel memutuskan untuk menahan ketiga tersangka. Proses penahanan berlangsung tadi malam (6/110) pukul 20.30 WIB.

“Setelah diperiksa sebagai tersangka pada hari ini (Senin), penyidik memutuskan untuk menahan ketiganya,” kata Aspidsus Kejati Sumsel, Abdullah Noer Deny.

Ia mengatakan, ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga oknum pegawai pajak dari KPP Pratama Palembang itu.

BACA JUGA:Dana Hibah Capai Rp110 Miliar

“Seperti yang sudah disampaikan dalam press rilis sebelumnya, pertama, soal gratifikasi. Kedua penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.

Tampak ketiga tersangka tadi malam digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan dengan sudah mengenakan rompi tahanan Kejati Sumsel.

Dari tiga tersangka salah seorang merupakan perempuan yang terus menunduk dan menyembunyikan wajahnya.

Setelah jalani pemeriksaan lebih dari tujuh jam, tiga tersangka yang jua oknum pegawai di Kantor Pajak Pratama Palembang yakni RFG, NWP dan RFH sejak Senin (6/11) malam dinaikkan statusnya dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Yang mana, dari tiga pelaku tersebut, dua diantaranya di tahan di Rutan Kelas I Palembang dan seorangnya lagi di Lapas Wanita Palembang.

3 tersangka tolak teken surat penetapan penahanan                            merasa benar, tak terima gratifikasi dan salah gunakan wewenang
palembang, sumateraekspres.id – setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, tiga oknum pegawai pajak yang jadi tersangka dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yakni rfg, nwp, dan rfh mendatangi kejati sumsel. mereka menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, sejak pukul 10.30 wib.
setelah diperiksa, penyidik pidsus kejati sumsel memutuskan untuk menahan ketiga tersangka. proses penahanan berlangsung tadi malam (6/110) pukul 20.30 wib.
“setelah diperiksa sebagai tersangka pada hari ini (senin), penyidik memutuskan untuk menahan ketiganya,” kata aspidsus kejati sumsel, abdullah noer deny.
ia mengatakan, ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga oknum pegawai pajak dari kpp pratama palembang itu.
baca juga:dana hibah capai rp110 miliar
baca juga:15 hari penandatanganan, wajib transfer 40 persen
“seperti yang sudah disampaikan dalam press rilis sebelumnya, pertama, soal gratifikasi. kedua penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.
tampak ketiga tersangka tadi malam digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan dengan sudah mengenakan rompi tahanan kejati sumsel.
dari tiga tersangka salah seorang merupakan perempuan yang terus menunduk dan menyembunyikan wajahnya.
setelah jalani pemeriksaan lebih dari tujuh jam, tiga tersangka yang jua oknum pegawai di kantor pajak pratama palembang yakni rfg, nwp dan rfh sejak senin (6/11) malam dinaikkan statusnya dan ditahan oleh penyidik kejaksaan tinggi (kejati) sumsel.
yang mana, dari tiga pelaku tersebut, dua diantaranya di tahan di rutan kelas i palembang dan seorangnya lagi di lapas wanita palembang. 
baca juga:gunakan pencatat waktu seperti tokyo marathon, sistem mylaps 
baca juga:fatoni : gsmp kita lanjutkan, inflasi nyata, berimbas ke perekonomian
dimana, dari hasil pemeriksaan terungkap, ketiganya diputuskan ditahan setelah ketiga tersangka memenuhi unsur terkait dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang.
bukan hanya itu, ketiganya juga merupakan penerima gratifikasi dalam jabatan melalui sebuah perusahaan yang bergerak di jual beli minyak.
meski demikian, tiga tersangka menolak menandatangani berita acara akan penahanan tersebut dikarenakan ketiganya tidak merasa bersalah sebagaimana yang dituduhkan penyidik kejati sumsel tersebut. 
" penetapan tersangka untuk ditahan oleh penyidik kejati sumsel, tidak mendasar. hal ini karena pihak penyidik kejati sumsel saat penetapan penahanan, tidak menunjukkan dua alat bukti yang menjadi dasar ketiganya untuk ditahan. padahal dalam kuhap juga sangat jelas mengatur, bahwasanya pelaku atau seseorang yang dituduhkan lakukan kejahatan bisa ditahan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. tapi ketika ditanya, mereka (penyidik kejati sumsel), pada saat itu tidak bisa menunjukkannya ke kita atau tersangka tersebut," ungkap kuasa hukum tersangka, alamsyah hanafiah sh mh yang dibincangi koran ini, senin (6/11) malam. 
bukan hanya itu saja, ulas pengacara senior tersebut, pihak penyidik juga tidak mampu memperlihatkan hasil audit kerugian negara ataupun jua tindak gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan ke kliennya tersebut.
yang mana, unsur memperkaya diri sendiri para tersangka tidak terbukti. karena memang di saat ini belum ada kerugian negara, sebab hasil audit juga belum ada. sedangkan yang dinamakan gratifikasi terhadap kliennya itu, juga tidak terbukti. 
" bagaimana bisa dikatakan gratifikasi, bila perusahaan yang disebutkan oleh penyidik merupakan milik kliennya dengan lakukan penanaman saham di perusahaan tersebut. tentunya ketiga ada keuntungan, mereka ini yang merupakan pemegang saham, tentu akan mendapatkan bagi hasil atas profit di perusahaan dimaksud. bahkan untuk bisnis ini, klien kami juga meminjam uang setelah itu baru menanamkan modalnya tersebut di perusahaan. kalaupun ada unsur gratifikasi tersebut, tentunya para pihak pemberi atau penerima juga bertanggungjawab dengan hal tersebut," ulasnya. 
di samping itu, diungkapkan alamsyah tadi, dirinya juga menduga penahanan terhadap kliennya tersebut juga sarat kepentingan di dalamnya.
apalagi untuk penahanan klien ini, diakuinya terkesan dipaksakan. karena di saat sebelum dilakukan pemeriksaan itu, surat penetapan penahanan tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat terkait kejati sumsel. padahal di saat yang bersamaan, kliennya tersebut belum diperiksa penyidik sama sekali.
" bagaimana bisa penetapan penahanan ini dikeluarkan, sedangkan disaat bersamaan tersangka belum diperiksa sama sekali oleh penyidik kejaksaan. untuk itu, pastinya hal ini terkesan dipaksakan. jadi apapun hasil pemeriksaan, tersangka akan tetap ditahan. oleh karena itu, penetapan penahanan atas tersangka tersebut juga ditolak tersangka, ini karena tersangka mengaku tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan atau merasa tidak bersalah," tegasnya. 
oleh karena itu, terkait dengan  penetapan penahanan tersebut, pihaknya juga segera mempersiapkan langkah hukum terhadap penyidik kejati sumsel. sedangkan ditanya jenis upaya hukum yang dilakukan, terang alamsyah, nanti semua akan dilaksanakan.
tentunya semua harus dipersiapkan secara baik. adapun terkait upaya hukum tersebut, diakuinya bisa saja berbentuk penangguhan penahanan ataupun praperadilan. namun ini semua menunggu dalam beberapa saat ke depan. 
" upaya hukum pasti akan kita lakukan, tapi kita harus persiapkan dengan matang. hal ini juga untuk memastikan upaya hukum ini bisa diterima dan dilaksanakan penyidik itu. tunggu saja waktu, kalau saya masih dapat kuasa dari tersangka, tentu upaya hukum ini bisa dilaksanakan. setelah lakukan upaya hukum tadi, akan kita sampaikan di waktu konferensi pers," terangnya. 
terpisah, aspidsus kejati sumsel, abdullah noer deny sh membenarkan penahanan ke ketiga tersangka dugaan gratifikasi dan jua penyelahgunaan wewenang tersebut.
yang mana, penetapan ketiganya setelah semua tim penyidik melakukan pemeriksaan pada ketiga tersangka tersebut.
sedangkan saat bersamaan, ketiga tersangka ini terindikasi melakukan tindak pidana gratifikasi serta menyalahgunakan wewenang untuk dirinya sendiri. 
" benar ketiganya sudah diperintahkan agar segera ditahan. sedangkan untuk proses hukum masih terus berjalan. yang mana di saat itu, ketiga tersangka tadi terindikasi lakukan gratifikasi dan menyalahgunakan wewenang. adapun dalam kasus gratifikasi tersebut, tersangka merupakan orang yang menerima. sedangkan untuk pemberinya ini masih dalam pengembangan. sementara di sisi lain, untuk tersangka sudah ditahan di rutan kelas i palembang dan lapas wanita palembang," pungkasnya. (afi)
sebelumnya, senin (30/10), penyidik pidsus kejati sumsel menetapkan tiga oknum pegawai pajak kantor pajak pratama palembang tahun 2019, 2020, dan 2021 menjadi tersangka. 
para tersangka yakni rfg, nwp, dan rfh diduga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi. dalam kasus ini, jaksa sudah memeriksa sebanyak 35 saksi.
adanya penetapan ketiga tersangka oleh kejati sumsel direspons cepat kepala kanwil direktorat jenderal pajak (djp) wilayah sumsel dan kepulauan bangka belitung, romadhaniah.
ketiganya diketahui terlibat gratifikasi. meski belum diketahui nilainya, namun dipastikan negara mengalami kerugian akibat perbuatan mereka.
 “kami tidak menolerir dan tidak ragu untuk memproses pelanggaran tersebut," tegasnya.
sebagai pimpinan kanwil djp sumatera selatan dan kepulauan bangka belitung, romadhaniah mengaku sangat menyesal adanya kasus yang melibatkan tiga oknum pegawai pajak tersebut. 
ia menambahkan, secara internal sudah dilakukan pemeriksaan. “satu tersangka yakni rfg sudah dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian sebagai pns. sementara nwp dan rfh masih dalam proses pemeriksaan pemberian hukuman disiplin pns dan telah dibebaskan dari tugas,” bebernya. 
ia menambahkan, kasus korupsi tersebut tidak seharusnya terjadi. semua pejabat dan pegawai pajak sudah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan budaya organisasi. “di kantor ini saya sebagai ibu, sehingga semua pegawai sudah diberikan pembekalan agar menjaga integritas dan menghindari korupsi. integritas itu harga mati,” cetusnya.
bahkan, kata romadhaniah, pihaknya telah melakukan upaya preventif yang luar biasa. dengan mendukung penuh upaya penegakan hukum apabila ada pegawai atau pejabat pajak yang melakukan korupsi. “ini semua (proses terhadap 3 oknum) sudah mutlak masuk kewenangan kejati. kami koordinatif serta kooperatif. kami menyerahkan penuh jalannya proses kasus ini ke kejati sumsel,” tegasnya.
berkaca dari kasus inni, djp sumsel dan kepulauan babel akan mengintensifkan pengawasan kinerja pegawai dan pejabat pajak. ia mengingatkan jajarannya untuk tidak memberikan kemudahan dalam kepengurusan pajak demi mendapatkan ‘hadiah’. 
“kami juga minta kepada wajib pajak agar tidak memberikan iming-iming kepada pegawai kami. bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya temuan, bisa diadukan kepada kami,” pungkasnya.(afi/*)