Satgas Pangan Mabes Polri Sidak ke OKI, Harga Beras Stabil, Tak Ada yang Melebihi HET

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 23 Oct 2025 - 20:34

Satgas Pangan Mabes Polri bersama Polda Sumsel melakukan sidak ke sejumlah pengecer dan ritel beras di Kabupaten OKI. Hasilnya, harga beras premium dan medium masih stabil dan sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Foto:Ist--

KAYUAGUNG, SUMATERAEKSPRES.ID – Tim Satgas Pengendalian Harga Beras dari Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pengecer dan ritel beras di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (23/10).

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa harga beras premium dan medium di wilayah tersebut masih stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Sidak ini dipimpin oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Mano Dwi Hartono, serta Kombes Pol Nasrun Pasaribu, SH, SIK, MH, dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

Kasubdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kompol Khoirul Akbar, SIK, MM, menyampaikan bahwa tidak ditemukan pelanggaran dalam penjualan beras di wilayah OKI.

“Dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ada pengecer atau ritel modern yang menjual beras di atas harga HET. Semua masih sesuai aturan pemerintah,” ujarnya.

Koordinasi dan Pemantauan Harga di Daerah

Sehari sebelumnya, Rabu (22/10), Ditreskrimsus Polda Sumsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pengendalian Harga Beras di Ruang Rapat Devia Cita, Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Rakor tersebut dipimpin oleh Wadirreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Listiyono Dwi Nugroho, SIK, MH, dan dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi.

Dalam kesempatan itu, AKBP Listiyono menyampaikan bahwa Kepala Bapanas RI akan menggelar ekspose media pada 27 Oktober 2025 mendatang.

Kegiatan tersebut akan memaparkan hasil pengawasan dan pengendalian harga beras di seluruh daerah, termasuk Sumsel.

“Bagi pelaku usaha yang terbukti menjual beras di atas HET akan diberikan surat teguran dan diberi waktu satu minggu untuk menyesuaikan harga sesuai kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Teguran dan Sanksi bagi Pelanggar

satgas pangan mabes polri sidak ke oki, harga beras stabil, tak ada yang melebihi het                            kayuagung, sumateraekspres.id – tim satgas pengendalian harga beras dari mabes polri bersama ditreskrimsus polda sumsel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pengecer dan ritel beras di kabupaten ogan komering ilir (oki), kamis (23/10).
hasil pengecekan menunjukkan bahwa harga beras premium dan medium di wilayah tersebut masih stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (het) yang telah ditetapkan pemerintah.
sidak ini dipimpin oleh direktur stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp) badan pangan nasional (bapanas) ri, mano dwi hartono, serta kombes pol nasrun pasaribu, sh, sik, mh, dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
kasubdit i tipid indagsi ditreskrimsus polda sumsel, kompol khoirul akbar, sik, mm, menyampaikan bahwa tidak ditemukan pelanggaran dalam penjualan beras di wilayah oki.
“dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ada pengecer atau ritel modern yang menjual beras di atas harga het. semua masih sesuai aturan pemerintah,” ujarnya.
baca juga:sisir ibu hamil di tiktok, bayi dibeli rp25 juta modus adopsi dan bantu biaya persalinan
baca juga:gubernur groundbreaking duplikat jembatan tanah kering, pembangunan tidak bisa dilakukan penghematan
koordinasi dan pemantauan harga di daerah
sehari sebelumnya, rabu (22/10), ditreskrimsus polda sumsel menggelar rapat koordinasi (rakor) satgas pengendalian harga beras di ruang rapat devia cita, ditreskrimsus polda sumsel.
rakor tersebut dipimpin oleh wadirreskrimsus polda sumsel, akbp listiyono dwi nugroho, sik, mh, dan dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi.
dalam kesempatan itu, akbp listiyono menyampaikan bahwa kepala bapanas ri akan menggelar ekspose media pada 27 oktober 2025 mendatang.
kegiatan tersebut akan memaparkan hasil pengawasan dan pengendalian harga beras di seluruh daerah, termasuk sumsel.
“bagi pelaku usaha yang terbukti menjual beras di atas het akan diberikan surat teguran dan diberi waktu satu minggu untuk menyesuaikan harga sesuai kebijakan pemerintah,” tegasnya.
baca juga: buka jambore kader pkk tingkat provinsi sumsel 2025, begini pesan hj feby deru 
baca juga:pembacok pengantin ternyata teman baik, korban klaim dituduh cepu, terdakwa sebut dipicu dendam
teguran dan sanksi bagi pelanggar
listiyono menambahkan, tim satgas akan menelusuri rantai distribusi harga mulai dari produsen hingga konsumen akhir.
jika ditemukan pelanggaran, maka akan diterbitkan surat teguran atau bahkan rekomendasi pencabutan izin usaha, sesuai dengan sk kepala bapanas nomor 375 tahun 2025 tentang pembentukan satgas pengendalian harga beras.
“pengawasan harga dilakukan setiap hari dan dilaporkan langsung ke bapanas pusat, terutama di daerah yang masih memiliki harga di atas het.
aturan pembagian zona dan het ini telah diatur dalam kepbadan no 299 tahun 2025 untuk beras premium dan medium, serta perbadan no 05 tahun 2024 untuk beras sphp,” ujarnya.
baca juga:sumsel united vs adhyaksa fc, gempur abis! kembali bidik kemenangan
baca juga:tak cukup modal juara denmark open, jojo keok di 16 besar
fokus pada pengawasan het dan bantuan pangan
dalam ekspose mendatang, bapanas ri akan memfokuskan pembahasan pada stabilitas harga het sebelum melakukan pemeriksaan terhadap mutu dan label beras di lapangan.
listiyono juga menegaskan bahwa menjelang akhir tahun, harga beras biasanya cenderung naik.
namun demikian, pemerintah telah menugaskan bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras bagi 18 juta penerima manfaat di seluruh indonesia pada periode oktober hingga november 2025.
“kepada para produsen, kami mengingatkan agar memperhitungkan harga gabah hingga menjadi beras agar harga jual di tingkat konsumen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup listiyono.
baca juga:bukti taring liverpool, bungkam eintracht frankfurt 5-1
baca juga:herman deru luncurkan mulok kemandirian pangan di sumsel
langkah tegas satgas pangan mabes polri dan polda sumsel ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok serta melindungi masyarakat dari praktik jual beli yang merugikan.