Pemerintah-Perusahaan Bangun 480 RTLH, PT MIP Penyumbang Terbesar
RTLH: Pemerintah Kabupaten Lahat menggandeng perusahaan swasta berhasil membangun 480 RTLH. PT Mustika Indah Permai menjadi penyumbang terbanyak.-FOTO: AGUSTRIAWAN/SUMEKS-
Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID — Pemerintah Kabupaten Lahat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari upaya menyediakan rumah layak huni, yang didanai oleh APBD Tahun 2025 dan telah berhasil membangun 465 unit rumah.
Selain dukungan pemerintah, program ini juga didukung oleh sejumlah perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Total ada 15 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibangun melalui kolaborasi ini.
Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain PT Mustika Indah Permai (MIP), PT BGG, PT Priamanaya Energi (PE), dan PT BP. Sehingga total sdh 480 RTLH yang dibangun.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lahat, Limra Naufan ST MT, melalui Kabid PKP Handi Astuti SE menyebut, PT Mustika Indah Permai menjadi kontributor terbesar dengan bantuan 10 unit rumah yang tersebar di desa-desa seperti Sengkuang, Gedung Agung, Banjar Sari, Karang Anyar, Kebur, Merapi, Telatang, Muara Maung, Gunung Kembang, dan Payo. Dari 10 unit tersebut, sembilan rumah sudah selesai dibangun dan satu masih dalam proses.
BACA JUGA:SMBR Kolaborasi Pangdam II Sriwijaya Bantu Rehabilitasi RTLH Warga
BACA JUGA:Selesaikan PR 5.000 RTLH Pakai Dana Desa dan Gotong Royong
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan rumah layak huni. Program ini tidak hanya berjalan di Desa Gedung Agung, tetapi juga di beberapa desa lain yang membutuhkan.
Idham Kurniawan, CSR & Departemen Head PT Mustika Indah Permai, berharap program bedah rumah ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lahat melalui dukungan penuh dari pemerintah dan keterlibatan aktif perusahaan.
