Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Muara Enim Disetujui, Santunan Kematian Diusulkan Naik

Reporter: Ozi |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 04 Jul 2025 - 18:06

PENGESAHAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan DPRD Muara Enim menandatangani persetujuan peraturan daerah (perda).-FOTO: OZY-

MUARA ENIM, SUMATERAEKSPRES.ID - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan DPRD Muara Enim untuk menjadi peraturan daerah (perda).

Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna VI Masa Rapat V DPRD Kabupaten Muara Enim yang dipimpin Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto serta dihadiri langsung Bupati Muara Enim H Edison, di Ruang Rapat DPRD Muara Enim, Kamis (3/7).

BACA JUGA:DPRD Muara Enim Lapor Kemendagri

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta Ketua TP PKK Muara Enim Hj Heni Pertiwi Edison.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan semua pihak, termasuk berbagai koreksi, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD selama proses pembahasan Raperda berlangsung.

"Ini merupakan bentuk sinergitas atau kemitraan strategis antara DPRD dan Pemkab Muara Enim untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Edison.

Menurut orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu, hal tersebut guna memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Edison mengatakan, dirinya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi dan koreksi yang disampaikan oleh DPRD.

"Setelah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 disetujui bersama, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur," katanya.

BACA JUGA:DPRD Muara Enim Kasasi

Usai penandatanganan bersama, rapat paripurna dianjutkan dengan agenda persetujuan penambahan rancangan peraturan daerah pada program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

Bupati menyampaikan 1 Raperda pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yakni perubahan Perda No 17/2019 tentang Asuransi Kematian bagi masyarakat, untuk meningkatkan nominal santunan kematian yang sebelumnya Rp2,5 juta menjadi Rp3 juta.(ozi/lia)

raperda pertanggungjawaban apbd 2024 muara enim disetujui, santunan kematian diusulkan naik                            muara enim, sumateraekspres.id - rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2024 telah disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten (pemkab) muara enim dan dprd muara enim untuk menjadi peraturan daerah (perda).
persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna vi masa rapat v dprd kabupaten muara enim yang dipimpin ketua dprd muara enim deddy arianto serta dihadiri langsung bupati muara enim h edison, di ruang rapat dprd muara enim, kamis (3/7).
baca juga:dprd muara enim usulkan musrenbang ditunda hingga pemilu
baca juga:dprd muara enim lapor kemendagri
rapat paripurna tersebut turut dihadiri perwakilan forkopimda, kepala opd, camat serta ketua tp pkk muara enim hj heni pertiwi edison. 
dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan semua pihak, termasuk berbagai koreksi, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi dprd selama proses pembahasan raperda berlangsung.
"ini merupakan bentuk sinergitas atau kemitraan strategis antara dprd dan pemkab muara enim untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar edison.
menurut orang nomor satu di bumi serasan sekundang itu, hal tersebut guna memastikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
edison mengatakan, dirinya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab muara enim untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi dan koreksi yang disampaikan oleh dprd.
"setelah raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2024 disetujui bersama, dokumen tersebut akan disampaikan kepada gubernur," katanya.
baca juga:dprd muara enim kasasi
baca juga:demi masyarakat, dprd muara enim gerak cepat usulkan kaffah jadi bupati definitif
usai penandatanganan bersama, rapat paripurna dianjutkan dengan agenda persetujuan penambahan rancangan peraturan daerah pada program pembentukan peraturan daerah kabupaten muara enim tahun 2025.
bupati menyampaikan 1 raperda pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda), yakni perubahan perda no 17/2019 tentang asuransi kematian bagi masyarakat, untuk meningkatkan nominal santunan kematian yang sebelumnya rp2,5 juta menjadi rp3 juta.(ozi/lia)