Data Kekerasan Anak di Lahat Meningkat, OPD Diminta Inovatif Jangan Tunggu Disuruh Langsung Bergerak

Reporter: Agustriawan |

Editor: Novis |

Jumat , 20 Jun 2025 - 08:15

Lahat bergerak! OPD wajib inovatif, jangan hanya rapat. Masalah sosial butuh aksi nyata sekarang! Foto: triawan/sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten Lahat melalui rapat koordinasi lintas sektor menegaskan pentingnya inovasi dan aksi nyata dalam penanganan masalah sosial yang semakin kompleks, seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Lahat, Hj. Widya Ningsih, menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pihak kepolisian, Dishub, Pol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kominfoo dan lainya.

Widya Ningsih menekankan bahwa tidak cukup hanya menggelar rapat dan diskusi, melainkan OPD terkait harus segera mengambil langkah strategis dan inovatif. Pada masa pemerintahan Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Lahat Widya Ningsih.

Dirinya menegaskan agar OPD bekerja dan menunjukan inovasinya, jangan menunggu disuruh. Bila tidak mampu maka mundur. Apalagi masalah sosial dan anak tanggung jawab pemerintah daerah. Terlebih anak- anak adalah generasi yang akan membangun Kabupaten Lahat nantinya.

“Jangan hanya berkutat pada rapat-rapat dan diskusi tanpa aksi. Kita butuh terobosan nyata dan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Widya.

Menurut Widya, masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga persoalan sosial ekonomi yang perlu penanganan terpadu dan berkelanjutan.

Sementara itu, data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 106 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hingga pertengahan Juni 2025, sudah ada 68 kasus yang masuk, termasuk 10 kasus pencabulan anak yang sedang diproses hukum.

Kanit PPA Juli Dwi Sumanda SH MH CPM, mewakili SatReskrim Polres Lahat yang ikut dalam rapat menegaskan. Pihaknya tela menggandeng Dinas PPA untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah sebagai langkah pencegahan. Namun baru rapat tertutup.

“Sosialisasi langsung ke anak-anak lebih efektif daripada hanya rapat atau pertemuan di kantor. Ini juga bagian dari aksi nyata kita,” ujar Ipda Juli.

Wakil Bupati Widya juga meminta agar seluruh kepala OPD segera memperkuat implementasi Perda Kabupaten Lahat tentang Kabupaten Layak Anak, yang saat ini masih kurang optimal pelaksanaannya.

data kekerasan anak di lahat meningkat, opd diminta inovatif jangan tunggu disuruh langsung bergerak                            sumateraekspres.id – pemerintah kabupaten lahat melalui rapat koordinasi lintas sektor menegaskan pentingnya inovasi dan aksi nyata dalam penanganan masalah sosial yang semakin kompleks, seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
rapat yang dipimpin wakil bupati lahat, hj. widya ningsih, menghadirkan berbagai organisasi perangkat daerah (opd), dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp3a), serta pihak kepolisian, dishub, pol pp,  dinas kesehatan, dinas pendidikan, kominfoo dan lainya.
widya ningsih menekankan bahwa tidak cukup hanya menggelar rapat dan diskusi, melainkan opd terkait harus segera mengambil langkah strategis dan inovatif. pada masa pemerintahan bupati lahat bursah zarnubi dan wakil bupati lahat widya ningsih.
dirinya menegaskan agar opd bekerja dan menunjukan inovasinya, jangan menunggu disuruh. bila tidak mampu maka mundur. apalagi masalah sosial dan anak tanggung jawab pemerintah daerah. terlebih anak- anak adalah generasi yang akan membangun kabupaten lahat nantinya.
baca juga:demi pengadaan 40 ipad rp1,6 miliar, dprd lahat rela pangkas perjalanan dinas dan batalkan rehab gedung
baca juga: pegiat antikorupsi pertanyakan urgensi penganggaran rp1,6 miliar pengadaan ipad 40 anggota dprd lahat
 “jangan hanya berkutat pada rapat-rapat dan diskusi tanpa aksi. kita butuh terobosan nyata dan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas widya.
menurut widya, masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga persoalan sosial ekonomi yang perlu penanganan terpadu dan berkelanjutan.
sementara itu, data dari unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) polres lahat mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 106 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. hingga pertengahan juni 2025, sudah ada 68 kasus yang masuk, termasuk 10 kasus pencabulan anak yang sedang diproses hukum.
kanit ppa juli dwi sumanda sh mh cpm, mewakili satreskrim polres lahat yang ikut dalam rapat menegaskan. pihaknya tela menggandeng dinas ppa untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah sebagai langkah pencegahan. namun baru rapat tertutup.
 “sosialisasi langsung ke anak-anak lebih efektif daripada hanya rapat atau pertemuan di kantor. ini juga bagian dari aksi nyata kita,” ujar ipda juli.
wakil bupati widya juga meminta agar seluruh kepala opd segera memperkuat implementasi perda kabupaten lahat tentang kabupaten layak anak, yang saat ini masih kurang optimal pelaksanaannya.
baca juga:wow! daftar top 20 kampus terbaik di indonesia 2026 dibocorkan qs wur, ada yang baru masuk!
baca juga:wajib tahu! ini jam tangan militer yang bikin kamu auto tahan banting di alam liar!
“kita sudah punya regulasi yang baik, tapi jangan sampai hanya jadi dokumen. implementasi dan inovasi adalah kunci agar program perlindungan anak dan sosial dapat berjalan maksimal,” tambah widya.
penegasan ini menjadi momentum penting bagi pemkab lahat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendorong percepatan program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, khususnya kelompok rentan.