Wujudkan Keadilan Humanis, Pemkab Muara Enim Resmi Teken MoU Pidana Kerja Sosial

Reporter: Ozi |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 05 Dec 2025 - 17:09

Muara Enim tegaskan komitmen keadilan humanis melalui penandatanganan MoU pidana kerja sosial bersama Kejati Sumsel dan Pemprov Sumsel, menghadirkan pendekatan hukum yang lebih membina dan bermanfaat bagi masyarakat. Foto:Ist--

Hal ini sejalan dengan visi besar Pemkab Muara Enim, yaitu Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA).

Dengan disahkannya MoU tersebut, Bupati Edison berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengedepankan pendekatan pembinaan dalam sistem hukum.

Ia optimistis bahwa langkah ini akan berkontribusi menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera di Bumi Serasan Sekundang.

wujudkan keadilan humanis, pemkab muara enim resmi teken mou pidana kerja sosial                            muara enim, sumateraekspres.id  — komitmen menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis kembali ditegaskan pemerintah kabupaten muara enim.
bupati muara enim, h edison, bersama kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan dan gubernur sumsel, menandatangani nota kesepahaman terkait pelaksanaan pidana kerja sosial di wilayah sumatera selatan.
penandatanganan mou berlangsung di griya agung palembang, kamis (4/12/2025), dan menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mendorong pemulihan serta pembinaan pelaku.
pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif hukuman yang dinilai mampu memberikan efek jera tanpa menghilangkan kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri.
baca juga:perketat antisipasi penyalahgunaan narkoba jelang libur nataru, polres prabumulih tingkatkan patroli dan razia
baca juga:unsri perkuat digitalisasi desa gelebak dalam lewat program smart youth for smart village
melalui mekanisme ini, pelaku dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial, lingkungan, hingga pelayanan publik.
“dengan mou ini, muara enim menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan yang seimbang antara aspek hukum dan nilai kemanusiaan,” ujar bupati h edison, didampingi kepala kejaksaan negeri muara enim, zulfahmi sh mh.
ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan implementasi dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional yang menekankan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan pelanggaran hukum.
baca juga:kantah muba gelar rapat percepatan ptsl, perkuat kepastian hukum kepemilikan tanah
baca juga:unsri dorong digitalisasi desa gelebak dalam melalui kegiatan smart youth for smart village
pemerintah daerah, katanya, ingin memastikan setiap kebijakan hukum tidak hanya menindak, tetapi juga membina dan menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab sosial pelaku.
bupati juga menilai program pidana kerja sosial dapat memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
kontribusi tenaga pelaku dalam kegiatan sosial dan fasilitas umum dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat solidaritas masyarakat.
hal ini sejalan dengan visi besar pemkab muara enim, yaitu muara enim bangkit rakyat sejahtera, maju dan berkelanjutan (membara).
baca juga:hanya tanya uang yang dipinjam, shinta jadi korban kdrt. 
baca juga:inilah persentase kelulusan ppg guru tertentu: angka tinggi, cek data lengkapnya
dengan disahkannya mou tersebut, bupati edison berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengedepankan pendekatan pembinaan dalam sistem hukum.
ia optimistis bahwa langkah ini akan berkontribusi menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera di bumi serasan sekundang.