Dalam rangka mendukung Program Percepatan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Sosialisasi Standar Teknis Perumahan di The Zuri Hotel, Kamis  (2/10).

Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan kementerian terkait.

Kepala Dinas Perkim Sumsel, Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM, ASEAN Eng., menegaskan bahwa standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat merupakan instrumen penting dalam memastikan hak masyarakat atas rumah yang layak, terutama bagi korban bencana. 

--

Novian menjelaskan, terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam penerapan SPM. Pertama, aspek keselamatan dan ketahanan bangunan agar rumah mampu menahan risiko bencana di wilayah masing-masing. Kedua, aspek kesehatan dan kenyamanan dengan memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta penggunaan material ramah lingkungan. Ketiga, memastikan rumah tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga mendukung kualitas hidup penghuninya. “Prinsip will be better harus diterapkan. Rumah yang dibangun kembali pascabencana harus lebih baik, lebih kuat, dan lebih aman dibanding rumah sebelumnya,” tegasnya.

BACA JUGA:Dua Rumah di Perumahan Gumay Sejahtera II Terancam Amblas Akibat Erosi Sungai Kelekar

BACA JUGA:Tito Karnavian Terima Penghargaan di Peringatan Hari Perumahan Nasional 2025

Selain itu, Dinas Perkim Sumsel bekerja sama dengan BPS untuk terus memperbarui data Sistem Informasi Nasional (SIN) perumahan, yakni melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal individu dan/atau keluarga. Data ini, kata Novian, sangat dinamis karena bisa berubah setiap saat, sehingga pemerintah daerah dituntut aktif melakukan pembaruan. Dalam kesempatan itu, Novian juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, kesiapan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi bencana merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Meski Sumsel relatif aman dari potensi gempa besar karena jarak dengan garis patahan bumi cukup jauh dibanding pulau lain, Novian tetap meminta pemerintah daerah menyiapkan kawasan relokasi bencana. “Daerah harus menetapkan lokasi kasibah dan lisibah sebagai dasar relokasi. Jangan sampai bencana terjadi, tapi lokasi relokasinya belum ada,” tandasnya.

--

Acara sosialisasi ini juga dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Hari Rubiyanto, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel atas inisiatif menggelar kegiatan ini. “Kami menyambut baik upaya ini. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pelayanan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana bisa segera terpenuhi,” jelasnya. Hari menegaskan, masyarakat yang menjadi korban bencana tidak boleh dipersulit dalam mendapatkan hunian yang layak. Pemerintah daerah, katanya, harus sigap memberikan solusi cepat, mulai dari rumah sementara hingga hunian tetap. “Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. Pemerintah harus hadir di saat paling sulit,” tegasnya.

BACA JUGA:Akses Perumahan Kota Modern Sriwijaya Dirusak, Direktur PT Tamacon Diperiksa Polda Sumsel

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Raih Dua Penghargaan Nasional dari BP Tapera atas Kinerja Pembiayaan Perumahan

Terkait program 3 juta rumah, Hari menjelaskan bahwa program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, desa, swasta, hingga masyarakat. “Ada berbagai skema, mulai dari rumah susun, rumah khusus, bantuan stimulan, hingga penyediaan sarana prasarana dan utilitas (PSU). Semua ini bagian dari strategi bersama,” katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa tahun 2026 pemerintah pusat akan meluncurkan sejumlah program tambahan yang menyasar perumahan masyarakat di daerah rawan bencana.