TNI Bentuk 6 Kodam Baru, 3 Provinsi Lepas dari Wilayah Kodam II/Sriwijaya, Tinggal Sumsel dan Babel
--
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk 6 komando daerah militer (kodam) baru.
Terbentuknya 6 kodam baru itu, membuat wilayah teritorial Kodam II Sriwijaya berkurang 3 provinisi. Yakni, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
BACA JUGA:PT KPI RU III Plaju dan Kodam II/Sriwijaya Perkuat Sinergi Wujudkan Ketahanan Energi Nasional
Provinsi Lampung dan Bengkulu, akan masuk menjadi bagian Kodam XXI/Raden Inten yang baru dibentuk. Kemudian Provinsi Jambi akan bersama dengan Sumatera Barat, masuk jadi bagian wilayah Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025, juga telah menetapkan 6 perwira tinggi TNI-AD sebagai Panglima di 6 kodam yang baru dibentuk. Bagian dari 44 perwira TNI yang dirotasi.
Seperti Mayjen TNI Kristomei Sianturi, ditunjuk sebagai Pangdam XXI/Radin Inten. Kristomei sebelumnya menjabat Kapuspen TNI.
Kodam XXI/Radin Inten memiliki jalur transportasi vital seperti Pelabuhan Bakauheni, sebagai penghubung utama Pulau Sumatera dan Jawa.
Lalu, Mayjen TNI Arief Gajah Mada diamanahkan sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, yang membawahi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki bentang alam beragam, dari pegunungan hingga garis pantai.
Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, membawahi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
Wilayah ini memiliki tantangan pengamanan perbatasan laut, pencegahan penyelundupan, dan menjaga stabilitas kawasan pesisir.
Mayjen Zainul Arifin, menjabat sebagai Pangdam XXI/Tambun Bungai, membawahi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA), dan menjadi pintu masuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pangdam XXIII/Palaka Wira, dipercayakan kepada Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, yang sebelumnya menjabat Asisten Latihan Kepala Staf Angkatan Darat.
Wilayahnya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, memiliki risiko bencana gempa dan tsunami.
