*Menteri ATR/BPN : Ini Perintah Presiden

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Marsekal  (Purn) TNI Hadi Tjahjanto menyatakan perang dan siap berangus mafia tanah. “Ini merupakan perintah Presiden supaya Indonesia ke depan  bebas dari mafia tanah."

Penegasan itu disampaikannya dalam acara penyerahan sertifikat kepada BUMN, BUMD, Pemda, Kepolisian, Kemenhan, Kehakiman serta PT PLN di Pemprov Sumsel, kemarin (12/4).

Menurutnya, selama ini kadang dalam satu lahan dimiliki 2 atau 3 orang. ke depan, akan dilakukan penertiban. Memberikan hak secara yuridis kepada mereka yang benar-benar memiliki.

Sesuai perintah Presiden, segera mempercepat target program PTSL. Kemudian, menyelesaikan masalah konflik dan sengketa pertanahan yang masih cukup tinggi. Baik warga dengan warga, warga dengan pemerintah termasuk dengan perusahaan.

"Ini semua PR untuk  merealisasi bahwa seluruh  NKRI ada sertifikat. Sejauh ini target sebanyak 126 juta sertifikat baru terealisasi 101,1 juta bidang tanah yang bersertifikat," jelasnya. Mantan Panglima TNI itu menyatakan, targetnya semua selesai 2025.

Kata Hadi, manfaat PTSL banyak. Jika terealisasi, ada tambahan nilai Rp5.190 triliun uang berputar dari masyarakat. "Lahan yang punya sertifikat berikan manfaat sangat luar biasa. Pemerintah dapat pajak BPHTP, ada jual beli, pengembalian hak dan lainnya,” beber dia.

Kementerian Pertanahan pun meningkatkan pelayanan secara digital. Agar masyarakat mendapat kemudahan. “Desember 2023 mulai berlaku layanan elektronik jual beli tanah dan pelayanan hak,” imbuhnya. Selama ini masyarakat ingin menyelesaikan tanah, takut terpukul oleh oknum-oknum, nanti dengan layanan elektronik akan lebih mudah.

Kalau semua tanah terdatar dan punya sertifikat, maka  tidak akan dimainkan mafia tanah lagi.  Gubernur Sumsel H Herman Deru menyambut program dan target Kementerian ATR/BPN. "Selama ini  lambannya penyertifikatan karena masalah dana. Selain itu, ada 21 kementerian dilebur menjadi dinas. Tapi asetnya tinggal dan tidak semua punya data lengkap,” bebernya.

Seperti Kanwil Pendidikan. Ada ribuan rumah Kacabdin dan rumah Kepsek. Kadang diduduki pegawai lama, diduduki masyarakat dan tidak terdata. “Ini harus ditertibkan," katanya.

Pemprov harus  dibimbing untuk mendata. "Kami tidak punya ilmu pertanahan untuk mengukur  dan ini menjadi persoakan utama," ungkap Deru.

Pemekaran daerah juga acapkali bawa masalah. “Mudah-mudahan Pak Nenteri dapat membantu kami di Sumsel," ungkapnya. Kakanwil BPN/ATR Sumsel, Ir Kalvyn Andar Sembiring menjelaskan, ada 2.122 sertifikat yang siap diserahkan. “Hari ini (kemarin) secara simbolis pada 10 instansi," ungkapnya.

Selain di Pemprov, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertifikat langsung kepada 11 warga di Lorong Kaleng, RT 11, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju. Selain itu, Hadi juga menyerahkan puluhan sertifikat wakaf di Masjid Tahfidz Nurul Qur'an Kertapati.

" Dengan sertifikat tanah wakaf ini, dipastikan status tanah telah jelas" tegasnya. Pria berkumis itu juga membagikan paket sembako kepada pengurus Ponpes Tahfidz Nurul Qur'an. Berupa beras, mie instan, gula serta lainnya.

Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Palembang, H Hendra Zainuddin, mengatakan, pihaknya menerima sertifikat tanah wakaf di lokasi Tanjung Barangan dan belakang Citra Grand City (CGC). " Kedua tanah ini merupakan wakaf seseorang kepada NU. Rencananya akan dibangun masjid dan kantor NU,” tukasnya.(iol/yud)