JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID- Rencana pelaksanaan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026 mendapat dukungan dari guru dan praktisi pendidikan. Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan bila para siswa tidak memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka tidak dapat memiliki peminatan khusus mendalami ilmu tersebut.

“Jadi kami memiliki harapan agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik. Jika tidak siap yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit,” ungkapnya, kemarin. Adanya penjurusan bagus supaya siswa bisa mempelajari ilmu sesuai minatnya dan menjadi ahli. 

Praktisi Pendidikan Heriyanto mengatakan saat penghapusan penjurusan SMA di lapangan tidak sepenuhnya berjalan baik. Terlalu dini di kelas XI awal, siswa harus menetapkan profesinya apa kelak. “Sehingga ada beberapa mata pelajaran yang perlu diambil dan dilepaskan, padahal itu adalah mata pelajaran dasar yang sangat diperlukan,” katanya.

Misalnya, jika siswa yang memilih kedokteran dapat melepaskan fisika, serta konsentrasi pada biologi dan kimia. “Namun persoalan yang sering muncul adalah ketika pilihan profesi siswa bisa saja berubah di kelas XII menjadi teknik, sedangkan dalam 2 atau 3 semester sebelumnya, mereka tidak mempelajari fisika,” jelasnya.

BACA JUGA:Berlakukan Kembali Penjurusan Siswa SMA, Mendikdasmen: UN Diganti TKA, bagi yang Ingin Lanjut Kuliah

BACA JUGA:Kebijakan Kembali Berlakukan Penjurusan di SMA, Riza: Jangan Dijadikan Ajang Coba-Coba

Ia menambahkan belum adanya sinkronisasi antara pendidikan SMA dengan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa PTN, pada tahun pertama mahasiswa baru harus lulus dalam perkuliahan bersama untuk mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi walaupun jurusannya bukan teknik.

“Bagi kami mata pelajaran tersebut, tetap perlu diajarkan sebagai bekal di PTN nantinya, termasuk untuk pilihan IPS. Karena apabila siswa yang memiliki cita-cita menjadi akuntan dapat melepaskan geografi atau sosiologinya. Namun apabila berubah menjadi ahli hukum diberikan syarat kedua pelajaran tersebut akan dipelajari saat di perguruan tinggi,” pungkas Heri.