Sidang Praperadilan Ernaini Dimulai, Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Cacat Formil

Reporter: Ardila |

Editor: Irwansyah |

Senin , 17 Mar 2025 - 15:34

Sidang praperadilan Ernaini digelar, kuasa hukum anggap penetapan tersangka cacat formil dan prematur. Polda Sumsel masih mempelajari berkas perkara. Foto:Ardila/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Sidang perdana gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ernaini berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Senin (17/3).

Sidang ini dipimpin oleh hakim tunggal Chandra Gautama, SH, MH dan dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Ernaini serta perwakilan dari Polda Sumsel sebagai Termohon.

Pada persidangan, Tim Kuasa Hukum Ernaini, yang berasal dari Kantor Hukum Alam Negara & Partners, membacakan materi gugatan yang telah diajukan.

Dalam keterangan usai persidangan, Prengki Adiatmo, selaku kuasa hukum Ernaini, bersama dengan M. Syarif Hidayat, Debit Sariansyah, dan Wendi Apriyanto, mengungkapkan kekecewaan atas ketidaksiapan pihak Termohon untuk memberikan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan dua minggu sebelumnya.

Poin utama dalam gugatan ini adalah penetapan tersangka terhadap klien mereka, Ernaini binti Sarkoni, yang dianggap cacat formil dan terlalu prematur.

"Kami anggap penetapan tersangka ini tidak sah, karena secara prosedural ada banyak kejanggalan.

Selain itu, kasus ini seharusnya adalah sengketa perdata mengenai harta warisan, bukan tindak pidana," ungkap Prengki.

Prengki menjelaskan lebih lanjut bahwa sengketa yang melibatkan Ernaini semula berfokus pada masalah warisan.

Sebelumnya, pihak yang bersengketa telah mengajukan permohonan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalan Balai, namun permohonan tersebut ditolak.

Dengan penolakan ini, secara hukum, pengadilan telah mengakui keabsahan dokumen yang kini menjadi sengketa.

sidang praperadilan ernaini dimulai, kuasa hukum sebut penetapan tersangka cacat formil                            sumateraekspres.id – sidang perdana gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap ernaini berlangsung di pengadilan negeri palembang kelas ia khusus, senin (17/3).
sidang ini dipimpin oleh hakim tunggal chandra gautama, sh, mh dan dihadiri oleh tim kuasa hukum ernaini serta perwakilan dari polda sumsel sebagai termohon.
pada persidangan, tim kuasa hukum ernaini, yang berasal dari kantor hukum alam negara & partners, membacakan materi gugatan yang telah diajukan. 
dalam keterangan usai persidangan, prengki adiatmo, selaku kuasa hukum ernaini, bersama dengan m. syarif hidayat, debit sariansyah, dan wendi apriyanto, mengungkapkan kekecewaan atas ketidaksiapan pihak termohon untuk memberikan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan dua minggu sebelumnya.
baca juga:penyidik kejari palembang periksa 7 saksi kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti pmi
baca juga:polrestabes palembang tangkap pelaku pencurian pickup pedagang di gelumbang
poin utama dalam gugatan ini adalah penetapan tersangka terhadap klien mereka, ernaini binti sarkoni, yang dianggap cacat formil dan terlalu prematur. 
"kami anggap penetapan tersangka ini tidak sah, karena secara prosedural ada banyak kejanggalan.
selain itu, kasus ini seharusnya adalah sengketa perdata mengenai harta warisan, bukan tindak pidana," ungkap prengki.
prengki menjelaskan lebih lanjut bahwa sengketa yang melibatkan ernaini semula berfokus pada masalah warisan.
baca juga:prakiraan cuaca sumatera selatan (sumsel) selasa 18 maret 2025
baca juga:harga hyundai creta 2025 dan simulasi angsuran, pilih varian yang sesuai dengan anggaran anda
sebelumnya, pihak yang bersengketa telah mengajukan permohonan pengujian di pengadilan tata usaha negara (ptun) pangkalan balai, namun permohonan tersebut ditolak.
dengan penolakan ini, secara hukum, pengadilan telah mengakui keabsahan dokumen yang kini menjadi sengketa.
namun, anehnya, pihak polda sumsel malah menganggap dokumen tersebut palsu, yang menurut prengki menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.
lebih lanjut, prengki juga mempertanyakan mengapa polda sumsel tidak melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen tersebut sebelum memutuskan untuk menetapkan ernaini sebagai tersangka.
baca juga:polres oku timur musnahkan ratusan ekstasi senilai rp 250 juta, tindak lanjut upaya pemberantasan narkoba
baca juga:kondisi underpass lahat berbahaya bagi pemudik, dinas perhubungan ingatkan warga untuk waspada
sementara itu, m. syarif hidayat, salah satu anggota tim kuasa hukum, menegaskan bahwa sengketa ini berasal dari masalah warisan dan tidak ada indikasi tindak pidana yang melibatkan kliennya.
"ernaini bukan istri dari haji basir, pemilik harta yang disengketakan, dan bukan pula ahli warisnya. 
kasus ini adalah sengketa warisan, namun klien kami justru menjadi korban kriminalisasi," ujar syarif. ia menegaskan bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan dengan cara pidana.
syarif juga menambahkan bahwa gugatan praperadilan ini merupakan langkah hukum untuk mencari keadilan bagi ernaini, yang ia nilai menjadi korban dari konflik dan keserakahan pihak-pihak tertentu terkait perebutan harta waris.
baca juga:setelah ott kpk di oku, kantor pupr sepi, ruangan kadin terkunci dan lampu padam, pegawai enggan berkomentar
baca juga:banjir terjang sekolah di palembang, dinas pendidikan berikan kelonggaran belajar daring
di sisi lain, perwakilan dari polda sumsel, iphtu heru, sh, mh, mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas gugatan tersebut. 
"kami masih mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh pemohon sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut," katanya.
sidang praperadilan ini akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon dalam persidangan berikutnya.