Efisiensi Buat Hotel ’Menjerit’, Okupansi di Bawah 50 Persen, Kurmin: Berharap Tak Ada PHK Besar-besaran

Reporter: |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 26 Feb 2025 - 22:50

Kurmin Halim-FOTO: IST-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dampak dari pemangkasan dan efisiensi anggaran yang terjadi di pemerintah berdampak langsung pada dunia perhotelan saat ini. Bagaimana tidak, saat ini jumlah okupansi hotel terjun bebas. Hanya terisi di bawah 50 persen dari jumlah kamar tersedia.

Ketua BPD PHRI Sumsel, Kurmin Halim SH, menuturkan semuanya ini dampak nyata dari minimnya kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di hotel-hotel tersebut. Termasuk di Sumsel sendiri.

Sebab hampir sebagian besar kegiatan sekarang ini tidak lagi diperbolehkan digelar di hotel-hotel baik dari tingkat pusat, hingga daerah. "Akibatnya okupansi hotel sekarang di bawah 50 persen," beber Kurmin, Rabu (26/2).

Oleh karena itu dirinya berharap efisiensi ini hanya terjadi di tahun 2025. Tidak terjadi di tahun mendatang. “Karena bila berlanjut di tahun depan, tentunya semua ini menjadi berita buruk bagi bisnis perhotelan yang ada sekarang,” cetusnya.

Terkait efisiensi anggaran pemerintah tahun ini, dia meminta manajemen hotel harus pintar-pintar menyikapi semua ini. Harus pintar mencari terobosan, agar operasional tetap berjalan. Sebab pengunjung hotel sepi, tentunya akan juga menjadi pemikiran manajemen untuk melakukan efisiensi.

Baik itu dengan mengurangi jam kerja karyawan, hingga merumahkan sebagian karyawan yang ada. “Kita tidak ingin hal ini berdampak kepada PHK besar-besaran di bisnis perhotelan dan restoran,” harapnya.

Yang mungkin terjadi, efisiensi ke anggaran juga akan dilakukan manajemen hotel termasuk kemungkinan merumahkan sebagian karyawan untuk mengurangi cost atau pengeluaran dari hotel tersebut. “Karena kegiatan yang dibatalkan oleh pemerintah daerah termasuk dari kementerian, cukup banyak. Sangat mempengaruhi pendapatan hotel," sesalnya.

Senada dikatakan General Manager Hotel Griya Sintesa Muara Enim, Ibara Widharta. Efisiensi anggaran pemerintah terhadap kegiatan seminar, sewa gedung, dan lain-lain dapat berdampak serius terhadap usaha perhotelan. Terutama yang memiliki fasilitas gedung serbaguna.

"Pertama, terhadap pengurangan pendapatan, pengurangan kegiatan seminar dan sewa gedung dapat menyebabkan pendapatan hotel berkurang," ujarnya. Selanjutnya, dengan berkurangnya kegiatan, okupansi kamar hotel juga berkurang.

"Dampak terburuk adalah pengurangan karyawan, jika omzet hotel berkurang jauh, ada potensi merumahkan karyawan untuk mengurangi biaya operasional," ungkapnya.

efisiensi buat hotel ’menjerit’, okupansi di bawah 50 persen, kurmin: berharap tak ada phk besar-besaran                            palembang, sumateraekspres.id - dampak dari pemangkasan dan efisiensi anggaran yang terjadi di pemerintah berdampak langsung pada dunia perhotelan saat ini. bagaimana tidak, saat ini jumlah okupansi hotel terjun bebas. hanya terisi di bawah 50 persen dari jumlah kamar tersedia.
ketua bpd phri sumsel, kurmin halim sh, menuturkan semuanya ini dampak nyata dari minimnya kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di hotel-hotel tersebut. termasuk di sumsel sendiri. 
sebab hampir sebagian besar kegiatan sekarang ini tidak lagi diperbolehkan digelar di hotel-hotel baik dari tingkat pusat, hingga daerah. "akibatnya okupansi hotel sekarang di bawah 50 persen," beber kurmin, rabu (26/2).
oleh karena itu dirinya berharap efisiensi ini hanya terjadi di tahun 2025. tidak terjadi di tahun mendatang. “karena bila berlanjut di tahun depan, tentunya semua ini menjadi berita buruk bagi bisnis perhotelan yang ada sekarang,” cetusnya. 
terkait efisiensi anggaran pemerintah tahun ini, dia meminta manajemen hotel harus pintar-pintar menyikapi semua ini. harus pintar mencari terobosan, agar operasional tetap berjalan. sebab pengunjung hotel sepi, tentunya akan juga menjadi pemikiran manajemen untuk melakukan efisiensi.
baca juga:tingkatkan efisiensi, smbr raih penghargaan proper hijau 2024
baca juga:pimpin apel, sekda tekankan pentingnya efisiensi anggaran, minta hingga besok pembahasan dpa selesai
baik itu dengan mengurangi jam kerja karyawan, hingga merumahkan sebagian karyawan yang ada. “kita tidak ingin hal ini berdampak kepada phk besar-besaran di bisnis perhotelan dan restoran,” harapnya. 
yang mungkin terjadi, efisiensi ke anggaran juga akan dilakukan manajemen hotel termasuk kemungkinan merumahkan sebagian karyawan untuk mengurangi cost atau pengeluaran dari hotel tersebut. “karena kegiatan yang dibatalkan oleh pemerintah daerah termasuk dari kementerian, cukup banyak. sangat mempengaruhi pendapatan hotel," sesalnya.
senada dikatakan general manager hotel griya sintesa muara enim, ibara widharta. efisiensi anggaran pemerintah terhadap kegiatan seminar, sewa gedung, dan lain-lain dapat berdampak serius terhadap usaha perhotelan. terutama yang memiliki fasilitas gedung serbaguna. 
"pertama, terhadap pengurangan pendapatan,  pengurangan kegiatan seminar dan sewa gedung dapat menyebabkan pendapatan hotel berkurang," ujarnya. selanjutnya, dengan berkurangnya kegiatan, okupansi kamar hotel juga berkurang.
"dampak terburuk adalah pengurangan karyawan, jika omzet hotel berkurang jauh, ada potensi merumahkan karyawan untuk mengurangi biaya operasional," ungkapnya.
baca juga:percepat transformasi, tingkatkan efisiensi 
baca juga:thamrin group percepat transformasi dengan ai untuk tingkatkan efisiensi
pengurangan kegiatan seminar dan sewa gedung, juga dapat menyebabkan pengurangan aktivitas ekonomi di sekitar hotel. "otomatis, terjadi pengurangan pendapatan masyarakat. dengan berkurangnya kegiatan, pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata dan mice (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) juga dapat berkurang," bebernya. 
dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap usaha perhotelan dan perekonomian lokal. "pemerintah dapat mencari alternatif untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kegiatan ekonomi," tukasnya. 
usaha perhotelan dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi pendapatan dengan menawarkan paket-paket wisata dan kegiatan lainnya. "pemerintah dan usaha perhotelan dapat bekerja sama untuk menciptakan program-program yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata lokal," pungkasnya.
terpisah, sekretaris dpd asosiasi pengusaha truk sumsel, budi susanto, menyebut belum merasakan ada program kerja berjalan atau pembangunan pascapelantikan kepala daerah baru pada 20 februari lalu. 
“banyak yang belum jalan. selain pemimpin baru, juga awal tahun ditambah pemangkasan anggaran," ucap budi. 
baca juga:efisiensi anggaran, sidang keliling 
baca juga:dipastikan tak terdampak efisiensi, proyek pembangunan palembang new port tanjung carat berlanjut
menurutnya, perubahan pemimpin sering kali diikuti dengan evaluasi kebijakan, penyesuaian anggaran, dan restrukturisasi program kerja. namun jika proses ini berlangsung terlalu lama, maka akan berdampak pada lambatnya realisasi pembangunan yang seharusnya segera berjalan untuk kepentingan masyarakat.  "sebenarnya hal itu wajar, tapi pemimpin baru juga harus melihat program bagus, ya jalankan dan teruskan. jangan dimatikan," harapnya.
pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis yang sudah dijalankan penting diteruskan karena berdampak besar terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah. sebaliknya, jika tertunda terlalu lama, bukan hanya pemerintah yang dirugikan. “tapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran infrastruktur,” kata budi.  
dia mencontohkan pembangunan jalan, baik tol maupun non-tol. harus diakui sangat bergantung pada kondisi jalan dan fasilitas pendukung lainnya. "jika infrastruktur tidak segera dibenahi, maka biaya operasional semakin tinggi akibat jalan rusak atau rute yang tidak efisien,” ucapnya.
hal itu tentu merugikan para pelaku usaha dan bisa menghambat distribusi barang yang vital bagi perekonomian daerah. “pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi ini tidak berlarut-larut dan segera mengambil tindakan nyata demi kemajuan sumsel," pungkas dia.