*SPP Semester Genap Dorong Pendapatan

PALEMBANG - Pencapaian pendapatan negara di Provinsi Sumsel sangat positif, tumbuh 42,68 persen atau menjadi Rp2,62 triliun per 28 Februari 2023. "Pendapatan negara beberapa tahun belakang memang over target, begitupula tahun ini," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan (Sumsel), Lydia Kurniawati Christyana, kemarin 2 April 2023.

Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp2,36 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp60,66 miliar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp202,28 miliar. "Ini berdasarakan data Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, kinerja APBN Regional Sumsel per 28 Februari 2023 mengalami peningkatan cukup signifikan," ucap dia.

Dijelaskan Lydia, meningkatnya pendapatan negara di Provinsi ini merupakan hasil kontribusi penerimaan pajak yang mencapai 89,97 persen. Khususnya disumbang oleh peningkatan dua penerimaan, yakni pendapatan biaya pendidikan yang merupakan pembayaran uang pendidikan semester genap dan pendapatan jasa kepelabuhan. BACA JUGA : Sepanjang Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Meraih 165 Penghargaan

"Peningkatan itu disebabkan dua faktor penerimaan. Jika dibandingkan tahun lalu, penerimaan ini tumbuh 101,24 persen," terangnya lagi. [visual-link-preview encoded="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"]

Sedangkan dari sisi belanja negara, komponen belanja pemerintah juga tumbuh positif sebesar 12,72 persen, dipengaruhi oleh program dukungan perlindungan sosial yaitu akselerasi belanja barang untuk bantuan pemerintah (Bantuan Simultan Perumahan Swadaya), serta percepatan penyaluran belanja sosial. BACA JUGA : Digitalisasi Warung, Tingkatkan Pendapatan dan Daya Saing dengan Ritel Modern

"Per 28 Februari 2023 telah tersalur Rp500 juta melalui Kementerian Sosial untuk kegiatan asistensi rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan anak," beber Lydia.

Namun, dia menambahkan realisasi Transfer Daerah (TKD) periode 28 Februari 2022 dari empat jenis TKD yang disalurkan mengalami penurunan. Penyebabnya lantaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru disalurkan masuk bagian yang tidak ditentukan penggunaannya. "Hanya Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang telah menerima penyaluran semua jenis bagian DAU," tandasnya. (yun/fad)