Tak kalah penting, bekerja sama dengan lembaga keuangan/perbankan menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Karena Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia di pasar primer pada triwulan III 2024 menunjukkan, mayoritas konsumen melakukan pembelian rumah primer dengan KPR sebesar 75,80 persen, tunai bertahap 17,24 persen, dan tunai 6,96 persen. 

Sebagai raja KPR di Tanah Air, Bank BTN punya andil besar menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Sejak tahun 1974, bank yang kini berusia 75 tahun itu menggarap serius segmen properti menjadi core business-nya. Tak heran jika kini BTN berhasil membiayai lebih dari 5,4 juta unit rumah untuk rakyat dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi 82,4 persen. 

“Saya kira BTN menjadi ‘kunci’ mewujudkan program pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan ini. Kita lihat track record-nya, sejak dulu BTN sudah populer membiayai perumahan rakyat, dengan bunga rendah dan tenor panjang, khususnya pada KPR Subsidi,” tambah Dr Suhel. Manfaat yang diterima Eko Handoko dan Masriyah hanya salah satu contohnya. Siapapun punya kesempatan mempunyai rumah idaman melalui BTN, meskipun ia seorang penyandang disabilitas maupun MBR. 

Kendati persoalan sekarang, pemerintah hanya menyiapkan anggaran perumahan Rp35 triliun tahun 2025. APBN itu untuk membiayai kuota KPR Subsidi skema FLPP 220 ribu unit, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) 240 ribu unit, SSB (Subsidi Selisih Bunga) 743.940 unit, dana Tapera 14.200 unit. Total 1.218.140 unit rumah, masih kekurangan pembiayaan 1.781.860 unit dari target per tahun. 

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu menjelaskan Perseroan komitmen mendukung Program 3 Juta Rumah secara berkesinambungan. Menurutnya, BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan visi kami untuk 2025 menjadi ‘Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia’,” ujar Nixon dalam keterangannya.

Namun BTN menyadari APBN tak sepenuhnya bisa membiayai program perumahan ini, sehingga butuh dukungan yang kuat dari perbankan. “Bercermin pada pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) pemerintahan sebelumnya, dimana penyaluran KPR Subsidi oleh BTN hampir 2 juta unit rumah, maka kami mengusulkan dari sisi supply dan demand pada ekosistem perumahan,” ungkap Nixon. 

Di antaranya perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari APBN. “Kombinasi skema SSB-FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, dan perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik karena tak membebankan APBN. Ini juga membantu masyarakat dengan cicilan murah,” jelasnya. 

Dikatakan, BTN terus menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, ojek online, hingga penyandang disabilitas yang saat ini porsinya baru 10 persen dari total penyaluran KPR BTN Subsidi. “Hal ini merupakan upaya BTN menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya,” terang Nixon.

BTN juga menerbitkan obligasi untuk mendapatkan tambahan pendanaan Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan pemerintah, BTN akan memperoleh kupon bunga lebih murah dan size lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri. “Kami berharap pemerintah mengizinkan BTN melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP,” tuturnya. Dengan begitu, BTN bisa menjual portofolio KPR Subsidi untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri untuk digulirkan kembali pada KPR.