Inilah Proses Penerbitan SKTP yang Menjadi Dasar Pencairan Tunjangan Sertifikasi

Reporter: Heru |

Editor: Irwansyah |

Senin , 10 Feb 2025 - 15:37

Proses penerbitan SKTP jadi kunci pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Pastikan data Dapodik kamu valid, ya! Foto:Illustrasi/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID - Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi elemen kunci bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Mekanisme ini berlaku bagi tenaga pendidik baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) maupun Non-ASN.

Namun, tidak semua guru secara otomatis berhak menerima tunjangan tersebut. Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para guru agar bisa memperoleh TPG atau TKG.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2023, guru yang ingin mendapatkan tunjangan wajib memperbarui serta menginput data mereka di dalam sistem Dapodik secara berkala.

Ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor krusial karena kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan dalam memperbarui informasi dapat berdampak pada tertundanya pencairan tunjangan.

Beberapa data yang perlu diperbarui mencakup nama lengkap, satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, serta status kepegawaian.

Oleh karena itu, guru yang bersangkutan harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut untuk memastikan keakuratan informasi yang diinput, sebab tanggung jawab atas kebenaran data sepenuhnya berada di tangan masing-masing guru.

Proses Validasi dan Sinkronisasi Data

Setelah data guru diinput ke dalam Dapodik, informasi tersebut kemudian disinkronkan dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN).

Selanjutnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan melakukan validasi berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku.

inilah proses penerbitan sktp yang menjadi dasar pencairan tunjangan sertifikasi                            sumateraekspres.id - sistem data pokok pendidikan (dapodik) menjadi elemen kunci bagi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) dalam menyalurkan tunjangan profesi guru (tpg) serta tunjangan khusus guru (tkg).
mekanisme ini berlaku bagi tenaga pendidik baik yang berstatus aparatur sipil negara daerah (asnd) maupun non-asn.
namun, tidak semua guru secara otomatis berhak menerima tunjangan tersebut. pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para guru agar bisa memperoleh tpg atau tkg.
baca juga:bolu lemon lembut, dingin di lidah, pas dinikmati sambil seruput kopi
baca juga:empat lawang gelar pilkades 40 desa, siapkan anggaran rp 1,9 miliar demi pemilihan transparan
berdasarkan peraturan sekretaris jenderal kemendikbudristek nomor 16 tahun 2023, guru yang ingin mendapatkan tunjangan wajib memperbarui serta menginput data mereka di dalam sistem dapodik secara berkala.
ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor krusial karena kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan dalam memperbarui informasi dapat berdampak pada tertundanya pencairan tunjangan.
beberapa data yang perlu diperbarui mencakup nama lengkap, satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, nuptk, tanggal lahir, serta status kepegawaian.
baca juga:antusias! warga lubuklinggau manfaatkan layanan cek kesehatan gratis, kolesterol dan asam urat dominan
baca juga:kip kuliah: bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa indonesia yang terbatas secara finansial
oleh karena itu, guru yang bersangkutan harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut untuk memastikan keakuratan informasi yang diinput, sebab tanggung jawab atas kebenaran data sepenuhnya berada di tangan masing-masing guru.
proses validasi dan sinkronisasi data
setelah data guru diinput ke dalam dapodik, informasi tersebut kemudian disinkronkan dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan (simtun). 
selanjutnya, pusat layanan pembiayaan pendidikan (puslapdik) akan melakukan validasi berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
baca juga:pembunvhan di kebun kopi lahat terungkap, pelaku residivis perampokan berhasil ditangkap polisi
baca juga:maling motor bersenpi teror kayuagung, warga ditemb4k saat hendak hadang dan tangkap pelaku di tkp
validasi dan sinkronisasi data dilakukan sesuai jadwal berikut:
•    30 maret: sinkronisasi untuk pembayaran triwulan i (april)
•    30 juni: sinkronisasi untuk pembayaran triwulan ii (juli)
•    31 september: sinkronisasi untuk pembayaran triwulan iii (oktober)
•    31 oktober: sinkronisasi untuk pembayaran triwulan iv (november)
baca juga:10 rekomendasi smartphone terbaik untuk pelajar sma, harga terjangkau dan spesifikasi mumpuni
baca juga:operasi keselamatan musi 2025 dimulai! kendaraan pribadi dijadikan travel jadi target razia polres oki
data hasil validasi kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah melalui sistem simtun (untuk tpg) dan simantun (untuk tkg). 
jika pemerintah daerah tidak melakukan validasi hingga batas akhir periode sinkronisasi, maka data tersebut dianggap tidak disetujui.
setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, puslapdik akan menetapkan daftar penerima tpg dan tkg bagi guru non-asn melalui penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (sktp) serta surat keputusan tunjangan khusus (sktk). 
baca juga:buronan 14 tahun kasus perampokan rp600 juta di oku timur akhirnya ditangkap polisi, ini kronologisnya!
baca juga:polres oku timur awasi ketat lalu lintas, waspadai 11 pelanggaran di operasi keselamatan musi
guru non-asn yang telah mendapatkan sktp dan sktk dapat mengecek statusnya melalui sistem informasi manajemen tunjangan (simtun) serta sistem informasi manajemen aneka tunjangan (simantun).
berdasarkan sktp dan sktk ini, tunjangan akan disalurkan langsung ke rekening guru melalui bank yang telah bekerja sama dengan puslapdik.
penerbitan sktp dan pencairan tpg
sktp menjadi dokumen utama yang digunakan sebagai dasar pencairan tpg. untuk mendapatkan sktp, seorang guru harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
•    lulus dari program pendidikan profesi guru (ppg)
•    memiliki nomor registrasi guru (nrg)
•    aktif mengajar minimal 24 jam per minggu
•    data dalam info gtk harus valid
baca juga:jangan cuma cari saldo dana aja! aplikasi lifepoints berikan paypal gratis buat kamu, klaim segera!
baca juga:peluang besar mendapatkan uang! ada 10 aplikasi berikan saldo dana gratis
alur penerbitan sktp dan pencairan tpg adalah sebagai berikut:
1.    pengumuman kelulusan ppg
2.    penerbitan nrg
3.    guru memasukkan nomor sertifikat ppg ke dalam dapodik
4.    kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi data
5.    guru memastikan bahwa data di info gtk sudah valid
6.    sktp diterbitkan
7.    tpg dicairkan ke rekening guru
baca juga:pt freeport dan bpjs kesehatan buka rekrutmen februari 2025, peluang karier di sektor strategis!
baca juga:dapatkan saldo dana gratis hingga rp55.000 setiap hari dengan 7 cara mudah ini!
guru dapat memeriksa status sktp mereka melalui situs info gtk guna memastikan kelancaran proses pencairan tunjangan.
dengan adanya sistem ini, diharapkan pencairan tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. (ebi)