Gelar Aksi Damai depan Mapolres Lahat, TAPD Minta Penyidik Serius Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Libatkan Kades

Reporter: Agustriawan |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 06 Feb 2025 - 22:37

AKSI DAMAI: Tim Advokasi Perangkat Desa (TAPD) menggelar aksi damai di depan Mapolres Lahat, minta penyidik serius mengusut kasus dugaan korupsi Dana Desa di Lahat-. FOTO: AGUSTRIAWAN/SUMEKS -

LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID - Banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa di Lahat, membuat prihatin Tim Advokasi Perangkat Desa (TAPD). Mereka menggelar aksi di depan Mapolres Lahat, Kamis (6/2). Menuntut penanganan serius terhadap dugaan korupsi di lingkungan pemerintah desa.

Aksi yang dipimpin Dimas Rahmatullah, Sundan Wijaya, dan Lidya Cempaka, meminta Polres Lahat tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi Dana Desa. Mengingat ada beberapa kepala desa yang diduga terlibat, namun belum diproses secara maksimal.

Kepada perwakilan peserta aksi dalam mediasi, Kasat Reskrim Polres Lahat Iptu Redho Riski Pratama STrK SIK, mengapresiasi apa yang disampaikan TAPD. Kemudian pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Lahat serta Kejaksaan Negeri Lahat.

Redho menjelaskan, MoU yang berlaku pada tahun 2023, menyatakan bahwa jika ada kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, kerugian tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari.

"Meski demikian, Polres Lahat akan tetap melakukan penelaahan dokumen dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang ada," ujarnya, kemarin. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Pandan Arang.

Yang bersangkutan telah berusaha mengembalikan kerugian negara. Namun belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga proses penyidikan dilanjutkan. Sekadar diketahui, dugaan korupsi DD di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, TA 2021.

Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lahat, pertengahan Januari 2025 telah menahan mantan Kades Pandan Arang tahun 2019-2024, Alpian. Dugaan korupsinya menyebabkan kerugian negara Rp292.544.000.

Di waktu hampir bersamaan, polisi juga menahan tersangka Irawan, mantan Kades Pulau Panggung, Kecamatan Pajar Bulan, Lahat dengan dugaan korupsi DD Rp519.612.000. Modusnya keduanya, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai dengan prosedur.

Mereka juga tidak melaksanakan musyawarah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pekerjaan konstruksi yang seharusnya dikerjakan swakelola oleh masyarakat desa, namun kedua mantan kades itu diborongkan kepada orang lain. Terjadi kekurangan volume fisik pengerjaan, dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan keterangan tersangka, Dana Desa yang dikorupsi telah digunakan untuk kepentingan pribadi. Antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, membayar utang, beli mobil, dan lainnya.

Terpisah, Kejari Lahat juga tengah saat ini tengah mengusut dugaan penyelewengan DD yang dipergunakan untuk pembuatan peta desa diduga fiktif TA 2023. Sudah puluhan saksi diperiksa. Kejaksaan juga telah menerima titipan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp60 juta.

gelar aksi damai depan mapolres lahat, tapd minta penyidik serius usut dugaan korupsi dana desa libatkan kades                            lahat, sumateraekspres.id - banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa di lahat, membuat prihatin tim advokasi perangkat desa (tapd). mereka menggelar aksi di depan mapolres lahat, kamis (6/2). menuntut penanganan serius terhadap dugaan korupsi di lingkungan pemerintah desa.
aksi yang dipimpin dimas rahmatullah, sundan wijaya, dan lidya cempaka, meminta polres lahat tidak tebang pilih dalam pengusutan dugaan korupsi dana desa. mengingat ada beberapa kepala desa yang diduga terlibat, namun belum diproses secara maksimal.
kepada perwakilan peserta aksi dalam mediasi, kasat reskrim polres lahat iptu redho riski pratama strk sik, mengapresiasi apa yang disampaikan tapd. kemudian pihaknya akan berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten lahat serta kejaksaan negeri lahat.
redho menjelaskan, mou yang berlaku pada tahun 2023, menyatakan bahwa jika ada kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, kerugian tersebut dapat dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari. 
"meski demikian, polres lahat akan tetap melakukan penelaahan dokumen dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang ada," ujarnya, kemarin. salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan kepala desa pandan arang.
baca juga:bupati terpilih edison jadi saksi kasus korupsi ptsl
baca juga:tim tabur kejati sumsel tangkap dpo korupsi pengadaan alat pencegahan covid-19
yang bersangkutan telah berusaha mengembalikan kerugian negara. namun belum sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga proses penyidikan dilanjutkan. sekadar diketahui, dugaan korupsi dd di desa pandan arang, kecamatan kikim selatan, ta 2021.
penyidik unit tipidkor satreskrim polres lahat, pertengahan januari 2025 telah menahan mantan kades pandan arang tahun 2019-2024, alpian. dugaan korupsinya menyebabkan kerugian negara rp292.544.000.
di waktu hampir bersamaan, polisi juga menahan tersangka irawan, mantan kades pulau panggung, kecamatan pajar bulan, lahat dengan dugaan korupsi dd rp519.612.000. modusnya keduanya, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai dengan prosedur. 
mereka juga tidak melaksanakan musyawarah desa dalam pengelolaan dana desa. pekerjaan konstruksi yang seharusnya dikerjakan swakelola oleh masyarakat desa, namun kedua mantan kades itu diborongkan kepada orang lain. terjadi kekurangan volume fisik pengerjaan, dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban.
berdasarkan keterangan tersangka, dana desa yang dikorupsi telah digunakan untuk kepentingan pribadi. antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, membayar utang, beli mobil, dan lainnya.   
terpisah, kejari lahat juga tengah saat ini tengah mengusut dugaan penyelewengan dd yang dipergunakan untuk pembuatan peta desa diduga fiktif ta 2023. sudah puluhan saksi diperiksa. kejaksaan juga telah menerima titipan uang pengganti kerugian negara sebesar rp60 juta.
baca juga: tersangka korupsi proyek jalan, eks kadis pupr oi dijebloskan ke penjara bersama kontraktor, ini kasusnya 
baca juga:pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset ybs, plt sekda palembang dipanggil penyidik
pembuatan peta desa ini dilaksanakan oleh 240 desa, dari 360 desa yang ada di kabupaten lahat. bekerja sama dengan pihak ketiga, dan diduga ada pihak lain. informasinya, satu peta desa dianggarkan rp35 juta. namun hingga kini, peta desa itu belum juga selesai.
tahun 2024 lalu, kejari lahat juga menahan kades tanjung raya, kecamatan tanjung tebat, lahat. tersangka marwansyah, diduga korupsi hampir 100 persen dari kegiatan menggunakan dana desa tahun anggaran 2020.
marwansyah juga mengelabui penyidik yang turun ke lapangan. barang-barang seperti perlengkapan tenda, sound system dipinjamnya dahulu. seolah-olah barang itu ada, padahal tidak dibelikannya.
modusnya, melakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya. seperti tidak pembangunan spal, jalan, yang tidak diselesaikan. kemudian belanja fiktif beberapa barang, seperti tenda dan sound system. dari anggaran rp780 juta, kerugian negaranya rp663juta. uangnya untuk foya-foya karaokean, judi, dan lainnya.
sebelumnya, mantan kades tanjung kurung ilir, kecamatan tanjung tebat, yuliansyah putrawan (46), juga jadi tersangka korupsi dd ta 2018-2019.  modusnya, mark up dan kekurangan volume pembangunan fisik di desa. mengakibatkan kerugian negara sebesar rp1,2 miliar.
mantan kades tanjung baru, kecamatan tanjung tebat, lahat, samsaimun (43), juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. modusnya, pengurangan volume pekerjaan hingga kegiatan fiktif. didapati kerugian negara sebesar rp700 juta.
baca juga:sakit, pemeriksaan mantan sekda ditunda, kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
baca juga:kasus korupsi ybs: penyidik periksa dua tersangka, pemeriksaan harobin ditunda
tahun 2022 lalu, unit pidkor satreskrim polres lahat juga menetapkan tersangka  mantan kades gunung megang hepi hajarol, dan harpensi selaku pjs kades gunung megang. keduanya terlibat korupsi dana desa ta 2019. hasil audit inspektorat lahat, sebesar rp422.796.850.
tahun sebelumnya lagi, tersangka korupsi dana desa banjar negara, kabupaten lahat, jaka batara yang menjabat bendahara desa, berhasil ditangkap sampai ke bogoir rabu (3/11/2021). dia korupsi dana desa bersama ayahnya, suldan helmi, kades banjar negara.  
bapak dan anak yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dd tahun anggaran (ta) 2017-2018. itu jadi dpo setelah tiga kali tidak menghadiri panggilan penyidik kejari lahat.  atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar rp573.383.785. 
modus dari kepala desa dan bendahara desa itu,  mengurangi volume pengerjaan, dan tidak menyelesaikan gedung serba guna. pembangunan jalan setapak tidak sesuai spesifikasi, hasil perhitungan inspektorat. pengadaan kursi fiktif dari bantuan gubernur sumsel.