Komisi 2 DPR RI Tegas: Stop Tambah Honorer, Selesaikan Dulu 1,3 Juta yang Tertunda!

Reporter: Agustina |

Editor: Novis |

Rabu , 05 Feb 2025 - 13:56

Komisi 2 DPR RI tegas: Tak ada penambahan honorer sebelum 1,3 juta yang tertunda terselesaikan! Foto: agustina/sumateraekspres.id--

"Maka ini kembali lagi pada pemerintah untuk menyelesaikan, maka harus dibagi beban kepada pemerintah daerah. Kalau semua diambil alih pusat maka beban tanggung jawab di pusat," katanya.

Anggota Komisi 2 DPR RI, Mohammad Toha menyampaikan, sesuai dengan aturan honorer wajib dituntaskan pada akhir 2024 dengan catatan tidak dipecat dan diangkat.

Sampai saat ini 2,3 juta data masuk di pangkalan BKN, belum lagi yang belum masuk data. "Ketika dibiarkan ini jadi 5 juta kemudian distop BKN," ujarnya.

Dalam seleksi ini, tidak perlu ada kriteria maka yang lulus SMA, tidak linier dapat juga ikut seleksi. maka yang digunakan hanya kriteria yang digaji oleh pemerintah daerah/lembaga maka semuanya bisa ikut seleksi. "Kalau pakai semua kriteria maka hanya ada 500 ribuan yang bisa diangkat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Toha juga mengingatkan agar masa pemerintahan baru dengan dilantiknya Bupati/Kepala daerah yang biasanya kader nya diangkat jadi honorer. "Maka ini Ini stop dulu," ujarnya.

Anggota lainnya, seperti dari fraksi partai PKS menyoroti soal data dipangkalan BKN yang perlu dilakukan evaluasi. "Kita lihat di berita di Kabupaten PALI ada beberapa kepala desa aktif lulus P3K ini Catatan sebagai bahan evaluasi di permasalahan di pangkalan data BKN," katanya.

Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Wazir Noviandi (Ovi) menambahkan, Pemerintah sudah Hadir untuk memperjuangkan tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun

"Apalagi dengan adanya penghematan. Saya yakin tidak ada lagi yang skema nya 50:50 belanja dan gaji pegawai nya tapi sudah 65 untuk gaji pegawai," katanya.

Diakuinya, Memang banyak keluhan dari honorer, tidak bisa Daftar CPNS dan p3k, yang muda lebih mudah lulus dibandingkan yang tua, dll.

Sementara, Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga mantan ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda menegaskan, daam penataan honorer, maka selamatkan dulu yang ada, jangan berpikir untuk tambah.

"Kalaupun masih ada yang tidak masuk kriteria seperti supir, cleaning service, satpam tapi sudah bekerja puluhan tahun ini bisa digeser menjadi Adminstrasi bukan mengakalinya tapi semua ada solusinya. Selama bisa digaji, dan Jangan UU ditabrak," ujarnya.

Menurutnya,Seleksi masalah formasi kurang maka solusinya ada P3K paruh waktu, karena untuk honorer penting selamat dulu jangan berpikir penuh atau paruh waktu yang penting bisa digaji Pemerintah daerah.

"Sebaiknya tidak ada pengangkatan lagi honorer biar tidak timbul masalah, apalgi tahun ini ada efsieisi walaupun tidak langsung untuk daerah, tapi dengan adanya efsieni ini artinya jangan harap DBH, DAU bakal full begitupun dengan DAK jauh," pungkasnya.

komisi 2 dpr ri tegas: stop tambah honorer, selesaikan dulu 1,3 juta yang tertunda!                            palembang, sumateraekspres.id - komisi 2 dpr ri meminta tidak ada penambahan honorer didaerah dan lembaga lainnya sebelum data yang ada dituntaskan.
karena dari data ini masih ada sebanyak 1,3 juta honorer yang belum lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (p3k) se-indonesia. 
hal tersebut disampaikan saat rapat pertemuan komisi 2 dprri dalam rangka evaluasi pelaksanaan seleksi cpns & p3k tahap 1 tahun 2024 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 di auditorium graha bina praja, rabu (5/2).
wakil komisi 2 dpr ri, dede yusuf mengatakan, bahwa dari data 1,7 juta yang sudah mengikuti seleksi dan akan mengisi p3k ada 1,4 juta jadi sisa 300 ribuan lagi.
baca juga:wakasek diduga disekap dan diancam sajam, polisi tangkap oknum guru honorer smpn 1 palembang 
baca juga:honorer diminta bersabar, dprd oi konsultasi ke kemenpan-rb
tapi ini ada penambahan terus, dan  ada  muncul lagi - muncul lagi mungkin ada yang belum terdata dan sebagainya. 
"data baru dari kl atau dari kementerian dan lembaga yang ada di daerah tetapi tidak terdata oleh daerah itu ada penambahan sampai 1 juta. artinya sisanya ada 1,3 juta lagi," sampainya.
ditekankannya, bahwa semua honorer ini harus diberikan hak yang layak, harus diangkat sesuai dengan job nya.  apalagi yang masa baktinya sudah lama. "kalau yang sudah puluhan tahun itu, maka sebaiknya di angkat langsung," ujarnya. 
memang lanjutnya, dalam penyelesaian penataan honorer ini berkiatan dengan kemampuan keuangan daerah, karena ini dibebankan kepada daerah dengan rata -rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk mengganji pegawai ini.
"kalau mengikuti standarisasu pusat maka belum tentu semua bisa diangkat. harus ada standarisasi yang sesuai dengan keuangan/kemampuan daerah dan ini harus merubah lagi pp nya," jelasnya.
ada juga masukan,  data bkn tidak sesuai dengan ada di bkd yang diusulkan, termasuk juga legalitas, dan banyak juga faktor yang sangat teknis lainnya. 
baca juga:catat, inilah beberapa bank terbaik yang menyediakan pinjaman khusus bagi guru honorer
baca juga:honorer non databased jadi pppk paruh waktu, status berubah, gaji tetap sama
"maka ini kembali lagi pada pemerintah untuk menyelesaikan, maka harus dibagi beban kepada pemerintah daerah. kalau semua diambil alih pusat maka beban tanggung jawab di pusat," katanya. 
anggota komisi 2 dpr ri, mohammad toha menyampaikan, sesuai dengan aturan honorer wajib dituntaskan pada akhir 2024 dengan catatan tidak dipecat dan diangkat. 
sampai saat ini 2,3 juta data masuk di pangkalan bkn, belum lagi yang belum masuk data.  "ketika dibiarkan ini  jadi 5 juta kemudian distop bkn," ujarnya. 
dalam seleksi ini, tidak perlu ada kriteria maka yang lulus sma, tidak linier dapat juga ikut seleksi. maka yang digunakan hanya kriteria yang digaji oleh pemerintah daerah/lembaga maka semuanya bisa ikut seleksi. "kalau pakai semua kriteria maka hanya ada 500 ribuan yang bisa diangkat," katanya. 
dalam kesempatan itu, toha juga mengingatkan agar masa pemerintahan baru dengan dilantiknya bupati/kepala daerah yang biasanya kader nya diangkat jadi honorer. "maka ini ini stop dulu," ujarnya. 
anggota lainnya, seperti dari fraksi partai pks menyoroti soal data dipangkalan bkn yang perlu dilakukan evaluasi. "kita lihat di berita di kabupaten pali ada beberapa kepala desa aktif lulus p3k ini catatan sebagai bahan evaluasi di permasalahan di pangkalan data bkn," katanya. 
baca juga:honorer pemkot lubuklinggau ajukan 7 tuntutan
baca juga:nasib tak pasti! honorer pemkot lubuklinggau demo tuntut kepastian status di depan dprd
anggota komisi 2 dpr ri, ahmad wazir noviandi (ovi) menambahkan, pemerintah sudah hadir untuk memperjuangkan tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun 
"apalagi dengan adanya penghematan. saya yakin tidak ada lagi yang skema nya 50:50 belanja dan gaji pegawai nya tapi sudah 65 untuk gaji pegawai," katanya. 
diakuinya, memang banyak keluhan dari honorer, tidak bisa daftar cpns dan p3k, yang muda lebih mudah lulus dibandingkan yang tua, dll. 
sementara, anggota komisi 2 dpr ri yang juga mantan ketua dprd sumsel, giri ramanda menegaskan, daam penataan honorer, maka  selamatkan dulu yang ada, jangan berpikir untuk tambah. 
"kalaupun masih ada yang tidak masuk kriteria seperti supir, cleaning service, satpam tapi sudah bekerja puluhan tahun ini  bisa digeser menjadi adminstrasi bukan mengakalinya tapi semua ada solusinya. selama bisa digaji, dan  jangan uu ditabrak," ujarnya.
menurutnya,seleksi masalah formasi kurang maka solusinya ada p3k paruh waktu, karena untuk honorer penting selamat dulu jangan berpikir penuh atau paruh waktu yang penting bisa digaji pemerintah daerah. 
"sebaiknya  tidak ada pengangkatan lagi honorer biar tidak timbul masalah, apalgi tahun ini  ada efsieisi walaupun tidak langsung untuk daerah, tapi dengan adanya efsieni ini artinya jangan harap dbh, dau bakal full begitupun dengan dak jauh," pungkasnya.