Komisi X DPR-RI Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumsel, Soroti Masih Kurangnya Angka Partisipasi Sekolah

KOMISI X DPR-RI: Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Maria Yohana Esti Wijayanti, ke Griya Agung, diterima Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan stakeholder terkait, Kamis (30/1). -FOTO: PEMPROV SUMSEL-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Komisi X DPR-RI menyoroti beberapa masalah pendidikan yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel), dalam kunjungan kerja spesisik ke Sumsel, Kamis (30/1). Salah satunya, masih kurangnya Angka Partisipasi Sekolah (APS).
“Ada beberapa daerah di Sumsel, yang angka putus sekolahnya tinggi, angka partisipasi sekolah atau lama sekolah masih kurang," sebut Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Maria Yohana Esti Wijayanti, usai bertemu Pj Gubernur Sumsel dan stakeholder terkait di Griya Agung, kemarin.
Menurutnya, data itu tadi disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel dan stakeholder terkait. “Kalau tidak salah rata-rata angka lama sekolah masih ada daerah yang angkanya masih di 80-an persen sekian, atau kurang dari 9 tahun," kata Esti.
Diketahui dari data BPS Sumsel per Maret 2024, Penduduk Miskin Sumsel berjumlah 984.230 ribu jiwa. Sementara data Angka Tidak Sekolah (ATS), terdapat 80.794 penduduk Belum Pernah Bersekolah (BPB) dan Angka Putus Sekolah di seluruh kabupaten/kota di Sumsel berjumlah 157.280 jiwa.
Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, berharap data-data yang dikeluarkan BPS dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah.
BACA JUGA:Polres OKU Timur Berpartisipasi dalam Penanaman Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan
"Ini penting untuk menjadi fondasi dalam menyusun dalam kebijakan yang ada," tegasnya. Selain itu, kunjungan kerja spesifik ke Sumsel juga sekaligus menyerap aspirasi, untuk bagaimana anggaran pendidikan dapat bertambah dari pusat.
Politisi Partai Golongan Karya itu juga menekankan pentingnya peran BPS dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berdasarkan data yang valid agar permasalahan pendidikan dan kemiskinan dapat tertangani lebih efektif.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, membenarkan dalam pertemuan itu ada beberapa ekspose data. Baik data dari BPS Sumsel, maupun data sektoral. Dari data Susenas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD-SMA di Sumsel cukup tinggi.
“Untuk tingkat SD yang di 99 persen, dan memang sedikit berkurang di level SMP di angka 95-an persen,” sebutnya. Menurutnya, sebenarnya itu juga dipengaruhi dari faktor budaya. Masyarakat dengan kondisi tertentu, kadang menyuruh anaknya bekerja.
“Faktor ini yang harus diedukasi ke masyarakat. Karena paling tidak pendidikan itu wajib 9 tahun," jelasnya. Dengan begitu, harapannya APS di tingkat SD, SMP bahkan SMA di Sumsel sudah di 100 persen atau mendekati.