Tuntut Kasus Mafia Tanah, Warga Bakung Ogan Ilir Gelar Aksi ke Kejagung RI

Reporter: Andika |

Editor: Englia |

Jumat , 24 Jan 2025 - 19:00

DEMO: Warga Desa Baung Ogan Ilir (OI) demo ke Kejagung RI minta usut mafia tanah. FOTO: Andika/sumeks--

OGAN ILIR,SUMATERAEKSPRES.ID - Pengunjuk rasa dari Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Aksi ini terkait kasus jual beli lahan di desa Bakung oleh mafia tanah yang tidak bertanggung jawab.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bakung (Gerbak) ini mendesak Kejagung RI untuk segera mengusut tuntas permasalahan mafia tanah di desa mereka.

"Kami bosan dijanji-janjikan terus, hingga kini kasusnya belum tuntas, ada apa dengan Kejari Ogan Ilir. Kami meminta Kejagung supaya segera menetapkan tersangka dalam kasus mafia tanah ini," ujar ketua Gerbak, Faisal.

Di balik mafia tanah tersebut, disebutnya menyeret nama oknum YS yang kini merupakan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1.

"Kami minta anggota DPRD Ogan Ilir YS dari partai besar supaya segera ditindak. Kami juga minta Pak Prabowo supaya dapat memberikan kami keadilan, karena anggota dewan ini sudah menindak rakyat kami," ungkapnya.

Pihaknya menuntut, Perusahaan yang tidak memiliki HGU harus keluar dari Desa Bakung dan Pulau Kabel.

Kemudian, menangkap Oknum Mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat dalam memperjual belikan (HPK) kawasan Hutan Produksi.

Perusahaan Kebun Karet, Kebun Sawit milik Warga masyarakat yang sudah dihancurkan oleh perusahaan agar segera diganti sesuai hukum yang berlaku.

Serta, Lahan hutan HPK dengan luas 2400 hektar yang saat ini dikuasai perusahaan perkebunan sawit ilegal untuk dikembalikan kepada masyarakat sekitar sebagai marga adat.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ogan Ilir, Muhammad Assarofi menerangkan bahwa pihaknya masih terus bekerja untuk menangani perkara mafia tanah tersebut.

"Terkait kasus mafia tanah ini, sedang dilakukan penghitungan BPKP. Terkait kerugian keuangan negara, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Keuangan," ungkap Assarofi.

tuntut kasus mafia tanah, warga bakung ogan ilir gelar aksi ke kejagung ri                             ogan ilir,sumateraekspres.id - pengunjuk rasa dari desa bakung kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir menggelar aksi di depan kantor kejaksaan agung (kejagung) republik indonesia.
aksi ini terkait kasus jual beli lahan di desa bakung oleh mafia tanah yang tidak bertanggung jawab. 
massa yang tergabung dalam gerakan rakyat bakung (gerbak) ini mendesak kejagung ri untuk segera mengusut tuntas permasalahan mafia tanah di desa mereka.
"kami bosan dijanji-janjikan terus, hingga kini kasusnya belum tuntas, ada apa dengan kejari ogan ilir. kami meminta kejagung supaya segera menetapkan tersangka dalam kasus mafia tanah ini," ujar ketua gerbak, faisal. 
di balik mafia tanah tersebut, disebutnya menyeret nama oknum ys yang kini merupakan anggota dprd kabupaten ogan ilir dari daerah pemilihan (dapil) 1.
"kami minta anggota dprd ogan ilir ys dari partai besar supaya segera ditindak. kami juga minta pak prabowo supaya dapat memberikan kami keadilan, karena anggota dewan ini sudah menindak rakyat kami," ungkapnya. 
baca juga:lahan 2 ha, tiap kali panen 6 ton timun, serap puluhan tenaga kerja lokal di ogan ilir
baca juga:dkpp copot ketua kpu ogan ilir, terbukti loloskan 51 ppk-pps terafiliasi parpol
pihaknya menuntut, perusahaan yang tidak memiliki hgu harus keluar dari desa bakung dan pulau kabel.
kemudian, menangkap oknum mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat dalam memperjual belikan (hpk) kawasan hutan produksi.
perusahaan kebun karet, kebun sawit milik warga masyarakat yang sudah dihancurkan oleh perusahaan agar segera diganti sesuai hukum yang berlaku.
serta, lahan hutan hpk dengan luas 2400 hektar yang saat ini dikuasai perusahaan perkebunan sawit ilegal untuk dikembalikan kepada masyarakat sekitar sebagai marga adat.  
sementara itu, kepala seksi pidana khusus kejari ogan ilir, muhammad assarofi menerangkan bahwa pihaknya masih terus bekerja untuk menangani perkara mafia tanah tersebut. 
"terkait kasus mafia tanah ini, sedang dilakukan penghitungan bpkp. terkait kerugian keuangan negara, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli keuangan," ungkap assarofi. 
penyidik hingga saat ini, kata dia, masih terus bekerja untuk memastikan pihak yang paling bertanggungjawab atas perkara tersebut. 
"dalam tahap ini, tim penyidik akan segera menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara ke pengadilan," tukasnya. 
baca juga:baru 2 daerah terduga pmk, kepala dkpp sumsel sebut di oku selatan dan ogan ilir
baca juga:hari ini tanam jagung serentak di wilayah tanjung batu, kabupaten ogan ilir
dikonfirmasi terpisah, anggota dprd oi, sayuti menanggapi bahwa aksi demo merupakan hak setiap masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
terkait kasus mafia tanah ini, menurutnya perlu percayakan dulu penanganannya ke penegak hukum.
karena cepat atau lambatnya penanganan kasus, penegak hukum perlu perhitungan dan bukti yang lengkap. 
"yang jelas, siapa pun tidak ada yang suka dengan mafia tanah. namun, kita juga tidak bisa menuduh siapapun kecuali sudah ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. bahwa sudah melakukan jual beli tanah yang bukan haknya," ungkapnya. 
ia menghimbau, kepada masyarakat baiknya dapat menunggu penanganannya kepada penyidik.
"kami dari dprd oi menyampaikan apresiasi apa yang disampaikan oleh warga. menyuarakan aspirasi merupakan hak mereka, tetapi jangan anarkis. terkait adanya mafia tanah ini kita percayakan kepada penegak hukum. apalagi kasus ini sedang diproses kejari oi. yakinlah dan kita tunggu hasil dan keputusan yang inkrah nantinya," pungkas ketua fraksi pks ogan ilir ini. (dik/lia)