DKPP Copot Ketua KPU Ogan Ilir, Terbukti Loloskan 51 PPK-PPS Terafiliasi Parpol

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:41

OGAN ILIR, SUMATERAEKSPRES.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan sanksi maksimal. Ketua KPU Ogan Ilir (OI), Masjidah diberhentikan alias dicopot dari jabatannya. Putusan itu dibacakan dalam sidang DKPP, Senin (20/1). Pencopotan Masjidah dari jabatannya dibacakan Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Putusan DKPP menegaskan kalau lima anggota KPU Ogan Ilir terbukti melanggar kode etik. Adapun empat komisioner KPU Ogan Ilir lainnya juga tak luput dari sanksi. Rinciannya, Arbain mendapatkan peringatan keras. Sedangkan tiga anggota lain yaitu Rusdi, Robi, dan Yahya mendapatkan peringatan.

Perkara ini berawal dari laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir. Dengan dugaan awal, KPU Ogan Ilir meloloskan 51 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terindikasi terafiliasi dengan partai politik (parpol) berdasarkan data dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

DKPP telah melaksanakan sidang untuk meminta klarifikasi terhadap anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir pada 11 Desember 2024 lalu. Pelaksanaan sidang DKPP terhadap lima komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir ini bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel.

Ada pun putusan ini diambil setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi yang mendalam. Pemberhentian Masjidah dari jabatannya sebagai Ketua KPU Ogan Ilir dan peringatan keras serta peringatan untuk empat komisioner lain menandai langkah tegas DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Komisioner KPU Ogan Ilir Divisi Hukum dan Pengawasan, Rusdi mengatakan, memang itu putusan final dari sidang DKPP. "Kami sedikit kecewa terhadap putusan itu, karena tidak seimbang," ungkapnya. Karena menurutnya, setiap orang boleh untuk mendaftar menjadi badan ad hoc (termasuk anggota PPK dan PPS).

"Hal-hal yang berkenaan dengan data SIPOL, terkait dengan parpol, itu kan urusan pribadi masing-masing. Apakah ini memang murni mereka tergabung sebagai pengurus partai politik atau tidak, kita tidak tahu. Tapi dasar kita adalah surat pernyataan yang bersangkutan," jelas Rusdi.

Setiap calon PPK dan PPS yang mendaftar harus melampirkan surat pernyataan tidak bergabung dengan partai politik mana pun. "Itu yang jadi dasar kami meloloskan si A atau si B," tambahnya. Dan bagi yang berpartai politik di bawah 5 tahun, juga harus buat surat pernyataan. Menurut Rusdi, semua itu sudah terpenuhi.

"Kita berdasarkan administrasi seperti itu. Verifikasi secara faktual kita tidak lakukan. Karena ada 1.000 lebih pendaftar, maka kita hanya berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan," jelasnya. Meskipun begitu, semua pendaftar calon PPK dan PPS semua telah melampirkan surat pernyataan tidak tergabung partai politik.

"Lagi pula sudah ada keputusan juga dari Bawaslu terkait dengan ini. Bawaslu juga punya andil. Proses pengawasan, kan sama-sama penyelenggara," cetus Rusdi. Ia menambahkan, putusan DKPP merupakan sidang etik. Bukan masalah benar atau salah. "Tapi bagi kami ini pukulan keras karena kami tidak melakukan hal demikian. Tidak mempunyai niat meloloskan si A si B yang berafiliasi dengan parpol mana pun," tuturnya.

dkpp copot ketua kpu ogan ilir, terbukti loloskan 51 ppk-pps terafiliasi parpol                            ogan ilir, sumateraekspres.id - dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum (dkpp) menjatuhkan sanksi maksimal. ketua kpu ogan ilir (oi), masjidah diberhentikan alias dicopot dari jabatannya. putusan itu dibacakan dalam sidang dkpp, senin (20/1). pencopotan masjidah dari jabatannya dibacakan ketua dkpp, heddy lugito. 
putusan dkpp menegaskan kalau lima anggota kpu ogan ilir terbukti melanggar kode etik. adapun empat komisioner kpu ogan ilir lainnya juga tak luput dari sanksi. rinciannya, arbain mendapatkan peringatan keras. sedangkan tiga anggota lain yaitu rusdi, robi, dan yahya mendapatkan peringatan.
perkara ini berawal dari laporan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten ogan ilir. dengan dugaan awal, kpu ogan ilir meloloskan 51 anggota panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) yang terindikasi terafiliasi dengan partai politik (parpol) berdasarkan data dari sistem informasi partai politik (sipol).
dkpp telah melaksanakan sidang untuk meminta klarifikasi terhadap anggota kpu kabupaten ogan ilir pada 11 desember 2024 lalu. pelaksanaan sidang dkpp terhadap lima komisioner kpu kabupaten ogan ilir ini bertempat di kantor bawaslu provinsi sumsel.
ada pun putusan ini diambil setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi yang mendalam. pemberhentian masjidah dari jabatannya sebagai ketua kpu ogan ilir dan peringatan keras serta peringatan untuk empat komisioner lain menandai langkah tegas dkpp dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. 
baca juga:kpu tunggu sidang lanjutan, hakim pertanyakan keberadaan kuasa hukum 01
baca juga:bantah pungli seleksi pps, dkpp tetap beri sanksi peringatan keras ketua dan anggota kpu banyuasin
komisioner kpu ogan ilir divisi hukum dan pengawasan, rusdi mengatakan, memang itu putusan final dari sidang dkpp. "kami sedikit kecewa terhadap putusan itu, karena tidak seimbang," ungkapnya. karena menurutnya, setiap orang boleh untuk mendaftar menjadi badan ad hoc (termasuk anggota ppk dan pps). 
"hal-hal yang berkenaan dengan data sipol, terkait dengan parpol, itu kan urusan pribadi masing-masing. apakah ini memang murni mereka tergabung sebagai pengurus partai politik atau tidak, kita tidak tahu. tapi dasar kita adalah surat pernyataan yang bersangkutan," jelas rusdi. 
setiap calon ppk dan pps yang mendaftar harus melampirkan surat pernyataan tidak bergabung dengan partai politik mana pun. "itu yang jadi dasar kami meloloskan si a atau si b," tambahnya. dan bagi yang berpartai politik di bawah 5 tahun, juga harus buat surat pernyataan. menurut rusdi, semua itu sudah terpenuhi. 
"kita berdasarkan administrasi seperti itu. verifikasi secara faktual kita tidak lakukan. karena ada 1.000 lebih pendaftar, maka kita hanya berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan," jelasnya. meskipun begitu, semua pendaftar calon ppk dan pps semua telah melampirkan surat pernyataan tidak tergabung partai politik. 
baca juga:dpkk sanksi keras ketua dan anggota kpu banyuasin
baca juga:dkpp beri sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota kpu banyuasin, ada apa?
"lagi pula sudah ada keputusan juga dari bawaslu terkait dengan ini. bawaslu juga punya andil. proses pengawasan, kan sama-sama penyelenggara," cetus rusdi. ia menambahkan, putusan dkpp merupakan sidang etik. bukan masalah benar atau salah. "tapi bagi kami ini pukulan keras karena kami tidak melakukan hal demikian. tidak mempunyai niat meloloskan si a si b yang berafiliasi dengan parpol mana pun," tuturnya.
walau sudah mendengar inti dari putusan itu, tapi secara resmi mereka belum menerimanya dari dkpp. "intinya kami terima keputusan itu, dengan seikhlas-ikhlasnya,” pungkas rusdi. 
terpisah, ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati mengatakan pokok laporan aduan pelanggaran kode etik tersebut disampaikan mereka ke dkpp pada 14 mei 2024. para teradu i-v yakni masjidah (ketua kpu ogan ilir) serta komisioer lain, rusdi, roby ardiansyah, arbain, dan yahya. 
 "para teradu diduga tidak cermat dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. yakni dengan tidak melakukan verifikasi dan pengecekan data secara keseluruhan,” bebernya. 
baca juga: kpu tetapkan 9 kepala daerah terpilih di sumsel, tinggal pelantikan jadwal dari kemendagri
baca juga:kpu tetapkan muchendi-supriyanto sebagai bupati dan wakil bupati oki 2025-2030 dengan perolehan suara tinggi
kata dewi, ada calon anggota ppk dan pps yang namanya masih terdaftar di sipol namun dinyatakan lulus tahapan administrasi dan tertulis. pihaknya kemudian mengintruksikan panwascam ogan ilir melakukan penelusuran. 
"ditemukan 50 anggota pps dan 1 anggota ppk yang terdaftar di sipol sebagai pengurus partai politik. hasil penelusuran ini kami tetapkan sebagai temuan oleh bawaslu kabupaten ogan ilir,” jelas dewi. 
menurutnya, kpu ogan ilir dinilai telah mengabaikan pengecekan seluruh calon anggota pps dan ppk melalui sipol. hanya berpatokan pada surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 tahun sebelum mendaftar jadi calon anggota pps dan ppk.
dewi menambahkan, meski sudah diingatkan, tapi kpu ogan ilir tetap melantik 51 anggota ppk dan pps yang masih menjadi pengurus partai politik. juga yang tidak melampirkan surat pernyataan bahwa namanya dicatut oleh partai politik.
“perbuatan para teradu yang tidak melakukan verifikasi terhadap pelanggaran temuan yang ditetapkan bawaslu dianggap tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip profesional maupun berkepastian hukum dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu,” pungkasnya. 
ketua kpu sumsel andika pranata jaya, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti putusan dkpp. "kpu provinsi sumsel sudah perintahkan kpu ogan ilir untuk menetapkan plt ketua kpu ogan ilir, lewat pleno kpu ogan ilir," katanya.
baca juga:kpud lubuklinggau tetapkan rachmad hidayat dan rustam efendi sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih
baca juga:sah! kpud muba resmi tetapkan toha-rohman sebagai bupati dan wakil bupati terpilih 2025-2030
 
tidak dapat dibenarkan
sidang pemeriksaan perkara nomor 210-pke-dkpp/ix/2024 dengan terlapornya ketua kpu ogan ilir dan para komisioner lain itu dipimpin ketua dkpp, heddy lugito. beranggotakan j kristiadi, ratna dewi pitalolo, i dewa kade wiarsa raka sandi, dan muhammad tio aliansyah. disiarkan lewat  youtube resmi dkpp.
anggota dkpp, ratna dewi pitalolo mengatakan, berdasarkan uraian fakta, dkpp menilai tindakan para teradu tidak melakukan pengecekan pada sipol terhadap calon anggota ppk dan calon anggota pps menimbulkan ketidakpastian hukum. 
"terdapat 1 orang anggota ppk dan 50 anggota pps yang terdapat dalam sipol. hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika," ujarnya. kpu ogan ilir dinilai tidak melakukan verifikasi dan pengecekan secara keseluruhan terhadap calon anggota ppk dan calon anggota pps yang terdata sebagai pengurus dan anggota partai politik di aplikasi sipol.
 saat proses verifikasi berkas administrasi pendaftaran sampai pada penetapan dan pelantikan. menurutnya, anggota ppk dan pps yang tidak menyertakan surat pernyataan pencatatan nama pada aplikasi sipol tidak berkesesuaian dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 huruf (e) peraturan kpu nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc. 
baca juga:kpu tetapkan enos-yudha bupati dan wakil bupati oku timur 2025-2030 secara resmi
baca juga:selamat dan sukses! kpu tetapkan herman deru dan cik ujang sebagai pemimpin sumsel untuk periode 2025-2030 
karena, syarat untuk menjadi anggota ppk pps dan kpps meliputi tidak menjadi anggota partai politik. dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. tindakan para teradu telah berakibat dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024 di kabupaten ogan ilir. 
terbukti telah melibatkan 1 anggota ppk kecamatan payaman dan 50 anggota pps yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara ad hoc untuk pilkada 2024. "dkpp perlu memberikan sanksi yang lebih berat kepada teradu 1 selaku ketua kpu yang memiliki tanggung jawab tertinggi di internal maupun eksternal terhadap segala keputusan yang diambil oleh lembaga kpu kabupaten ogan ilir. serta terhadap teradu 4 selaku ketua divisi sdm dan parmas sebagai leading sector pembentukan badan ad hoc," jelasnya. 
dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan dkpp. para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. yakni melanggar pasal 6 ayat 1 ayat 2 huruf (a), (c), dan (d), serta pasal 15 huruf (f) dan (h) peraturan dkpp nomor 2 tahun 2027. 
berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan selama persidangan, dkpp memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. lalu, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu 1 masjidah selaku ketua rangkap anggota kpu kabupaten ogan ilir terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujar ketua dkpp, heddy lugito. 
kemudian menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 4, arbain selaku anggota kpu kabupaten ogan ilir terhitung sejak putusan ini dibacakan. menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 2 rusdi dan teradu 3 robby, serta teradu 5 yahya masing-masing selaku anggota kpu kabupaten ilir. dkpp memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan itu dibacakan. juga memerintahkan bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
putusan dkpp terhadap kpu ogan ilir ini menyusul sanksi yang sudah lebih dulu diberikan kepada ketua dan para komisioner kpu banyuasin. dkpp berikan peringatan keras kepada ketua kpu banyuasin, aang midharta dan komisioner divisi hukum dan pengawasan, legar saputra sebagai teradu iii.
aang midharta dijatuhi sanksi peringatan keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi anggota pps se-kabupaten banyuasin. sehingga dkpp menilai, sebagai ketua kpu kabupaten banyuasin seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman hasil seleksi pps kepada publik.
sanksi peringatan keras kepada legar saputra, karena terbukti meneruskan pesan kepada kasubbag parmas dan sdm. pesan itu berisi beberapa nama peserta seleksi pps kabupaten banyuasin, yang disertai dengan kata ’sudah bayar’ dan ‘belum bayar’.
meskipun dalam sidang pemeriksaan, pesan tersebut tidak dapat membuktikan adanya pungutan liar dalam proses seleksi pps di kabupaten banyuasin, akan tetapi dkpp menilai tindakan legar telah menimbulkan kecurigaan publik dalam proses seleksi pps untuk pilkada 2024. sehingga menciptakan kegaduhan di kabupaten banyuasin.
sementara tiga komisioner kpu kabupaten banyuasin lainnya, hanya dijatuhi sanksi peringatan. masing-masing syahrul romadoni selaku divisi parmas sdm, rahmad syahid selaku divisi teknis penyelanggara, dan torona selaku divisi perencanaan data dan informasi sebagai teradu ii, iv, dan v.
dilansir dari website dkpp.go.id, sanksi itu dibacakan ketua dkpp, heddy lugito dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kepp, senin lalu (13/1).
ketua kpu kabupaten banyuasin aang midharta, membenarkan dirinya telah menerima sanksi peringatan keras oleh dkpp. berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi anggota se-kabupaten banyuasin. "iya benar terkait hal itu," akunya. 
namun aang membantah tuduhan pungli pada seleksi pps se-kabupaten banyuasin. aang juga membenarkan, legar saputra turut diberikan sanksi peringatan keras oleh dkpp. "iya, kena peringatan keras juga. sesuai pembacaan keputusan dkpp," cetusnya.