PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID -  Masalah dampak angkutan batu bara di Kabupaten Lahat, sudah lama jadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman, kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas, hanya salah satu dampak kecilnya saja.

Lebih luas dari itu, banyak dampak negatif lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dan pendistribusian batu bara di  Lahat. “Termasuk dampak sosial, ekonomi, hingga lingkungan,” kata Yuliusman kepada Sumatera Ekspres, Rabu (8/1).

Menurutnya,  angkutan batu bara yang saat ini ada terlalu banyak. Harus dilakukan penertiban dan tindakan tegas dari para pemangku kepentingan. ”Terutama yang masih melintas di jalan raya hingga kawasan pemukiman masyarakat,” imbaunya. 

Selain alam yang rusak, namun juga berpengaruh kesehatan dan dampak sosial lainnya. Terutama sekali akses lalu lintas masyarakat. Jalan umum jadi rusak, dilalui truk angkutan batu bara dari lokasi eksplorasi hingga distribusi ke stockpile.

”Harus ada tindakan tegas, baik itu dalam bentuk goodwill maupun political will, yang berkenaan angkutan batu bara ini. Di sisi lain, dugaan pembuatan ‘karpet merah’ untuk pengusaha batu bara semakin membuat mereka tidak lagi pertimbangkan kondisi lingkungan yang di sekitarnya,” cetusnya.

BACA JUGA:Sukseskan Pengeboran Sumur Eksplorasi YKI-001

BACA JUGA:Eksplorasi Wisata Sungai Musi, Temukan Pesona Alam dan Sejarah Palembang

Oknum pengusaha batu bara itu hanya fokus eksplorasi sebesar-besarnya. “Sehingga hal ini yang mempercepat kerusakan alam dan lingkungan yang ada," tukas Yuliusman. Menurutnya, solusi konkrit dari persoalan ini adalah ketegasan menertibkan angkutan batu bara yang melintas di jalan raya atau di kawasan pemukiman. 

Kemudian solusi lainnya, dengan angkutan jasa kereta api (KA) hingga angkutan sungai. Menurutnya itu lebih efisien dalam mengurangi dampak dari angkutan batu bara di jalan umum. ”Solusi yang ditawarkan calon wakil gubernur Sumseld alam debat publik pilkada Sumsel lalu, dengan menyiapkan alat hisap debu, bukanlah solusi yang ideal,” tegas Yuliusman.  

Lebih membuatnya miris, semuanya ini terbentur dengan profit oriented pelaku usaha batu bara yang meraih keuntungan sebesar-besarnya, dan mengabaikan kepentingan umum serta lingkungan. "Kembali lagi ke soal bisnis dan ekonomi, tentu pengusaha menginginkan biayanya ini murah dan meraih untung sebanyaknya dan terkait masyarakat diabaikan,” sampainya. 

BACA JUGA:Eksplorasi Destinasi Wisata Ramah Kantong di Musi Banyuasin untuk Libur Nataru 2024-2025

BACA JUGA:Eksplorasi Wisata OKU Raya: Destinasi Liburan Tahun Baru Penuh Keindahan Alam dan Petualangan

Walaupun perusahaan batu bara ada program CSR, namun menurutnya tidak terlalu mengurangi dampak negatif dari angkutan batu bara. “Kembali lagi, semua ini butuh keberanian dan ketegasan pemerintah untuk menertibkan angkutan batu bara tersebut,” tantangnya. 

Terkait hal ini, Walhi Sumsel akan menempuh jalur hukum sekaligus menggugat pemerintah dan pengusaha batu bara. “Bila tidak ada solusi nyata mengatasi masalah akibat angkutan batu bara, untuk masyarakat atau kepentingan umum dan lingkungan," tutupnya.