Kajari Palembang: Penanganan Kasus Korupsi 2024 Alami Lonjakan Signifikan

Reporter: Nanda |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 31 Dec 2024 - 17:18

Kajari Palembang: Penanganan Kasus Korupsi 2024 Alami Lonjakan Signifikan-Foto: Nanda/sumateraekspres.id-

“Kami juga menangani 12 perkara dengan tuntutan hukuman mati, termasuk kasus pembunuhan dan narkotika. Untuk kasus yang putusannya lebih rendah dari tuntutan jaksa, kami mengajukan upaya hukum untuk memastikan keadilan terwujud,” jelas Hutamrin.

Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Palembang mencatat pemulihan keuangan negara melalui litigasi sebesar Rp537.287.179.

Sementara itu, melalui jalur non-litigasi, pihaknya berhasil memulihkan keuangan sebesar Rp10.061.671.774.

Barang Bukti dan Rampasan

Untuk pengelolaan barang bukti dan rampasan, Kejari Palembang melakukan pengembalian barang bukti dalam 336 perkara dan pemusnahan barang bukti dalam 1.110 perkara.

Dari hasil lelang barang bukti, pihaknya memperoleh pendapatan sebesar Rp4.216.773.883, ditambah hasil penjualan langsung sebesar Rp461.302.080 dan uang ramlasan negara sebesar Rp705.002.900.

Total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor mencapai Rp5.383.078.863.

Hutamrin menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras tim Kejari Palembang dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dan memastikan keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

kajari palembang: penanganan kasus korupsi 2024 alami lonjakan signifikan                            palembang, sumateraekspres.id – kejaksaan negeri (kejari) palembang mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2024.
tidak hanya mengungkap lebih banyak kasus, kejari palembang juga berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga mencapai puluhan miliar rupiah.
kepala kejaksaan negeri palembang, hutamrin sh mh, menjelaskan bahwa selama tahun 2024, pihaknya mencatat peningkatan penanganan perkara korupsi sebesar 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“pada 2024, kejari palembang mendapat predikat nomor satu dalam penanganan perkara korupsi dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri,” ungkapnya, selasa (31/12/2024).
baca juga:sda provinsi sumsel yang melimpah, jadi peluang dan tantangan perekonomian tersendiri di tahun 2025
baca juga: wisatawan danau merung melonjak, destinasi unggulan kabupaten muratara
perkara pidana khusus (pidsus)
hutamrin memaparkan bahwa hingga akhir 2024, kejari palembang menangani enam perkara yang masih dalam tahap penyelidikan dan 14 perkara yang telah memasuki tahap penyidikan.
total, sebanyak 35 kasus telah diajukan ke pengadilan, yang terdiri atas 24 kasus dari kejaksaan, empat kasus dari penyidik pegawai negeri sipil (ppns), dan tiga kasus dari kepolisian.
eksekusi hukum juga mencatat kemajuan, dengan 26 terpidana dari 21 putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).
baca juga:sektor properti-agribisnis menjanjikan, pengusaha berharap situasi geopolitik dalam-luar negeri stabil
baca juga:9 pilkada di sumsel bermuara 11 gugatan phpkada ke mk 
dari hasil penanganan perkara pidana khusus, kejari palembang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar rp32.273.867.626.
kinerja di bidang pidana umum (pidum)
tidak hanya pada pidana khusus, bidang pidana umum juga menunjukkan capaian signifikan. kejari palembang berhasil menyelesaikan 1.665 perkara hingga tahap eksekusi.
dari jumlah tersebut, sebanyak 1.757 perkara dewasa dan 67 perkara anak-anak telah dilimpahkan ke pengadilan negeri. selain itu, 12 kasus berhasil diselesaikan melalui upaya restorative justice.
baca juga:kapolda sumsel ingatkan pemerintahan baru jangan korupsi, dukung program asta cita presiden ri
baca juga:phr zona 4 raih penghargaan kinerja terbaik, bidang subsurface dan drilling dari skk migas 
“kami juga menangani 12 perkara dengan tuntutan hukuman mati, termasuk kasus pembunuhan dan narkotika. untuk kasus yang putusannya lebih rendah dari tuntutan jaksa, kami mengajukan upaya hukum untuk memastikan keadilan terwujud,” jelas hutamrin.
perdata dan tata usaha negara (datun)
di bidang perdata dan tata usaha negara, kejari palembang mencatat pemulihan keuangan negara melalui litigasi sebesar rp537.287.179.
sementara itu, melalui jalur non-litigasi, pihaknya berhasil memulihkan keuangan sebesar rp10.061.671.774.
barang bukti dan rampasan
untuk pengelolaan barang bukti dan rampasan, kejari palembang melakukan pengembalian barang bukti dalam 336 perkara dan pemusnahan barang bukti dalam 1.110 perkara.
dari hasil lelang barang bukti, pihaknya memperoleh pendapatan sebesar rp4.216.773.883, ditambah hasil penjualan langsung sebesar rp461.302.080 dan uang ramlasan negara sebesar rp705.002.900.
total pendapatan negara bukan pajak (pnbp) yang disetor mencapai rp5.383.078.863.
hutamrin menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras tim kejari palembang dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum.
“kami akan terus meningkatkan kinerja dan memastikan keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.