Kapolda Sumsel Ingatkan Pemerintahan Baru Jangan Korupsi, Dukung Program Asta Cita Presiden RI

Reporter: Kemas A Rivai |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 31 Dec 2024 - 16:58

Irjen Pol Andi Rian R Dja jadi SIK MH-foto: ist-

Bagus mengaku penyidiknya dari Subdit 3/Tipidkor, tidak ada masalah terkait penanganan perkara yang sudah bergulir sejak 2023 itu. Dia juga membantah adanya faktor X, hingga lambannya penanganan perkara tersebut. ”Faktor X siapa?” bantah polisi murah senyum itu.

Terpisah, advokat Afdhal Azmi Djambak SH, mengatakan lahan seluas hampir 1 hektare milik kliennya almarhum HM Sanin AS, termasuk dalam rencana lahan kolam retensi tahun 2022 itu. “Kasus penyerobotan lahan itu telah dilaporkan ke polisi, sampai saat ini belum ada perkembangannya," ujarnya, Selasa (31/12).

Pihaknya juga sudah pernah mengingatkan Dinas PUPR Palembang, agar diselesaikan terlebih dahulu masalah ganti ruginya. “Beberapa bulan lalu saya dihubungi pihak PUPR Palembang, menginformasikan proyek kolam retensi simpang bandara telah dibatalkan,” bebernya.

Katanya, dengan telah dibatalkannya proyek pembangunan kolam retensi simpang bandara oleh Kementerian PUPR, artinya laporan yang mereka layangkan tersebut direspons. “Tinggal lagi soal pembayaran ganti rugi lahan yang sudah terlanjur dibayarkan itu, pertanggungjawabannya seperti apa," ujarnya.

Sedangkan terkait telah dibayarkannya ganti rugi ke pihak lain berinisial M, kliennya justru tidak dapat. Bahkan diduga, terjadi mark up Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Tanah rawa kawasan tersebut kisaran Rp300 ribu per meter, namun lunas diganti rugi sebesar Rp945 ribu per meter.

Total nilai ganti ruginya menjadi fantastis, Rp39,8 miliar. “Terkait dugaan mark up ini, penyidik Tipikor Polda Sumsel sudah melakukan melakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi, dari pihak ASN dan swasta,” sebut Afdhal.

Karena itu Afdhal pun meminta kepada penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk mengumumkan perkembangan penyelidikan kasus ini seperti apa. Masih pengumpulhan bahan dan keterangan (pulbaket), atau sudah naik tahap penyidikan.

"Kami perlu tahu, masyarakat juga mungkin menantikan seperti apa hasil penyelidikannya. Termasuk informasi yang kami dapatkan, hasil audit BPK meminta pengembalian kelebihan bayar ganti rugi tanah itu, " pungkasnya.

Dukung Asta Cita Presiden RI

Polda Sumsel mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, dalam mewujudkan visi ’Bersama Menuju Indonesia Emas 2045’. Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan kesamaan cita-cita yang disimpulkan dalam ‘Asta Cita”.

Sehingga, lanjut Andi Rian, mampu bersama-sama melaksanakan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. “Subsatgas Gakkum TP Korupsi, sampai saat ini berhasil mengungkap kasus korupsi sebanyak 20 perkara. Dengan kerugian negara sebesar Rp25,4 miliar,” ujarnya.

kapolda sumsel ingatkan pemerintahan baru jangan korupsi, dukung program asta cita presiden ri                            palembang, sumateraekspres.id -  sepanjang tahun 2024, subsatgas gakkum tindak pidana korupsi polda sumsel, menangani 20 laporan polisi (lp) kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sekitar rp25,4 miliar. ke depan, kapolda sumsel mendorong pengusutan kasus rasuah di sumsel agar ditingkatkan.
“ya pastilah, itu memang sudah menjadi tugas rutin,” kata kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, usai menyampaikan capaian polda sumsel sepanjang tahun 2024, dalam kaleidoskop polda sumsel 2024, senin (30/12/2024).
lanjut andi rian, tahun 2025 ini akan ada pemerintahan-pemerintahan baru. hasil dari pilkada serentak 27 november 2024 lalu. “ada yang incumbent terpilih kembali, ada yang memang baru. tapi pada prinsipnya, di 2025 ini tentu pemerintahan baru,” katanya.
”tentu juga kita (polda sumsel) akan mengingatkan dulu (agar jangan korupsi), pencegahan paling utama. terutama bagaimana pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah,” sambung andi rian, pati polri kelahiran makassar, 25 agustus 1968.
dalam acara itu, andi rian menjelaskan subsatgas tindak pidana korupsi polda sumsel menangani 20 laporan polisi dengan kerugian negara sekitar rp25.409.675.907,32- atau rp25,4 miliar. namun tidak dirincikan kasus dugaan korupsi mana saja, yang tengah atau telah ditangani.
baca juga:diskusi hari anti korupsi sedunia mendorong tata kelola bumd yang sehat dan taat hukum di palembang
baca juga:kejari oki tunggu data bpkp, penetapan tersangka dugaan korupsi dispora terhambat
sehingga tidak diketahui, apakah salah satunya termasuk kasus pengadaan lahan kolam retensi simpang bandara, kelurahan kebun bunga, sukarami, palembang. dimana sebelumnya pemeriksaan-pemeriksaan telah bergulir, berdasar laporan informasi nomor:r/lii-28 /iii/2023/kor/ditreskrimsus, 8 maret 2023.
hingga akhirnya informasi yang berkembang, pihak kementerian pupr membatalkan rencana pembangunan kolam retensi simpang bandara kebun bunga tersebut. akibat adanya sanggahan soal pengadaan lahan, sampai masalahnya clear and clean terlebih dahulu.
“kalau ada sengketa tanah masih terus juga jalan, berarti ada apo? nanti kita cek lagi ya,” pungkas andi rian. diketahui kasus yang mengemuka sejak 2023 itu tidak hanya tengah diusut polda sumsel. tapi juga sempat diwarnai aksi demo di mapolda sumsel, sampai ke mabes polri.
dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik, mengatakan sesuai aturan pihaknya masih menunggu dari pihak bpkp. terkait penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan kolam retensi simpang bandara, kebun bunga, palembang.
”bpkp ‘kan, keterangannya perkara ini sudah diselesaikan seperti apa,” ucapnya, mengomentari informasi seputar beberapa pihak telah mengembalikan uang terkait pembayaran pengadaan lahan untuk kolam retensi tersebut.
baca juga:pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi
baca juga:kejaksaan negeri lahat periksa dugaan korupsi dalam pembuatan 240 peta desa
bagus mengaku penyidiknya dari subdit 3/tipidkor, tidak ada masalah terkait penanganan perkara yang sudah bergulir sejak 2023 itu. dia juga membantah adanya faktor x, hingga lambannya penanganan perkara tersebut. ”faktor x siapa?” bantah polisi murah senyum itu.
terpisah, advokat afdhal azmi djambak sh, mengatakan lahan seluas hampir 1 hektare milik kliennya almarhum hm sanin as, termasuk dalam rencana lahan kolam retensi tahun 2022 itu. “kasus penyerobotan lahan itu telah dilaporkan ke polisi, sampai saat ini belum ada perkembangannya," ujarnya, selasa (31/12).
pihaknya juga sudah pernah mengingatkan dinas pupr palembang, agar diselesaikan terlebih dahulu masalah ganti ruginya. “beberapa bulan lalu saya dihubungi pihak pupr palembang, menginformasikan proyek kolam retensi simpang bandara telah dibatalkan,” bebernya.
katanya, dengan telah dibatalkannya proyek pembangunan kolam retensi simpang bandara oleh kementerian pupr, artinya laporan yang mereka layangkan tersebut direspons. “tinggal lagi soal pembayaran ganti rugi lahan yang sudah terlanjur dibayarkan itu, pertanggungjawabannya seperti apa,"  ujarnya.
sedangkan terkait telah dibayarkannya ganti rugi ke pihak lain berinisial m, kliennya justru tidak dapat. bahkan diduga, terjadi mark up nilai jual obyek pajak (njop). tanah rawa kawasan tersebut kisaran rp300 ribu per meter, namun lunas diganti rugi sebesar rp945 ribu per meter.
baca juga:sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek lrt palembang akan dimulai 7 januari 2025
baca juga:kades harimau tandang ogan ilir dituntut 5 tahun penjara atas korupsi dana desa
total nilai ganti ruginya menjadi fantastis, rp39,8 miliar. “terkait dugaan mark up ini, penyidik tipikor polda sumsel sudah melakukan melakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi, dari pihak asn dan swasta,” sebut afdhal.
karena itu afdhal pun meminta kepada penyidik subdit iii/tipidkor ditreskrimsus polda sumsel untuk mengumumkan perkembangan penyelidikan kasus ini seperti apa. masih pengumpulhan bahan dan keterangan (pulbaket), atau sudah naik tahap penyidikan.
"kami perlu tahu, masyarakat juga mungkin menantikan seperti apa hasil penyelidikannya. termasuk informasi yang kami dapatkan, hasil audit bpk meminta pengembalian kelebihan bayar ganti rugi tanah itu, " pungkasnya.
dukung asta cita presiden ri
polda sumsel mendukung program asta cita presiden ri prabowo subianto, dalam mewujudkan visi ’bersama menuju indonesia emas 2045’. untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan kesamaan cita-cita yang disimpulkan dalam ‘asta cita”.
baca juga:bangun zona integritas bebas korupsi 
baca juga:sinergi tata kelola, berantas korupsi sektor perkebunan
sehingga, lanjut andi rian, mampu bersama-sama melaksanakan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. “subsatgas gakkum tp korupsi, sampai saat ini berhasil mengungkap kasus korupsi sebanyak 20 perkara. dengan kerugian negara sebesar rp25,4 miliar,” ujarnya.
lalu subsatgas gakkum tp judi online, mengungkap sebanyak 12 laporan polisi (lp) dengan 13 orang tersangka. selanjutnya, subsatgas gakkum tp penyelundupan sumber daya alam (sda) dan lingkungan hidup (lh). “terdapat 24 lp dengan 34 tersangka,” tegas andi rian.
jenis penyelundupan yang berhasil diamankan, terdiri dari 80 ton mining (batu bara), 692 slop rokok ilegal, 154.210 liter minyak olahan, 17,2 ton pupuk, dan 1.189 kosmetik tanpa izin edar. “rokok ilegal ini, masksudnya pita cukainya yang ilegal,” jelas andi rian.
dikatakan, pita cukai adalah produk dari pihak bea dan cukai. “kalau bicara penanganan kasus, maka yang punya legal standing untuk melapor ini tentu adalah teman-teman bea cukai. tetapi, setiap warga negara punya hak untuk menginformasikan, terkait cukai palsu. bisa ke pihak kepolisian,” ucapnya.
terkait adanya gudang rokok pita cukai palsu, dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto, menyampaikan pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak bea dan cukai. “untuk melakukan ekspos, dan pemusnahan barang bukti,” tegas lulusan akpol 1998 itu.
baca juga:kejaksaan negeri prabumulih gelar berbagai acara peringati hari anti korupsi sedunia
baca juga:kejaksaan tidak tutup kemungkinan tersangka baru korupsi hibah panwaslu oki 2017-2018, tunggu fakta sidang!
apabila ada masyarakat yang mengetahui informasi dugaan gudang rokok ilegal, bagus menyebut pihaknya terbuka. “bila itu memang memenuhi alat bukti dan unsur-unsur, kami akan melakukan penindakan. tapi sebaiknya kami (polri) yang melakukan penindakan (bukan masyarakat),” ujarnya mengingatkan.