Pemotongan Gaji Honorer di SMPN 25 Palembang, Disdik Bantah Memberikan Izin

Reporter: Neni |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 17 Dec 2024 - 15:44

Disdik Palembang, melalui Kabid Disdik Hj. Kapiatul Ahliah, SE, MM, tegaskan tidak pernah memberi izin pemotongan gaji guru honorer, baik di SMP Negeri 25 maupun di sekolah lain. Foto:Neni/Sumateraekspres.id--

Ini tentu sangat disayangkan. Harusnya setiap kebijakan dibuat dengan transparan dan disepakati bersama," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, juga membantah pemberian izin terkait pemotongan atau pungutan liar di sekolah tersebut.

Menanggapi laporan dari LSM Laskar Provinsi Sumatera Selatan, yang menuduh Kepala SMP Negeri 25 Palembang melakukan pemotongan gaji pegawai non-ASN, Amri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pemotongan dana tersebut.

Amri menyatakan, pihak Disdik Kota Palembang telah melakukan klarifikasi dan memberikan pembinaan kepada Kepala SMP Negeri 25, para guru, serta tenaga pendidik lainnya terkait masalah ini.

“Kami sudah menegur Kepala SMP Negeri 25 Palembang agar dapat menjalankan administrasi dan pengelolaan sekolah secara akuntabel dan sesuai aturan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Amri menekankan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi tindakan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

"Kami akan bertindak tegas jika ditemukan adanya pungli, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, wali siswa, ataupun pihak Disdik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amri juga mengingatkan agar setiap kepala sekolah dan warga sekolah lainnya tetap mematuhi aturan yang berlaku.

pemotongan gaji honorer di smpn 25 palembang, disdik bantah memberikan izin                            sumateraekspres.id - isu pemotongan gaji guru honorer di smp negeri 25 palembang menghebohkan publik.
namun, dinas pendidikan (disdik) kota palembang secara tegas membantah bahwa mereka memberikan izin atau persetujuan terkait tindakan tersebut.
kepala bidang (kabid) disdik, hj. kapiatul ahliah, se, mm, dalam keterangannya pada selasa, 17 desember 2024, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk pemotongan gaji guru honorer, baik di smp negeri 25 maupun di sekolah lain.
baca juga:anggota persit laporkan arisan bodong ke polres lubuklinggau
baca juga:belum pengumuman, penguji bocorkan ada peserta yang tidak lulus ukpppg, ini ciri dan penyebabnya
“kami tidak pernah memberi izin pemotongan gaji guru honor. itu tidak benar,” kata kapiatul.
menurut penjelasan yang didapat dari pihak sekolah, pemotongan gaji tersebut dilakukan untuk membantu pembayaran gaji bagi guru honorer yang belum terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik).
“guru honorer yang terdaftar dalam dapodik memiliki nomor pokok sekolah nasional (npsn), yang memungkinkan gaji mereka dibayar melalui dana bantuan operasional sekolah (bos),” terang kapiatul.
sementara itu, guru honorer yang belum terdaftar dalam dapodik tidak bisa menerima gaji dari dana bos.
baca juga:komisi iv dprd ogan ilir dorong 170 guru pai segera ikut ppg 2025
baca juga:pemkot lubuklinggau gelar syukuran pilkada 2024 yang damai dan sukses
lebih lanjut, kapiatul menjelaskan bahwa sekolah kemudian meminta guru honorer yang terdaftar dalam dapodik untuk menyumbangkan sebagian gaji mereka untuk membantu rekan-rekan mereka yang tidak terdaftar. “ini tentu sangat disayangkan.
masalah ini seharusnya didiskusikan terlebih dahulu antara pihak sekolah dan para guru agar bisa mencapai kesepakatan,” tambahnya.
kapiatul juga menyoroti ketidakjelasan mengenai besaran pemotongan, yang berbeda-beda antara satu guru dengan lainnya. "ada yang dipotong 20 persen, ada yang 30 persen.
baca juga:yamaha laksanakan program csr donasi untuk smk binaan di sumatera selatan 2024
baca juga:peringatan dini cuaca waspada hujan petir dan angin kencang di sumatera selatan pada 18 desember 2024
ini tentu sangat disayangkan. harusnya setiap kebijakan dibuat dengan transparan dan disepakati bersama," ujarnya.
kepala dinas pendidikan kota palembang, adrianus amri, juga membantah pemberian izin terkait pemotongan atau pungutan liar di sekolah tersebut.
menanggapi laporan dari lsm laskar provinsi sumatera selatan, yang menuduh kepala smp negeri 25 palembang melakukan pemotongan gaji pegawai non-asn, amri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk pemotongan dana tersebut.
baca juga:pengembangan sistem uppb upaya percepat penurunan angka kemiskinan dan inflasi
baca juga:cara mudah top up saldo dana di indomaret
amri menyatakan, pihak disdik kota palembang telah melakukan klarifikasi dan memberikan pembinaan kepada kepala smp negeri 25, para guru, serta tenaga pendidik lainnya terkait masalah ini.
“kami sudah menegur kepala smp negeri 25 palembang agar dapat menjalankan administrasi dan pengelolaan sekolah secara akuntabel dan sesuai aturan,” ungkapnya.
lebih lanjut, amri menekankan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi tindakan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.
baca juga:khitanan massal ybm brilian palembang 2024: komitmen sosial berdayakan anak-anak keluarga prasejahtera
baca juga:sejarah natal dan pohon natal: simbol kehidupan, kasih, dan kebahagiaan yang tak pernah pudar
"kami akan bertindak tegas jika ditemukan adanya pungli, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, wali siswa, ataupun pihak disdik,” tambahnya.
dalam kesempatan tersebut, amri juga mengingatkan agar setiap kepala sekolah dan warga sekolah lainnya tetap mematuhi aturan yang berlaku.
baca juga:pembun*han sadis di muba: herli dihabisi terkait minyak ilegal, satu pelaku masih buron
baca juga:bank sumsel babel syariah lubuklinggau gulirkan program ramah zakat, fokus percepatan penurunan stunting
“kami juga memberikan motivasi kepada guru dan tenaga pendidik lainnya untuk tetap semangat dan bekerja dengan baik demi masa depan yang lebih baik,” tutupnya.