Lapor Ombudsman, Akhirnya Terima SHM

Reporter: Tommy |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 16 Dec 2024 - 19:00

DAPAT SHM : Warga Ulak Agung Ulu menerima SHM usai melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. FOTO : EVAN/SUMEKS--

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Setelah menunggu hampir 4 tahun, ratusan warga Desa Ulak Agung Ulu, Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten OKU Selatan kini bernapas lega.

Pasalnya, sertifikat hak milik (SHM) atas tanah mereka yang diikutkan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 silam kini bisa keluar.

Sertifikat tersebut keluar setelah 80 warga melaporkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten OKU Selatan (OKUS) ke Ombudsman RI Perwakilan Sumsel pada pekan kedua November tahun 2024.

"Kita sudah 3-4 kali mendatangi Kantor Pertanahan OKU Selatan, tapi tidak selesai-selesai sampai akhirnya kita melaporkan hal ini ke Ombudsman," ungkap Nurdin Supono, warga Desa Ulak Agung Ulu usai penerimaan sertifikat hak milik secara simbolis di Kantor Perwakilan Ombudsman Sumsel, Jl Radio, Palembang, Senin (16/12)

Nurdin mengungkap keterangan pihak Kantah OKUS yang ia dapat. Terganjalnya sertifikat karena belum ditandatangani pihak Kantah OKUS.

"Orangnya katanya sudah pindah, jadi sampai akhirnya diserahkan sekarang tidak kita terima. Akhirnya laporan kita ditindaklanjuti ke Ombudsman jadi bisa keluar," tandasnya.

Terungkap ternyata yang sertifikatnya tidak keluar tak hanya 80 warga melapor, tapi ada sekitar 269 bidang sertifikat belum keluar.

"Memang kebanyakan itu tidak lapor, ada yang karena orangnya bukan warga kita, tapi orang Lampung dan lainnya," ucapnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah menerangkan pihaknya mendapat laporan masyarakat terkait pelayanan publik pembuatan sertifikat tanah program PTSL sekitar tiga pekan lalu dari Desa Ulak Agung Ulu, Kabupaten OKUS dengan 80 laporan terkait program PTSL tahun 2021 dan Desa Teluk Kijing 3, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 18 laporan terkait program PTSL 2020.

Pihaknya, lanjut Adrian, langsung melakukan pengecekan kepada dua terlapor yakni Kantah OKU Selatan dan Kantah Muba serta memeriksa langsung dari masyarakat pelapor.

Hasilnya, sertifikat tersebut akhirnya bisa keluar. "Untuk OKU Selatan ada 269 bidang, sertifikatnya sudah selesai.

Tapi memang hanya ada beberapa yang harus diperbaiki, karena ada kesalahan nama, dan lainnya, tapi tidak banyak sekitar 10-an sertifikat," tukasnya.

lapor ombudsman, akhirnya terima shm                            palembang, sumateraekspres.id - setelah menunggu hampir 4 tahun, ratusan warga desa ulak agung ulu, kecamatan muara dua kisam, kabupaten oku selatan kini bernapas lega.
pasalnya, sertifikat hak milik (shm) atas tanah mereka yang diikutkan pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tahun 2021 silam kini bisa keluar.
baca juga:bpn prabumulih imbau warga manfaatkan program ptsl untuk legalitas tanah di enam kecamatan
baca juga:bagikan sertifikat program ptsl, anggota dpr-ri giri ramanda tampung keluhan masyarakat prabumulih
sertifikat tersebut keluar setelah 80 warga melaporkan kantor pertanahan (kantah) kabupaten oku selatan  (okus) ke ombudsman ri perwakilan sumsel pada pekan kedua november tahun 2024.
"kita sudah 3-4 kali mendatangi kantor pertanahan oku selatan, tapi tidak selesai-selesai sampai akhirnya kita melaporkan hal ini ke ombudsman," ungkap nurdin supono, warga desa ulak agung ulu usai penerimaan sertifikat hak milik secara simbolis di kantor perwakilan ombudsman sumsel, jl radio, palembang, senin (16/12)
nurdin mengungkap keterangan pihak kantah okus yang ia dapat. terganjalnya sertifikat karena belum ditandatangani pihak kantah okus.
"orangnya katanya sudah pindah, jadi sampai akhirnya diserahkan sekarang tidak kita terima. akhirnya laporan kita ditindaklanjuti ke ombudsman jadi bisa keluar," tandasnya.
terungkap ternyata yang sertifikatnya tidak keluar tak hanya 80 warga melapor, tapi ada sekitar 269 bidang sertifikat belum keluar.
"memang kebanyakan itu tidak lapor, ada yang karena orangnya bukan warga kita, tapi orang lampung dan lainnya," ucapnya.
kepala ombudsman perwakilan sumsel, m adrian agustiansyah menerangkan pihaknya mendapat laporan masyarakat terkait pelayanan publik pembuatan sertifikat tanah program ptsl sekitar tiga pekan lalu dari desa ulak agung ulu, kabupaten okus dengan 80 laporan terkait program ptsl tahun 2021 dan desa teluk kijing 3, kabupaten musi banyuasin sebanyak 18 laporan terkait program ptsl 2020. 
pihaknya, lanjut adrian, langsung melakukan pengecekan kepada dua terlapor yakni kantah oku selatan dan kantah muba serta memeriksa langsung dari masyarakat pelapor.
hasilnya, sertifikat tersebut akhirnya bisa keluar. "untuk oku selatan ada 269 bidang, sertifikatnya sudah selesai.
tapi memang hanya ada beberapa yang harus diperbaiki, karena ada kesalahan nama, dan lainnya, tapi tidak banyak sekitar 10-an sertifikat," tukasnya.
untuk di kabupaten muba, semua sertifikat juga sudah selesai. bahkan sebetulnya dari pihak kantah muba, mencatat ada 61 bidang belum selesai, hingga akhirnya 18 berhasil dituntaskan.
"sisanya belum selesai, karena pelapor menarik kembali berkasnya. ini yang lagi dikoordinasikan kembali pihak kantah muba dengan pelapor untuk diselesaikan," tukasnya.
terkait kenapa bisa lama proses keluarnya setifikat, adrian mengungkap bisa jadi karena banyaknya target ptsl yang harus diselesaikan pihak kantor pertanahan sehingga ada yang belum selesai.
"seperti di oku selatan, ada 20 ribu sertifikat yang harus diselesaikan. ketika masih ada yang tersisa, tahun depannya di timpa lagi target baru, sehingga makin banyak," tandasnya. 
anggota ombudsman ri sekaligus pengampu ombudsman sumsel johannes widiantoro mendorong masyarakat yang mengalami hambatan dalam sektor pelayanan publik untuk tidak segan melapor ke ombudsman melalui semua saluran yang tersedia.
"mau lewat surat, email, bahkan via medsos pun bisa. karena kita personilnya terbatas, jadi tangan kita tidak bisa menjangkau semuanya," ucapnya.
kepala kantah okus albert midian panjaitan mengatakan bahwa pihaknya menjadikan kasus ini sebagai atensi begitu mendapatkan laporan dari ombudsman.
baca juga:ditahan, satu broker jadi tersangka, kasus korupsi ptsl
baca juga:tersangka kasus suap ptsl berhasil ditangkap tim tabur
dia mengakui, dirinya baru masuk ke kantah okus tahun 2022 jadi tidak mengetahui persoalan yang terjadi, begitu tahu langsung gerak cepat dan berhasil menuntaskan 253 dari total 269 bidang dari program ptsl 2021 di desa ulak agung ulu.
"sisanya karena ada kendala perbaikan dan lainnya. nanti kita koordinasikan untuk diselesaikan," tukasnya.
sementara, kepala kantah muba ahmad aminullah sh mkn menegaskan persoalan sertifikat ptsl warga yang dilaporkan ke ombudsman sudah selesai. "warga sudah menerima sertifikatnya," pungkasnya.  (kur)