Tabel Tunjangan Sertifikasi PNS, P3K, dan Non-ASN Pada 2025

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Senin , 16 Dec 2024 - 15:37

Tabel Tunjangan Sertifikasi PNS, P3K, dan Non-ASN Pada 2025-Foto: sumateraekspres.id-

Menurut Abdul Mu'ti, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta daya saing pendidikan Indonesia di mata internasional.

Pemerintah berharap, dengan adanya tunjangan sertifikasi ini, para guru dapat merasa lebih dihargai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Tunjangan sertifikasi yang diterima oleh PNS, P3K, dan guru honorer pada tahun 2025 diharapkan dapat membawa dampak positif baik terhadap kesejahteraan guru maupun terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Kebijakan ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi tenaga pendidik, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas.

tabel tunjangan sertifikasi pns, p3k, dan non-asn pada 2025                            jakarta, sumateraekspres.id - pada tahun 2025, pemerintah indonesia memastikan bahwa pegawai negeri sipil (pns), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k), serta tenaga honorer atau non-asn akan tetap menerima tunjangan sertifikasi.
kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan para pegawai negara, khususnya guru, sekaligus mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
tunjangan sertifikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di kalangan tenaga pengajar dan pendidik.
selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme para guru serta mendongkrak kualitas layanan publik yang disediakan oleh negara.
baca juga:pppk makin sejahtera, ini daftar tunjangan dan besaran gaji yang berlaku hingga 2025
baca juga:rincian lengkap tabel gaji pppk 2025 berdasarkan golongan dan masa kerja
tujuan dan dampak positif tunjangan sertifikasi
meskipun besaran tunjangan sertifikasi ini berbeda-beda untuk setiap kelompok pegawai, baik itu pns, p3k, atau non-asn, tujuan akhirnya tetap sama: memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan.
selain itu, tunjangan ini diharapkan dapat memberikan motivasi lebih bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia.
sebagai contoh, bagi guru honorer yang telah mengikuti program pendidikan profesi guru (ppg), mereka akan menerima tunjangan bulanan sebesar rp2 juta, yang diberikan di luar gaji pokok dari sekolah tempat mereka mengajar.
kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer, yang merupakan ujung tombak pendidikan di banyak daerah.
baca juga:tabel gaji pns dan pppk yang berlaku pada 2025
baca juga:inilah besaran gaji guru pns, pppk, dan honorer pada 2025 nanti
tunjangan sertifikasi berdasarkan status kepegawaian
dalam regulasi terbaru yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, besaran tunjangan sertifikasi bagi guru pns ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja.
berikut ini adalah tabel tunjangan sertifikasi untuk pns, p3k, dan guru honorer berdasarkan status kepegawaiannya.
tunjangan sertifikasi pns
pns yang bekerja sebagai guru akan mendapatkan tunjangan sertifikasi yang berbeda-beda berdasarkan golongan mereka. berikut adalah rinciannya:
golongan i:
i a: rp1.685.700 – rp2.522.600
i b: rp1.840.800 – rp2.670.700
baca juga:gaji pppk 2025 terbaru bisa capai rp 6 juta, ini dia golongan yang berhak!
baca juga:inilah aturan seragam pppk pada 2025 mendatang, lengkap dari senin hingga jumat
i c: rp1.918.700 – rp2.783.700
i d: rp1.999.900 – rp2.901.400
golongan ii:
ii a: rp2.184.000 – rp3.643.400
ii b: rp2.385.000 – rp3.797.500
ii c: rp2.485.900 – rp3.958.200
ii d: rp2.591.100 – rp4.125.600
golongan iii:
iii a: rp2.785.700 – rp4.575.200
iii b: rp2.903.600 – rp4.768.800
iii c: rp3.026.400 – rp4.970.500
iii d: rp3.154.400 – rp5.180.700
baca juga:perbedaan tunjangan guru pns, pppk, dan honorer tahun 2025: kebijakan baru untuk kesejahteraan
baca juga:khusus guru! bank bri buka program akhir desember, ada pinjaman ratusan juta dengan angsuran rendah
golongan iv:
iv a: rp3.287.800 – rp5.399.900
iv b: rp3.426.900 – rp5.628.300
iv c: rp3.571.900 – rp5.866.400
iv d: rp3.723.000 – rp6.114.500
iv e: rp3.880.400 – rp6.373.200
tunjangan sertifikasi p3k
untuk guru yang berstatus p3k, tunjangan sertifikasi yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok mereka sesuai dengan golongan dan jabatan yang telah diangkat.
hal ini memberikan jaminan kepada p3k agar dapat menikmati kesejahteraan yang setara dengan pns meskipun tidak memiliki status kepegawaian tetap.
tunjangan sertifikasi honorer
guru honorer yang belum memiliki surat keputusan inpassing (sk inpassing) akan menerima tunjangan sebesar rp1,5 juta per bulan, yang akan meningkat menjadi rp2 juta per bulan.
baca juga:khusus lulusan ppg guru tertentu, bank bsi beri pinjaman ratusan juta dengan angsuran rendah, ini simulasinya
baca juga:program bank bri khusus pns dan pppk di akhir 2024, bisa pinjam rp100 juta dengan bunga rendah
sementara itu, guru honorer yang sudah memiliki sk inpassing akan mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan gaji pokok mereka yang disetarakan dengan asn.
komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru
menteri pendidikan, abdul mu'ti, dalam rapat kerja bersama dpr ri menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah prioritas utama dalam pemerintahan presiden prabowo.
"kami tidak menaikkan gaji secara umum, tetapi kesejahteraan guru akan diupayakan melalui program sertifikasi," ujarnya.
menurut abdul mu'ti, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta daya saing pendidikan indonesia di mata internasional.
pemerintah berharap, dengan adanya tunjangan sertifikasi ini, para guru dapat merasa lebih dihargai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh indonesia.
tunjangan sertifikasi yang diterima oleh pns, p3k, dan guru honorer pada tahun 2025 diharapkan dapat membawa dampak positif baik terhadap kesejahteraan guru maupun terhadap kualitas pendidikan di indonesia.
kebijakan ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi tenaga pendidik, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas.